Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

[POPULER NASIONAL] Anggaran yang Mubazir di Jakarta... | Jokowi: Jangan Ada yang "Back Up" Mafia Tanah

Kompas.com - 23/09/2021, 06:24 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pembongkaran instalasi bambu Getah Getih oleh Pemprov DKI Jakarta dan pelanggaran aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dilakukan Wali Kota Malang ramai diperbincangkan oleh warganet.

Kedua fenomena itu menjadi bahan tulisan opini yang ditulis oleh Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama Ari Junaedi.

Di dalam opininya yang tayang di desk nasional Kompas.com, Ari mengkritik Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ihwal pemborosan anggaran dalam membangun instalasi bambu dan Wali Kota Malang Sutiaji yang melanggar aturan PPKM.

Artikel opini yang ditulis Ari Junaedi itu pun menarik minat pembaca Kompas.com dan menjadikannya artikel terpopuler nasional di Kompas.com.

Kemudian, pernyataan Presiden Joko Widodo yang meminta aparat penegak hukum tak melindungi mafia tanah juga menarik minat para pembaca Kompas.com.

Pernyataan tersebut disampaikan Jokowi saat memberikan sambutan pada "Penyerahan Sertifikat Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria" di Istana Kepresidenan Bogor, Rabu (22/9/2021).

Artikel yang berisikan pernyataan Jokowi soal mafia tanah itu pun masuk ke dalam deretan berita populer nasional di Kompas.com.

Berikut paparannya:

1. Anggaran yang Mubazir di Jakarta...

Warga Jakarta tentu masih ingat dengan pemasangan instalasi batang bambu Getah Getih di Bundaran Hotel Indonesia (HI).

Tugu bambu itu diprotes. Bukan karena kurangnya penghargaan terhadap nilai-nilai seni seniman lokal, tapi karena biaya yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Biaya Rp 550 juta tidak sebanding dengan umur tugu yang terbuat dari bambu. Dari aspek mana pun, karya seniman Joko Avianto itu sangat unik dan pantas diapresiasi sebagai karya instalasi seni indoor.

Selengkapnya baca: Anggaran yang Mubazir di Jakarta dan Keteladanan yang Hilang di Malang

2. Jokowi: Jangan Ada yang "Back Up" Mafia Tanah

Presiden Joko Widodo mengatakan, pemerintah berkomitmen penuh dalam memberantas mafia tanah.

Oleh karena itu, Jokowi meminta jajaran Polri tidak ragu mengusut para mafia tanah.

"Saya juga kembali mengingatkan bahwa pemerintah berkomitmen penuh dalam memberantas mafia-mafia tanah. Kepada jajaran polri saya minta jangan ragu-ragu mengusut mafia-mafia tanah yang ada," ujar Jokowi saat memberikan sambutan pada "Penyerahan Sertifikat Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria" di Istana Kepresidenan Bogor, Rabu (22/9/2021).

Selengkapnya baca: Jokowi: Jangan Ada Penegak Hukum yang Back Up Mafia Tanah

 

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Nasional
Wapres Sebut Target Penurunan 'Stunting' Akan Dievaluasi

Wapres Sebut Target Penurunan "Stunting" Akan Dievaluasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com