Kapolri Didesak Tak Tindak Lanjuti Laporan Pidana Luhut dan Moeldoko ke Pembela HAM

Kompas.com - 23/09/2021, 11:45 WIB
Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, Ade Wahyudin, di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Selasa (19/3/2019). CHRISTOFORUS RISTIANTO/KOMPAS.comDirektur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, Ade Wahyudin, di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Selasa (19/3/2019).

Lalu, dalam poin f dicantumkan bahwa pasal pencemaran nama bukanlah untuk institusi, korporasi, profesi atau jabatan.

Selain itu, pemerintah dan DPR juga diminta segera merevisi UU ITE terutama pada pasal-pasal bermasalah untuk menciptakan kepastian hukum dan keadilan.

Terakhir, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) juga diminta bertindak terkait kasus tersebut.

"Memberikan jaminan perlindungan terhadap Haris Azhar, Fatia Maulidiyanti hingga Egi Primayogha dan Miftahul Choir selaku Pembela HAM yang sama-sama dituntut dengan pasal pencemaran nama di UU ITE," ujar Ade.

Adapun, Koalisi Masyarakat Sipil tersebut terdiri dari AJI Indonesia, Amnesty International Indonesia, ELSAM, Forum-Asia, Greenpeace Indonesia, ICJR, Indonesia Corruption Watch (ICW), IJRS.

Kemudian, Imparsial, Koalisi Perempuan Indonesia, KontraS, KPJKB Makassar, LBH Apik, LBH Jakarta, LBH Masyarakat, LBH Pers LeIP, PAKU ITE, PBHI, PUSKAPA UI, PSHK, Rumah Cemara, SAFEnet, WALHI, YLBHI.

Baca juga: Polisikan Haris Azhar dan Fatia, Luhut: Siapa Pun Boleh Kritik Selama Pakai Data yang Bisa Diuji

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Diketahui, banyak pihak juga meyayangkan pelaporan yang dilakukan Luhut dan Moeldooo terhadap para pembela HAM tersebut.

Direktur LBH Jakarta Arif Maulana menilai seharusnya hal itu direspons bukan dengan cara represif, seperti somasi atau bahkan mengkriminalisasi, namun disampaikan klarifikasi.

Hal senada juga disampaikan peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana ihwal dua rekannya yang dilaporkan Moeldoko.

Kurnia mengatakan, para pejabat publik bisa menyampaikan bantahan terkait kajian dari kelompok masyarakat sipil tanpa melalui jalur hukum.

“Jika para pihak, terutama pejabat publik merasa tidak sependapat atas kajian itu, sudah sepatutnya dirinya dapat membantah dengan memberikan argumentasi dan bukti-bukti bantahan yang relevan. Tidak justru mengambil jalan pintas melalui mekanisme hukum,” ujar Kurnia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Isu Reshuffle Kabinet, Arsul Sani: Hanya Pak Jokowi dan Allah yang Tahu

Soal Isu Reshuffle Kabinet, Arsul Sani: Hanya Pak Jokowi dan Allah yang Tahu

Nasional
Muktamar Ke-34 NU Akan Digelar 23-25 Desember 2021 di Lampung

Muktamar Ke-34 NU Akan Digelar 23-25 Desember 2021 di Lampung

Nasional
Saksi Akui Angin Prayitno Titipkan 81 SHM Tanah agar Tidak Disita KPK

Saksi Akui Angin Prayitno Titipkan 81 SHM Tanah agar Tidak Disita KPK

Nasional
Cerita Warga ke Jokowi soal Detik-detik Erupsi Semeru...

Cerita Warga ke Jokowi soal Detik-detik Erupsi Semeru...

Nasional
Hujan dan Ledakan di Gunung Semeru, Pencarian Korban Sulit Dilakukan

Hujan dan Ledakan di Gunung Semeru, Pencarian Korban Sulit Dilakukan

Nasional
Diperiksa KPK dalam Kasus Bupati Musi Banyuasin, Istri Alex Noerdin Irit Bicara

Diperiksa KPK dalam Kasus Bupati Musi Banyuasin, Istri Alex Noerdin Irit Bicara

Nasional
Penularan Covid-19 Rendah, Kemenkes: Jangan Lengah, Varian Delta Mendominasi dan Punya 23 Mutasi

Penularan Covid-19 Rendah, Kemenkes: Jangan Lengah, Varian Delta Mendominasi dan Punya 23 Mutasi

Nasional
UPDATE Erupsi Semeru: 34 Orang Meninggal Dunia, 22 Orang Hilang

UPDATE Erupsi Semeru: 34 Orang Meninggal Dunia, 22 Orang Hilang

Nasional
DPR Tetapkan Prolegnas Prioritas 2022, Revisi UU Cipta Kerja Masuk Daftar Kumulatif Terbuka

DPR Tetapkan Prolegnas Prioritas 2022, Revisi UU Cipta Kerja Masuk Daftar Kumulatif Terbuka

Nasional
Anggota Baleg Sebut Tak Ada Pengurangan Pasal dalam Revisi UU Cipta Kerja

Anggota Baleg Sebut Tak Ada Pengurangan Pasal dalam Revisi UU Cipta Kerja

Nasional
UPDATE 7 Desember: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 48,03 Persen

UPDATE 7 Desember: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 48,03 Persen

Nasional
PPKM Level 3 Batal Diterapkan Saat Nataru, Bagaimana Nasib Cuti ASN?

PPKM Level 3 Batal Diterapkan Saat Nataru, Bagaimana Nasib Cuti ASN?

Nasional
UPDATE: Tambah 375.878 Total Spesimen Covid-19, Positivity Rate 0,09 Persen

UPDATE: Tambah 375.878 Total Spesimen Covid-19, Positivity Rate 0,09 Persen

Nasional
UPDATE 7 Desember: Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama Lansia Capai 55,45 Persen

UPDATE 7 Desember: Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama Lansia Capai 55,45 Persen

Nasional
Heru Hidayat Dituntut Hukuman Mati, MAKI: Semoga Jadi Solusi Pemberantasan Korupsi

Heru Hidayat Dituntut Hukuman Mati, MAKI: Semoga Jadi Solusi Pemberantasan Korupsi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.