Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur Diduga Minta Uang Rp 250 Juta Proyek Dana Hibah BNPB

Kompas.com - 23/09/2021, 07:28 WIB
Tersangka Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur (kedua kiri) dan tersangka Kepala BPBD Kolaka Timur Anzarullah (kiri) mengenakan rompi tahanan KPK usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (22/9/2021). KPK menahan Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Kolaka Timur Anzarullah usai terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Selasa (21/9) malam dengan barang bukti uang senilai Rp225 juta dalam kasus dugaan korupsi pencairan dana hibah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) berupa dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR) serta Dana Siap Pakai (DSP) ke Pemkab Kolaka Timur. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/wsj. ANTARA FOTO/Indrianto Eko SuwarsoTersangka Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur (kedua kiri) dan tersangka Kepala BPBD Kolaka Timur Anzarullah (kiri) mengenakan rompi tahanan KPK usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (22/9/2021). KPK menahan Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Kolaka Timur Anzarullah usai terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Selasa (21/9) malam dengan barang bukti uang senilai Rp225 juta dalam kasus dugaan korupsi pencairan dana hibah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) berupa dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR) serta Dana Siap Pakai (DSP) ke Pemkab Kolaka Timur. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/wsj.
Penulis Irfan Kamil
|

“AMN menyetujui permintaan AZR tersebut, dan sepakat akan memberikan fee kepada AMN sebesar 30 persen dari dana konsultan,” ucap dia.

Selanjutnya, Andi memerintahkan Anzarullah untuk berkoordinasi langsung dengan Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan Dewa Made Ratmawan.

Baca juga: KPK Tahan Bupati Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Kolaka Timur

Koordinasi itu agar Dewa memproses pekerjaan perencanaan lelang konsultan dan memenangkan perusahaan milik Anzarullah dan atau grup Anzarullah dan ditunjuk menjadi konsultan perencana pekerjaan dua proyek tersebut.

Dewa pun diminta agar keputusan itu diunggah di laman Layanan Pengadaan secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Kolaka Timur.

Sebagai realisasi kesepakatan, kata Ghufron, Andi Merya diduga meminta uang sebesar Rp 250 juta atas dua proyek yang akan dikerjakan Anzarullah tersebut.

Anzarullah kemudian menyerahkan uang sebesar Rp 25 Juta lebih dahulu kepada Andi dan sisanya sebesar Rp 225 juta sepakat akan diserahkan di rumah pribadi Andi di Kendari.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ditahan

Untuk proses penyidikan, KPK menahan Andi Merya dan Anzarullah untuk 20 hari pertama, terhitung mulai tanggal 22 September 2021 sampai 11 Oktober 2021 di Rutan KPK.

Baca juga: KPK Tetapkan Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Tersangka Suap

Andi Merya ditahan di Rutan KPK Gedung Merah Putih, sedangkan Anzarullah ditahan di Rutan KPK Kavling C1.

Andi Merya Nur selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sementara itu, Anzarullah selaku pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jaga Stabilitas Sistem Keuangan dan Pemulihan Ekonomi, BI Laksanakan Program Strategis dan 4 Transformasi

Jaga Stabilitas Sistem Keuangan dan Pemulihan Ekonomi, BI Laksanakan Program Strategis dan 4 Transformasi

Nasional
Saat Presiden Jokowi Bujuk Menteri Basuki Beli Sepatu untuk 'Motoran'

Saat Presiden Jokowi Bujuk Menteri Basuki Beli Sepatu untuk "Motoran"

Nasional
Menteri PPPA: Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Masih Banyak Terjadi, Ini Jadi Alarm

Menteri PPPA: Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Masih Banyak Terjadi, Ini Jadi Alarm

Nasional
Bertemu Atlet Sepak Bola Nasional, Gus Muhaimin: Mereka Butuh Rasa Aman

Bertemu Atlet Sepak Bola Nasional, Gus Muhaimin: Mereka Butuh Rasa Aman

Nasional
Kemenko PMK Jalin Kerja Sama dengan BSSN Terkait Perlindungan Informasi dan Transaksi Elektronik

Kemenko PMK Jalin Kerja Sama dengan BSSN Terkait Perlindungan Informasi dan Transaksi Elektronik

Nasional
Protes soal Anggaran Sosialisasi Empat Pilar, Pimpinan MPR Usul Menkeu Sri Mulyani Dicopot

Protes soal Anggaran Sosialisasi Empat Pilar, Pimpinan MPR Usul Menkeu Sri Mulyani Dicopot

Nasional
Di Sidang MK, Pakar Nilai Putusan DKPP Bersifat Rekomendasi

Di Sidang MK, Pakar Nilai Putusan DKPP Bersifat Rekomendasi

Nasional
Ipda Yusmin Ungkap Alasan Penembakan Empat Laskar FPI di Dalam Mobil

Ipda Yusmin Ungkap Alasan Penembakan Empat Laskar FPI di Dalam Mobil

Nasional
Kelola Potensi Perikanan di Ende, Kementerian KP Gelar Pelatihan Pembuatan Pancing Gurita

Kelola Potensi Perikanan di Ende, Kementerian KP Gelar Pelatihan Pembuatan Pancing Gurita

Nasional
UPDATE 30 November: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 45,85 Persen dari Target

UPDATE 30 November: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 45,85 Persen dari Target

Nasional
KPK Serahkan Kasus Pembangunan Infrastruktur di PT Jakarta Infrastruktur Propertindo (JIP) ke Polri

KPK Serahkan Kasus Pembangunan Infrastruktur di PT Jakarta Infrastruktur Propertindo (JIP) ke Polri

Nasional
Disebut Gagal Ciptakan Lingkungan Kerja Aman dari Pelecehan Seksual, Ini Respons KPI

Disebut Gagal Ciptakan Lingkungan Kerja Aman dari Pelecehan Seksual, Ini Respons KPI

Nasional
UPDATE 30 November: Sebaran 297 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jawa Barat

UPDATE 30 November: Sebaran 297 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jawa Barat

Nasional
'Jangan sampai Kita Kecolongan soal Varian Omicron seperti Saat Varian Delta Masuk'

"Jangan sampai Kita Kecolongan soal Varian Omicron seperti Saat Varian Delta Masuk"

Nasional
DPR Upayakan Revisi UU Cipta Kerja Masuk Prolegnas Prioritas 2022

DPR Upayakan Revisi UU Cipta Kerja Masuk Prolegnas Prioritas 2022

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.