Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Usulkan Dunia Miliki Sistem Support Kesehatan Seperti IMF

Kompas.com - 23/09/2021, 10:39 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengusulkan adanya sistem bantuan kesehatan yang dimiliki dunia seperti halnya International Monetary Fund (IMF).

Hal itu diusulkan Jokowi saat menghadiri undangan pertemuan virtual dari Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Bidden baru-baru ini.

Informasi ini disampaikan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin saat memberikan keterangan pers secara virtual mengenai rangkuman pertemuan.

"Indonesia merasa bahwa kita perlu membangun sistem support kesehatan secara global yang mirip dengan sistem keuangan secara global seperti adanya IMF," ujar Budi dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (23/9/2021).

Baca juga: Bertemu Jokowi, Biden Ajak Pemimpin Dunia Selamatkan Jutaan Manusia di Tengah Pandemi

Budi menjelaskan latar belakang usulan Jokowi.

Dia menyebutkan, jika melihat di sistem keuangan dunia sudah tertata secara global maka Indonesia merasa perlu bahwa arsitektur sistem kesehatan global juga perlu ditata dengan baik.

Sistem bantuan kesehatan global ini nantinya dapat diakses oleh seluruh negara.

Utamanya dapat diakses oleh negara-negara berkembang bila mereka menghadapi krisis kesehatan.

"Ini sama seperti sistem ketahanan keuangan global yang dibangun dalam bentuk mekanisme IMF yang tata kelolanya sudah jelas. Partisipasinya juga sudah jelas," kata Budi.

"Dan juga sudah terbukti bisa menyelamatkan kondisi keuangan baik secara fiskal atau moneter dengan negara-negara berkembang," tambahnya.

Baca juga: Jokowi Diundang Presiden AS untuk Bahas Pandemi, Percepatan Vaksinasi Covid-19 Jadi Pokok Pembahasan

Budi mengungkapkan, Jokowi menjadi satu dari empat pemimpin dunia yang diundang oleh Joe Biden untuk acara Global Covid-19 Summits tersebut.

Menurutnya, pemilihan itu dilakukan secara pribadi oleh Biden.

Tujuannya agar para kepala negara dapat memberikan masukan bagaimana dunia bisa segera mengatasi pandemi Covid-19.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com