Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Terima Pengurus PKP di Istana Bogor, Ini yang Dibahas

Kompas.com - 22/09/2021, 11:10 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menerima jajaran pengurus Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan (DPN PKP) di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu (22/9/2021).

Sekretaris Jenderal PKP Said Salahudin mengatakan, pertemuan ini merupakan yang kedua di bulan ini. Pertemuan pertama digelar di Istana Negara Jakarta pada 1 September.

Menurut Said, kesediaan Jokowi menerima jajaran pengurus DPN PKP menunjukkan besarnya perhatian Presiden ke partainya.

"Hal ini tentu saja membuat kader dan pengurus PKP di seluruh Indonesia menjadi semakin bersemangat dan optimis dalam memenangkan Pemilu 2024," kata Said melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (22/9/2021).

Baca juga: PKPI Jadi PKP, Try Soetrisno Jadi Ketua Dewan Pembina

Pertemuan antara pengurus DPN PKP dan Presiden berlangsung sekitar satu jam, yakni pukul 08.30-9.30 WIB. Dalam pertemuan tersebut Jokowi didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Sementara, selain Said, pengurus DPN PKP yang hadir adalah Ketua Umum Yussuf Solichien, Wakil Ketua Umum Mayjen TNI (Purn) Aslizar N. Tanjung, Bendahara Umum Ellen Sukmawati, dan Sekretaris Dewan Pembina Rully Soekarta.

Salah satu isu yang dibahas dalam pertemuan ialah terkait acara pelatikan pengurus DPN PKP pada 24 September 2021 di Jakarta. Said memastikan bahwa Jokowi bakal menghadiri acara tersebut.

"Artinya, pertemuan di acara pelantikan nanti akan menjadi pertemuan ketiga kami bersama Presiden di bulan September. Ini sebuah kehormatan bagi PKP," ujarnya.

Baca juga: Diaz Hendropriyono Hormati Perubahan Nama PKPI jadi PKP

Selain acara pelantikan, dalam pertemuan dibahas pula ihwal Pemilu 2024. Said mengatakan, Jokowi sepakat dengan PKP bahwa untuk menjadi peserta Pemilu partai politik non-parlemen tak perlu mengikuti verifikasi faktual alias cukup lulus verifikasi administrasi.

Kedua, Presiden juga sepakat dengan PKP agar Pemilu tetap diselenggarakan di bulan April 2024.

"Presiden akan memanggil Mendagri untuk membicarakan mengenai hal tersebut," kata Said.

Said menambahkan, partainya menyampaikan penghargaan yang tinggi ke Jokowi atas besarnya atensi yang diberikan ke PKP.

"Untuk itu PKP bertekad untuk semakin giat mendukung dan mengawal program-program pemerintah, serta selalu siap membantu Presiden baik dari luar, maupun dari dalam pemerintahan," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKB Belum Tentukan Kandidat untuk Pilkada DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur

PKB Belum Tentukan Kandidat untuk Pilkada DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur

Nasional
Dirut Jasa Raharja Hadiri Penutupan Posko Angkutan Mudik Lebaran Terpadu oleh Menhub 

Dirut Jasa Raharja Hadiri Penutupan Posko Angkutan Mudik Lebaran Terpadu oleh Menhub 

Nasional
Sambangi Kediaman Muhaimin Menjelang Putusan MK, Anies: Ini Tradisi Lebaran...

Sambangi Kediaman Muhaimin Menjelang Putusan MK, Anies: Ini Tradisi Lebaran...

Nasional
Muhaimin Belum Punya Rencana Bertemu Prabowo Setelah Putusan MK

Muhaimin Belum Punya Rencana Bertemu Prabowo Setelah Putusan MK

Nasional
Muhaimin Bilang Anies Belum Punya Niat Kembali Berkontestasi di Pilkada 2024

Muhaimin Bilang Anies Belum Punya Niat Kembali Berkontestasi di Pilkada 2024

Nasional
PKB Buka Pendaftaran untuk Pilkada 2024, Selain Kader Juga Bisa Daftar

PKB Buka Pendaftaran untuk Pilkada 2024, Selain Kader Juga Bisa Daftar

Nasional
Menjelang Putusan Sengketa Pilpres di MK, Kubu Ganjar-Mahfud Harap Tak Berakhir Antiklimaks

Menjelang Putusan Sengketa Pilpres di MK, Kubu Ganjar-Mahfud Harap Tak Berakhir Antiklimaks

Nasional
Optimistis MK Diskualifikasi Gibran, Kubu Anies: Tak Ada Alasan untuk Tidak Pemungutan Suara Ulang

Optimistis MK Diskualifikasi Gibran, Kubu Anies: Tak Ada Alasan untuk Tidak Pemungutan Suara Ulang

Nasional
MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

Nasional
Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Nasional
Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Nasional
MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

Nasional
Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Nasional
Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com