Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi PDI-P Sebut Ada Pihak yang Dorong RI Gabung AUKUS Terkait Laut China Selatan

Kompas.com - 22/09/2021, 15:56 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI-P TB Hasanuddin menilai, ada kelompok tertentu yang menginginkan Indonesia bergabung dalam kerja sama antara Australia, Inggris dan Amerika Serikat atau dikenal dengan AUKUS di Laut China Selatan.

Menurut dia, desakan tersebut datang karena kelompok tersebut tidak suka Indonesia dekat dengan China.

"Akhir-akhir ini saya berbicara dengan kelompok yang tidak suka kita dekat dengan yang namanya RRT. Kelompok itu ada dan real," kata TB Hasanuddin dalam rapat kerja Komisi I DPR dengan Wakil Menteri Luar Negeri, Rabu (22/9/2021).

Baca juga: Beijing dan Vietnam Harus Menahan Diri Ihwal Sengketa Laut China Selatan

"Dan mohon maaf dengan segala hormat, mereka mendesak supaya kita ikut masuk dalam blok Amerika, yang notabene ikut masuk dengan AUKUS," lanjutnya.

Ia mengatakan, kelompok tersebut angkat bicara atas isu yang belakangan ramai dibicarakan terkait perkembangan di Laut China Selatan atau Laut Natuna Utara.

Adapun isu itu mengenai kerja sama yang terbentuk antara Australia, Inggris dan Amerika Serikat di kawasan Laut China Selatan pada 15 September 2021.

"Mungkin menjadi AUKUSI, itu Australia, United Kingdom (UK), US (United States), dan I (Indonesia). Itu sudah bergelinding. Saya pernah berdiskusi itu," tuturnya.

Kendati demikian, cerita TB, ada pula kelompok lain yaitu mantan prajurit yang meminta Indonesia bersiap melawan AUKUS dengan memperkuat persenjataan.

Namun, dia tak sepakat dengan kelompok tersebut lantaran masih mempertanyakan pihak mana yang akan dilawan.

"Enggak bisa, saya bilang, kita membentuk angkatan hanya untuk bertempur, bagaimana? Yang penting menjaga kedaulatan. Saya mohon dengan hormat, dua sisi ini dan barangkali di ruangan ini saja bisa jadi ada mulai panas," jelasnya.

Atas hal tersebut, TB Hasanuddin menilai Indonesia semestinya mampu mengambil sikap menanggapi perbedaan pandangan ini.

Ia menyarankan dengan mengutip solusi yang diberikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi untuk mengutamakan diplomasi guna menyelesaikan masalah.

"Kita punya yang namanya kode etik, sudah diluncurkan oleh Ibu Menlu kode etik menyelesaikan masalah-masalah di wilayah laut bila terjadi ada gesekan-gesekan dengan sit and talk, duduk dan bicara. Tidak boleh menggunakan senjata atau apapun kekerasan," katanya.

Baca juga: Bakamla Prediksi Kekuatan Militer Negara Besar Akan Hadir di Laut China Selatan

Dia menegaskan, dalam menghindari terjadinya konflik di kawasan laut, Indonesia tidak boleh terpancing pada kubu manapun.

Sebaliknya, menurut dia, Indonesia justru bisa mengambil keuntungan dari ketegangan yang ada antara China dan Amerika Serikat dalam AUKUS.

"Sekali lagi, jangan terpancing, karena memang kita sedang dipancing untuk supaya ambil sikap, tegas. Tegas ke mana? Enggak bisa lah. Kita tetap saja. Justru dalam keadaan situasi saat ini manfaatkan kebaikan Amerika, kebaikan China," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril Sebut 'Amicus Curiae' Megawati Harusnya Tak Pengaruhi Putusan Hakim

Yusril Sebut "Amicus Curiae" Megawati Harusnya Tak Pengaruhi Putusan Hakim

Nasional
ICW Dorong Polda Metro Dalami Indikasi Firli Bahuri Minta Rp 50 M Ke SYL

ICW Dorong Polda Metro Dalami Indikasi Firli Bahuri Minta Rp 50 M Ke SYL

Nasional
Sertijab 4 Jabatan Strategis TNI: Marsda Khairil Lubis Resmi Jabat Pangkogabwilhan II

Sertijab 4 Jabatan Strategis TNI: Marsda Khairil Lubis Resmi Jabat Pangkogabwilhan II

Nasional
Hasto Beri Syarat Pertemuan Jokowi-Megawati, Relawan Joman: Sinisme Politik

Hasto Beri Syarat Pertemuan Jokowi-Megawati, Relawan Joman: Sinisme Politik

Nasional
Menerka Nasib 'Amicus Curiae' di Tangan Hakim MK

Menerka Nasib "Amicus Curiae" di Tangan Hakim MK

Nasional
Sudirman Said Akui Partai Koalisi Perubahan Tak Solid Lagi

Sudirman Said Akui Partai Koalisi Perubahan Tak Solid Lagi

Nasional
Puncak Perayaan HUT Ke-78 TNI AU Akan Digelar di Yogyakarta

Puncak Perayaan HUT Ke-78 TNI AU Akan Digelar di Yogyakarta

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Sudirman Said Berharap MK Penuhi Rasa Keadilan

Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Sudirman Said Berharap MK Penuhi Rasa Keadilan

Nasional
Sejauh Mana 'Amicus Curiae' Berpengaruh pada Putusan? Ini Kata MK

Sejauh Mana "Amicus Curiae" Berpengaruh pada Putusan? Ini Kata MK

Nasional
Alasan Prabowo Larang Pendukungnya Aksi Damai di Depan MK

Alasan Prabowo Larang Pendukungnya Aksi Damai di Depan MK

Nasional
TKN Prabowo Sosialisasikan Pembatalan Aksi di MK, Klaim 75.000 Pendukung Sudah Konfirmasi Hadir

TKN Prabowo Sosialisasikan Pembatalan Aksi di MK, Klaim 75.000 Pendukung Sudah Konfirmasi Hadir

Nasional
Tak Berniat Percepat, MK Putus Sengketa Pilpres 22 April

Tak Berniat Percepat, MK Putus Sengketa Pilpres 22 April

Nasional
Prabowo Klaim Perolehan Suaranya yang Capai 58,6 Persen Buah dari Proses Demokrasi

Prabowo Klaim Perolehan Suaranya yang Capai 58,6 Persen Buah dari Proses Demokrasi

Nasional
Hakim MK Hanya Dalami 14 dari 33 'Amicus Curiae'

Hakim MK Hanya Dalami 14 dari 33 "Amicus Curiae"

Nasional
Dituduh Pakai Bansos dan Aparat untuk Menangi Pemilu, Prabowo: Sangat Kejam!

Dituduh Pakai Bansos dan Aparat untuk Menangi Pemilu, Prabowo: Sangat Kejam!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com