Kompas.com - 23/09/2021, 14:43 WIB
Free Fire menjadi salah satu cabang olahraga (cabor) esports yang dipertandingkan dalam format eksibisi pada Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua. Dok. Garena Indonesia Free Fire menjadi salah satu cabang olahraga (cabor) esports yang dipertandingkan dalam format eksibisi pada Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Sonny Harry B Harmadi mengatakan, Presiden Joko Widodo memberikan arahan bahwa penonton pada Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua dibatasi hanya 25 persen.

Ia mengatakan, kebijakan tersebut diterapkan mengingat PON Papua diselenggarakan di tengah pandemi Covid-19.

"Seperti halnya kita belajar dari Olimpiade Tokyo (25 persen), termasuk di dalamnya ofisial yang menonton, panitia yang menonton, ada media dan seterusnya," kata Sonny dalam diskusi secara virtual melalui kanal YouTube BNPB, Kamis (23/9/2021).

"Kita berharap dengan adanya batasan tadi, tidak terjadi kerumunan dan risiko penularan," kata dia.

Baca juga: Kemenpora: Presiden Jokowi Akan Buka PON Papua 2 Oktober 2021

Sonny mengatakan, pihaknya harus memastikan para atlet yang berada di Papua tidak terpapar Covid-19 dengan menerapkan sistem gelembung atau bubble.

Menurut dia, sistem gelembung adalah setiap atlet, panitia, dan ofisial tidak diperkenankan melakukan aktivitas di luar aktivitas yang sudah ditentukan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Harapannya dengan sistem bubble tersebut kita bisa betul-betul mengurangi risiko penularan," ujar dia.

Sonny mengatakan, pihaknya juga menyusun protokol kesehatan untuk zonasi venue agar semua pihak yang berada di lokasi dapat mematuhi protokol kesehatan, termasuk menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan.

Baca juga: Aplikasi PeduliLindungi Digunakan untuk Skrining PON XX

PON XX Papua akan digelar tahun ini pada 2-15 Oktober 2021, di tengah situasi pandemi Covid-19.

PON XX akan digelar bersamaan dengan Pekan Paralimpik Nasional (Peparnas) ke-16.

Pemerintah memastikan PON dan Peparnas akan disesuaikan dengan protokol kesehatan pencegahan penularan virus corona.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Eksekusi Eks Bupati Bengkalis Amril Mukminin ke Rutan Pekanbaru

KPK Eksekusi Eks Bupati Bengkalis Amril Mukminin ke Rutan Pekanbaru

Nasional
Rapat soal Sanksi WADA, Jokowi Minta LADI Direformasi Total

Rapat soal Sanksi WADA, Jokowi Minta LADI Direformasi Total

Nasional
Dugaan Suap Infrastruktur di Musi Banyuasin, KPK Geledah 4 Lokasi

Dugaan Suap Infrastruktur di Musi Banyuasin, KPK Geledah 4 Lokasi

Nasional
Ini Syarat Naik Pesawat untuk Anak Usia di Bawah 12 Tahun

Ini Syarat Naik Pesawat untuk Anak Usia di Bawah 12 Tahun

Nasional
Sindir Balik Sekjen PDI-P, Politisi Demokrat: Mungkin Hidup di Alam Mimpi

Sindir Balik Sekjen PDI-P, Politisi Demokrat: Mungkin Hidup di Alam Mimpi

Nasional
Pemerintah Akan Uji Coba Kehadiran Penonton di Liga 1 dan Liga 2

Pemerintah Akan Uji Coba Kehadiran Penonton di Liga 1 dan Liga 2

Nasional
TNI dan Polri Diharapkan Terus Bersinergi

TNI dan Polri Diharapkan Terus Bersinergi

Nasional
Partai Ummat Kritik 7 Tahun Pemerintahan Jokowi: Cenderung Represif, Oligarki Mengental

Partai Ummat Kritik 7 Tahun Pemerintahan Jokowi: Cenderung Represif, Oligarki Mengental

Nasional
Periksa 7 Saksi, KPK Dalami Penerimaan Uang Bupati Nonaktif Probolinggo dan Suami Terkait Pengangkatan Pj Kades

Periksa 7 Saksi, KPK Dalami Penerimaan Uang Bupati Nonaktif Probolinggo dan Suami Terkait Pengangkatan Pj Kades

Nasional
Ini Aturan Terbaru Penerbangan Domestik yang Berlaku Mulai 24 Oktober 2021

Ini Aturan Terbaru Penerbangan Domestik yang Berlaku Mulai 24 Oktober 2021

Nasional
Mahfud Sebut Keluarga Nasabah yang Bunuh Diri akibat Pinjol Ilegal Tetap Ditagih dan Diteror

Mahfud Sebut Keluarga Nasabah yang Bunuh Diri akibat Pinjol Ilegal Tetap Ditagih dan Diteror

Nasional
Gerindra Sebut 12 Provinsi Dukung Prabowo Kembali Maju pada Pilpres 2024

Gerindra Sebut 12 Provinsi Dukung Prabowo Kembali Maju pada Pilpres 2024

Nasional
Lili Pintauli Dinilai Harus Disanksi Undur Diri jika Laporan Novel Baswedan Terbukti

Lili Pintauli Dinilai Harus Disanksi Undur Diri jika Laporan Novel Baswedan Terbukti

Nasional
Partai Ummat Targetkan Pemilih dari Loyalis Amien Rais dan Generasi Milenial

Partai Ummat Targetkan Pemilih dari Loyalis Amien Rais dan Generasi Milenial

Nasional
Kasus Suap Izin HGU di Kuangsing, KPK Geledah 3 Lokasi di Pekanbaru

Kasus Suap Izin HGU di Kuangsing, KPK Geledah 3 Lokasi di Pekanbaru

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.