Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi PDI-P Sebut Ada Pihak yang Dorong RI Gabung AUKUS Terkait Laut China Selatan

Kompas.com - 22/09/2021, 15:56 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI-P TB Hasanuddin menilai, ada kelompok tertentu yang menginginkan Indonesia bergabung dalam kerja sama antara Australia, Inggris dan Amerika Serikat atau dikenal dengan AUKUS di Laut China Selatan.

Menurut dia, desakan tersebut datang karena kelompok tersebut tidak suka Indonesia dekat dengan China.

"Akhir-akhir ini saya berbicara dengan kelompok yang tidak suka kita dekat dengan yang namanya RRT. Kelompok itu ada dan real," kata TB Hasanuddin dalam rapat kerja Komisi I DPR dengan Wakil Menteri Luar Negeri, Rabu (22/9/2021).

Baca juga: Beijing dan Vietnam Harus Menahan Diri Ihwal Sengketa Laut China Selatan

"Dan mohon maaf dengan segala hormat, mereka mendesak supaya kita ikut masuk dalam blok Amerika, yang notabene ikut masuk dengan AUKUS," lanjutnya.

Ia mengatakan, kelompok tersebut angkat bicara atas isu yang belakangan ramai dibicarakan terkait perkembangan di Laut China Selatan atau Laut Natuna Utara.

Adapun isu itu mengenai kerja sama yang terbentuk antara Australia, Inggris dan Amerika Serikat di kawasan Laut China Selatan pada 15 September 2021.

"Mungkin menjadi AUKUSI, itu Australia, United Kingdom (UK), US (United States), dan I (Indonesia). Itu sudah bergelinding. Saya pernah berdiskusi itu," tuturnya.

Kendati demikian, cerita TB, ada pula kelompok lain yaitu mantan prajurit yang meminta Indonesia bersiap melawan AUKUS dengan memperkuat persenjataan.

Namun, dia tak sepakat dengan kelompok tersebut lantaran masih mempertanyakan pihak mana yang akan dilawan.

"Enggak bisa, saya bilang, kita membentuk angkatan hanya untuk bertempur, bagaimana? Yang penting menjaga kedaulatan. Saya mohon dengan hormat, dua sisi ini dan barangkali di ruangan ini saja bisa jadi ada mulai panas," jelasnya.

Atas hal tersebut, TB Hasanuddin menilai Indonesia semestinya mampu mengambil sikap menanggapi perbedaan pandangan ini.

Ia menyarankan dengan mengutip solusi yang diberikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi untuk mengutamakan diplomasi guna menyelesaikan masalah.

"Kita punya yang namanya kode etik, sudah diluncurkan oleh Ibu Menlu kode etik menyelesaikan masalah-masalah di wilayah laut bila terjadi ada gesekan-gesekan dengan sit and talk, duduk dan bicara. Tidak boleh menggunakan senjata atau apapun kekerasan," katanya.

Baca juga: Bakamla Prediksi Kekuatan Militer Negara Besar Akan Hadir di Laut China Selatan

Dia menegaskan, dalam menghindari terjadinya konflik di kawasan laut, Indonesia tidak boleh terpancing pada kubu manapun.

Sebaliknya, menurut dia, Indonesia justru bisa mengambil keuntungan dari ketegangan yang ada antara China dan Amerika Serikat dalam AUKUS.

"Sekali lagi, jangan terpancing, karena memang kita sedang dipancing untuk supaya ambil sikap, tegas. Tegas ke mana? Enggak bisa lah. Kita tetap saja. Justru dalam keadaan situasi saat ini manfaatkan kebaikan Amerika, kebaikan China," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Beragam Respons Kubu Prabowo-Gibran soal 'Amicus Curiae' Megawati dan Sejumlah Tokoh Lain

Beragam Respons Kubu Prabowo-Gibran soal "Amicus Curiae" Megawati dan Sejumlah Tokoh Lain

Nasional
Yusril Harap Formasi Kabinet Prabowo-Gibran Tak Hanya Pertimbangkan Kekuatan di DPR

Yusril Harap Formasi Kabinet Prabowo-Gibran Tak Hanya Pertimbangkan Kekuatan di DPR

Nasional
Eks Ajudan Ungkap Anggaran Kementan untuk Bayar Dokter Kecantikan Anak SYL

Eks Ajudan Ungkap Anggaran Kementan untuk Bayar Dokter Kecantikan Anak SYL

Nasional
Yusril Bilang KIM Belum Pernah Gelar Pertemuan Formal Bahas Kabinet Prabowo

Yusril Bilang KIM Belum Pernah Gelar Pertemuan Formal Bahas Kabinet Prabowo

Nasional
Yusril Nilai Tak Semua Partai Harus Ditarik ke Kabinet Prabowo Kelak

Yusril Nilai Tak Semua Partai Harus Ditarik ke Kabinet Prabowo Kelak

Nasional
Cara Urus Surat Pindah Domisili

Cara Urus Surat Pindah Domisili

Nasional
Tanggal 20 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 20 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
TKN Klaim 10.000 Pendukung Prabowo-Gibran Akan Ajukan Diri Jadi 'Amicus Curiae' di MK

TKN Klaim 10.000 Pendukung Prabowo-Gibran Akan Ajukan Diri Jadi "Amicus Curiae" di MK

Nasional
Tepis Tudingan Terima Bansos, 100.000 Pendukung Prabowo-Gibran Gelar Aksi di Depan MK Jumat

Tepis Tudingan Terima Bansos, 100.000 Pendukung Prabowo-Gibran Gelar Aksi di Depan MK Jumat

Nasional
Jaksa KPK Sentil Stafsus SYL Karena Ikut Urusi Ultah Nasdem

Jaksa KPK Sentil Stafsus SYL Karena Ikut Urusi Ultah Nasdem

Nasional
PAN Minta 'Amicus Curiae' Megawati Dihormati: Semua Paslon Ingin Putusan yang Adil

PAN Minta "Amicus Curiae" Megawati Dihormati: Semua Paslon Ingin Putusan yang Adil

Nasional
KPK Ultimatum.Pengusaha Sirajudin Machmud Hadiri Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

KPK Ultimatum.Pengusaha Sirajudin Machmud Hadiri Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Nasional
KSAU Pimpin Sertijab 8 Pejabat Utama TNI AU, Kolonel Ardi Syahri Jadi Kadispenau

KSAU Pimpin Sertijab 8 Pejabat Utama TNI AU, Kolonel Ardi Syahri Jadi Kadispenau

Nasional
Pendukung Prabowo-Gibran Akan Gelar Aksi di MK Kamis dan Jumat Besok

Pendukung Prabowo-Gibran Akan Gelar Aksi di MK Kamis dan Jumat Besok

Nasional
Menteri PAN-RB Enggan Komentari Istrinya yang Diduga Diintimidasi Polisi

Menteri PAN-RB Enggan Komentari Istrinya yang Diduga Diintimidasi Polisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com