Kompas.com - 23/09/2021, 10:39 WIB
Presiden Joko Widodo berpidato dalam sidang umum ke-76 PBB. Sekretariat PresidenPresiden Joko Widodo berpidato dalam sidang umum ke-76 PBB.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengusulkan adanya sistem bantuan kesehatan yang dimiliki dunia seperti halnya International Monetary Fund (IMF).

Hal itu diusulkan Jokowi saat menghadiri undangan pertemuan virtual dari Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Bidden baru-baru ini.

Informasi ini disampaikan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin saat memberikan keterangan pers secara virtual mengenai rangkuman pertemuan.

"Indonesia merasa bahwa kita perlu membangun sistem support kesehatan secara global yang mirip dengan sistem keuangan secara global seperti adanya IMF," ujar Budi dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (23/9/2021).

Baca juga: Bertemu Jokowi, Biden Ajak Pemimpin Dunia Selamatkan Jutaan Manusia di Tengah Pandemi

Budi menjelaskan latar belakang usulan Jokowi.

Dia menyebutkan, jika melihat di sistem keuangan dunia sudah tertata secara global maka Indonesia merasa perlu bahwa arsitektur sistem kesehatan global juga perlu ditata dengan baik.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sistem bantuan kesehatan global ini nantinya dapat diakses oleh seluruh negara.

Utamanya dapat diakses oleh negara-negara berkembang bila mereka menghadapi krisis kesehatan.

"Ini sama seperti sistem ketahanan keuangan global yang dibangun dalam bentuk mekanisme IMF yang tata kelolanya sudah jelas. Partisipasinya juga sudah jelas," kata Budi.

"Dan juga sudah terbukti bisa menyelamatkan kondisi keuangan baik secara fiskal atau moneter dengan negara-negara berkembang," tambahnya.

Baca juga: Jokowi Diundang Presiden AS untuk Bahas Pandemi, Percepatan Vaksinasi Covid-19 Jadi Pokok Pembahasan

Budi mengungkapkan, Jokowi menjadi satu dari empat pemimpin dunia yang diundang oleh Joe Biden untuk acara Global Covid-19 Summits tersebut.

Menurutnya, pemilihan itu dilakukan secara pribadi oleh Biden.

Tujuannya agar para kepala negara dapat memberikan masukan bagaimana dunia bisa segera mengatasi pandemi Covid-19.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Eksekusi Eks Bupati Bengkalis Amril Mukminin ke Rutan Pekanbaru

KPK Eksekusi Eks Bupati Bengkalis Amril Mukminin ke Rutan Pekanbaru

Nasional
Rapat soal Sanksi WADA, Jokowi Minta LADI Direformasi Total

Rapat soal Sanksi WADA, Jokowi Minta LADI Direformasi Total

Nasional
Dugaan Suap Infrastruktur di Musi Banyuasin, KPK Geledah 4 Lokasi

Dugaan Suap Infrastruktur di Musi Banyuasin, KPK Geledah 4 Lokasi

Nasional
Ini Syarat Naik Pesawat untuk Anak Usia di Bawah 12 Tahun

Ini Syarat Naik Pesawat untuk Anak Usia di Bawah 12 Tahun

Nasional
Sindir Balik Sekjen PDI-P, Politisi Demokrat: Mungkin Hidup di Alam Mimpi

Sindir Balik Sekjen PDI-P, Politisi Demokrat: Mungkin Hidup di Alam Mimpi

Nasional
Pemerintah Akan Uji Coba Kehadiran Penonton di Liga 1 dan Liga 2

Pemerintah Akan Uji Coba Kehadiran Penonton di Liga 1 dan Liga 2

Nasional
TNI dan Polri Diharapkan Terus Bersinergi

TNI dan Polri Diharapkan Terus Bersinergi

Nasional
Partai Ummat Kritik 7 Tahun Pemerintahan Jokowi: Cenderung Represif, Oligarki Mengental

Partai Ummat Kritik 7 Tahun Pemerintahan Jokowi: Cenderung Represif, Oligarki Mengental

Nasional
Periksa 7 Saksi, KPK Dalami Penerimaan Uang Bupati Nonaktif Probolinggo dan Suami Terkait Pengangkatan Pj Kades

Periksa 7 Saksi, KPK Dalami Penerimaan Uang Bupati Nonaktif Probolinggo dan Suami Terkait Pengangkatan Pj Kades

Nasional
Ini Aturan Terbaru Penerbangan Domestik yang Berlaku Mulai 24 Oktober 2021

Ini Aturan Terbaru Penerbangan Domestik yang Berlaku Mulai 24 Oktober 2021

Nasional
Mahfud Sebut Keluarga Nasabah yang Bunuh Diri akibat Pinjol Ilegal Tetap Ditagih dan Diteror

Mahfud Sebut Keluarga Nasabah yang Bunuh Diri akibat Pinjol Ilegal Tetap Ditagih dan Diteror

Nasional
Gerindra Sebut 12 Provinsi Dukung Prabowo Kembali Maju pada Pilpres 2024

Gerindra Sebut 12 Provinsi Dukung Prabowo Kembali Maju pada Pilpres 2024

Nasional
Lili Pintauli Dinilai Harus Disanksi Undur Diri jika Laporan Novel Baswedan Terbukti

Lili Pintauli Dinilai Harus Disanksi Undur Diri jika Laporan Novel Baswedan Terbukti

Nasional
Partai Ummat Targetkan Pemilih dari Loyalis Amien Rais dan Generasi Milenial

Partai Ummat Targetkan Pemilih dari Loyalis Amien Rais dan Generasi Milenial

Nasional
Kasus Suap Izin HGU di Kuangsing, KPK Geledah 3 Lokasi di Pekanbaru

Kasus Suap Izin HGU di Kuangsing, KPK Geledah 3 Lokasi di Pekanbaru

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.