Wapres Akui Masyarakat Miskin Bertambah akibat Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengakui ada penambahan masyarakat miskin akibat pandemi Covid-19.

Meskipun bertambah, kata dia, akan tetapi yang harus ditangani hingga tahun 2024 adalah kemiskinan ekstrem sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Pandemi betul ada penambahan kemiskinan, baik yang kronis maupun ekstrem. Tapi yang memang dibebankan Presiden, yang harus ditanggulangi sampai 2024 adalah yang ekstrem," ujar Ma'ruf saat meninjau Sentra Vaksinasi Kompas Gramedia Group di Bentara Budaya Jakarta, Kamis (23/9/2021).

Baca juga: Menkes Prediksi Pandemi Paling Cepat Selesai 5 Tahun

Ma'ruf mengatakan, tercatat ada 27 juta lebih masyarakat miskin di Indonesia. Dari jumlah tersebut terdapat 10 juta lebih yang tergolong ke dalam kemiskinan ekstrem.

Kemiskinan ekstrem yang berjumlah 10 juta itulah, kata dia, yang akan diselesaikan hingga tahun 2024 mendatang.

Oleh karena itu, kata dia, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) pun merencanakan sesuai budget yang diberikan untuk penanganannya.

"Untuk tahun 2021, sekitar 20 persen atau 2 juta lebih keluarga miskin. Ini memang paling berat karena waktunya tinggal sebentar lagi," kata dia.

Baca juga: Wapres Sebut Salah Satu Cara Tangani Pandemi adalah Terus Terapkan Protokol Kesehatan

Kemudian sisanya akan diselesai kan pada tahun 2022 dan 2023, masing-masing sekitar 35-45 persen.

Sisanya dari itu, ujar dia, akan kembali diselesaikan pada tahun 2024.

"Jadi diharapkan kalau tidak ada hambatan, yang miskin ekstrem 2024 bisa selesai. Roadmap-nya sudah ada dan disiapkan, tapi tentu tergantung situasi dan keadaan di medan," kata Ma'ruf.

Pasalnya, sering kali prediksi-prediksi yang dibuat tidak semuanya dapat dilalui dengan mulus.

Baca juga: Bertemu Jokowi, Biden Ajak Pemimpin Dunia Selamatkan Jutaan Manusia di Tengah Pandemi

Meskipun demikian, dari berbagai rencana yang sudah dipersiapkan pihaknya optimistis kemiskinan ekstrem pada 2024 dapat ditekan hingga nol persen.

Adapun pada tahun 2021, pemerintah menargetkan penyelesaian kemiskinan ekstrem di 7 provinsi dengan 35 kabupaten/kota.

Ketujuh provinsi tersebut adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), Maluku, Papua, dan Papua Barat.

"Ini yang paling sulit untuk tercapai pada 2021 karena kondisinya sangat berat, tapi kami sudah berusaha," ucap dia.