Penanganan Covid-19 Riau Membaik, Panglima TNI: Terus Cermati Perkembangan dan Fakta di Lapangan

Kompas.com - 23/09/2021, 14:39 WIB
Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto meninjau pelaksanaan vaksinasi massa bagi pelajar di SMPN 9 Pekanbaru, Riau, Kamis (23/9/2021). Dok Pemprov RiauPanglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto meninjau pelaksanaan vaksinasi massa bagi pelajar di SMPN 9 Pekanbaru, Riau, Kamis (23/9/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengingatkan semua komponen untuk tetap mencermati perkembangan yang ada menyusul membaiknya penanganan Covid-19 di Riau.

Hal itu disampaikan Hadi saat memimpin rapat bersama Forkopimda di Riau, Kamis (23/9/2021).

"Kita perlu terus mencermati perkembangan dan fakta-fakta di lapangan," kata Hadi, dalam keterangan tertulis, Kamis.

Baca juga: Kunjungi Sentra Vaksinasi Kompas Gramedia Group, Wapres Sebut Vaksinasi Kunci Penanganan Pandemi

Berdasarkan data Satgas Penanganan Covid-19 Riau, hingga kini terdapat kasus aktif Covid-19 sebanyak 1.236.

Kemudian, 206 orang dirawat di rumah sakit dan 1.030 orang menjalani isolasi mandiri dan isolasi terpusat. Sedangkan angka kesembuhan mencapai 95,9 persen.

Kendati membaik, Hadi mengingatkan agar tracing kontak terus dilakukan guna mencegah orang-orang terdekat terpapar Covid-19.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Terlebih mereka yang rentan, baik lansia maupun yang memiliki komorbid," ungkapnya.

Untuk beberapa wilayah di Riau, Hadi meminta supaya data yang dilaporkan selalu diperbarui dengan benar.

Baca juga: Luhut Klaim Penanganan Pandemi di Indonesia Dapat Penghargaan dari Banyak Negara

Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kesalahan dalam menentukan langkah dalam penanganan Covid-19 di wilayahnya.

Secara khusus, Hadi mendorong, untuk wilayah Kampar, Indragiri Hilir dan Rokan Hulu agar lebih meningkatkan percepatan vaksinasi untuk membangun kekebalan imunitas.

"Terkait kegiatan sekolah PTM (pertemuan tatap muka), Bapak Gubernur dan jajaran harus memperhatikan persyaratan PTM, karena kemungkinan terjadinya klaster yang timbul dari kegiatan tersebut," tegas Hadi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Eksekusi Eks Bupati Bengkalis Amril Mukminin ke Rutan Pekanbaru

KPK Eksekusi Eks Bupati Bengkalis Amril Mukminin ke Rutan Pekanbaru

Nasional
Rapat soal Sanksi WADA, Jokowi Minta LADI Direformasi Total

Rapat soal Sanksi WADA, Jokowi Minta LADI Direformasi Total

Nasional
Dugaan Suap Infrastruktur di Musi Banyuasin, KPK Geledah 4 Lokasi

Dugaan Suap Infrastruktur di Musi Banyuasin, KPK Geledah 4 Lokasi

Nasional
Ini Syarat Naik Pesawat untuk Anak Usia di Bawah 12 Tahun

Ini Syarat Naik Pesawat untuk Anak Usia di Bawah 12 Tahun

Nasional
Sindir Balik Sekjen PDI-P, Politisi Demokrat: Mungkin Hidup di Alam Mimpi

Sindir Balik Sekjen PDI-P, Politisi Demokrat: Mungkin Hidup di Alam Mimpi

Nasional
Pemerintah Akan Uji Coba Kehadiran Penonton di Liga 1 dan Liga 2

Pemerintah Akan Uji Coba Kehadiran Penonton di Liga 1 dan Liga 2

Nasional
TNI dan Polri Diharapkan Terus Bersinergi

TNI dan Polri Diharapkan Terus Bersinergi

Nasional
Partai Ummat Kritik 7 Tahun Pemerintahan Jokowi: Cenderung Represif, Oligarki Mengental

Partai Ummat Kritik 7 Tahun Pemerintahan Jokowi: Cenderung Represif, Oligarki Mengental

Nasional
Periksa 7 Saksi, KPK Dalami Penerimaan Uang Bupati Nonaktif Probolinggo dan Suami Terkait Pengangkatan Pj Kades

Periksa 7 Saksi, KPK Dalami Penerimaan Uang Bupati Nonaktif Probolinggo dan Suami Terkait Pengangkatan Pj Kades

Nasional
Ini Aturan Terbaru Penerbangan Domestik yang Berlaku Mulai 24 Oktober 2021

Ini Aturan Terbaru Penerbangan Domestik yang Berlaku Mulai 24 Oktober 2021

Nasional
Mahfud Sebut Keluarga Nasabah yang Bunuh Diri akibat Pinjol Ilegal Tetap Ditagih dan Diteror

Mahfud Sebut Keluarga Nasabah yang Bunuh Diri akibat Pinjol Ilegal Tetap Ditagih dan Diteror

Nasional
Gerindra Sebut 12 Provinsi Dukung Prabowo Kembali Maju pada Pilpres 2024

Gerindra Sebut 12 Provinsi Dukung Prabowo Kembali Maju pada Pilpres 2024

Nasional
Lili Pintauli Dinilai Harus Disanksi Undur Diri jika Laporan Novel Baswedan Terbukti

Lili Pintauli Dinilai Harus Disanksi Undur Diri jika Laporan Novel Baswedan Terbukti

Nasional
Partai Ummat Targetkan Pemilih dari Loyalis Amien Rais dan Generasi Milenial

Partai Ummat Targetkan Pemilih dari Loyalis Amien Rais dan Generasi Milenial

Nasional
Kasus Suap Izin HGU di Kuangsing, KPK Geledah 3 Lokasi di Pekanbaru

Kasus Suap Izin HGU di Kuangsing, KPK Geledah 3 Lokasi di Pekanbaru

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.