Ombudsman Minta Koordinasi Terkait Distribusi Vaksin Covid-19 Dibenahi

Kompas.com - 21/09/2021, 19:58 WIB
Ilustrasi vaksin Covid-19 AstraZeneca. Vaksin AstraZeneca dilaporkan menyebabkan pembekuan darah di sejumlah negara, termasuk di Indonesia. Namun, manfaat vaksin ini dinilai jauh lebih besar dari manfaatnya, sehingga tetap digunakan. SHUTTERSTOCK/Elzbieta KrzysztofIlustrasi vaksin Covid-19 AstraZeneca. Vaksin AstraZeneca dilaporkan menyebabkan pembekuan darah di sejumlah negara, termasuk di Indonesia. Namun, manfaat vaksin ini dinilai jauh lebih besar dari manfaatnya, sehingga tetap digunakan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ombudsman Republik Indonesia meminta pemerintah pusat dan daerah membenahi koordinasi terkait distribusi vaksin Covid-19.

Menurut anggota Ombudsman Indraza Marzuki Rais, masih ada stok vaksin yang menumpuk di satu daerah karena masyarakat menolak ikut program vaksinasi.

“Sementara di daerah yang antusiasme masyarakatnya tinggi malah kekurangan stok vaksin,” ujar Indraza, melalui keterangan tertulis, Selasa (21/9/2021).

Baca juga: Capaian Vaksinasi Covid-19 di Cianjur Rendah, Bupati Salahkan Distribusi Vaksin

Untuk mengatasi hal itu, lndraza juga meminta pemerintah daerah untuk fokus pada upaya edukasi terhadap masyarakat terkait vaksin Covid-19.

Edukasi penting dilakukan agar tidak terdapat penolakan di masyarakat dan target vaksinasi bisa tercapai.

Adapun pemerintah telah menetapkan target vaksinasi untuk mencapai kekebalan komunitas (herd immunity) yaitu 208.265.720 orang. Sementara cakupan vaksinasi dosis kedua per hari ini pukul 12.00 WIB yakni 45.853.033 orang atau 22,02 persen dari target.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

“Penyampaian informasi dan edukasi mengenai vaksinasi bagi masyarakat masih perlu ditingkatkan untuk menghindari munculnya disinformasi di tengah masyarakat,” kata Indraza.

Baca juga: Jangan Ada Ego Sektoral dalam Distribusi Vaksin Covid-19

Masalah distribusi vaksin Covid-19 yang tidak merata juga pernah dibahas dalam Rapat Komisi IX DPR dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/8/2021).

Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay mempersoalkan kriteria yang digunakan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam mendistribusikan vaksin.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu memaparkan data cakupan vaksinasi di DKI Jakarta yang telah mencapai 120 persen. Sementara, cakupan vaksinasi di sejumlah daerah lain belum mencapai 20 persen.

Halaman:
Kompas.com Berita Vaksinasi

Kita bisa akhiri pandemi Covid-19 jika kita bersatu melawannya. Sejarah membuktikan, vaksin beberapa kali telah menyelamatkan dunia dari pandemi.

Vaksin adalah salah satu temuan berharga dunia sains. Jangan ragu dan jangan takut ikut vaksinasi. Cek update vaksinasi.

Mari bantu tenaga kesehatan dan sesama kita yang terkena Covid-19. Klik di sini untuk donasi via Kitabisa.

Kita peduli, pandemi berakhir!



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Luhut Sebut Aturan Karantina Luar Negeri Diperpanjang dari 7 Hari Jadi 10 Hari

Luhut Sebut Aturan Karantina Luar Negeri Diperpanjang dari 7 Hari Jadi 10 Hari

Nasional
Luhut Larang Pejabat Negara ke Luar Negeri untuk Cegah Masuknya Varian Omicron

Luhut Larang Pejabat Negara ke Luar Negeri untuk Cegah Masuknya Varian Omicron

Nasional
Ketum PKB: 'Reshuffle' Kabinet Masih Sebatas Rumor

Ketum PKB: "Reshuffle" Kabinet Masih Sebatas Rumor

Nasional
Singgung Varian Corona Omicron, Menlu Ungkap 4 Agenda RI Wujudkan Visi 2045

Singgung Varian Corona Omicron, Menlu Ungkap 4 Agenda RI Wujudkan Visi 2045

Nasional
Mensos Ingatkan Guru Ajarkan Siswa Tak 'Bully' Penyandang Disabilitas

Mensos Ingatkan Guru Ajarkan Siswa Tak "Bully" Penyandang Disabilitas

Nasional
Jokowi Lantik Anggota Komnas Disabilitas, Mensos: Beban Saya Turun

Jokowi Lantik Anggota Komnas Disabilitas, Mensos: Beban Saya Turun

Nasional
Polisi Sebut Terduga Teroris di Luwu Timur Pernah Berlatih Pakai Senpi M16

Polisi Sebut Terduga Teroris di Luwu Timur Pernah Berlatih Pakai Senpi M16

Nasional
Kunjungi Kapolri, Jenderal Dudung: Sowan sebagai Pejabat Baru KSAD

Kunjungi Kapolri, Jenderal Dudung: Sowan sebagai Pejabat Baru KSAD

Nasional
Pembukaan Presidensi G20, Jokowi: Saya Undang Para Delegasi Datang ke Indonesia

Pembukaan Presidensi G20, Jokowi: Saya Undang Para Delegasi Datang ke Indonesia

Nasional
Kemenkes Sebut Varian Omicron Sudah Terdeteksi di 23 Negara

Kemenkes Sebut Varian Omicron Sudah Terdeteksi di 23 Negara

Nasional
Mensesneg: Untuk Pertama Kalinya Komnas Disabilitas Dibentuk

Mensesneg: Untuk Pertama Kalinya Komnas Disabilitas Dibentuk

Nasional
UPDATE 1 Desember: 292.143 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa, Positivity Rate PCR 0,76 Persen

UPDATE 1 Desember: 292.143 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa, Positivity Rate PCR 0,76 Persen

Nasional
Jokowi: Saya Ingin Presidensi Indonesia di G20 Tak Sebatas Seremonial

Jokowi: Saya Ingin Presidensi Indonesia di G20 Tak Sebatas Seremonial

Nasional
90 Persen Pasien Covid-19 di Wisma Atlet Kemayoran WNI Repatriasi

90 Persen Pasien Covid-19 di Wisma Atlet Kemayoran WNI Repatriasi

Nasional
BMKG Peringatkan Potensi Siklon Tropis Teratai di Samudera Hindia, Barat Daya Lampung

BMKG Peringatkan Potensi Siklon Tropis Teratai di Samudera Hindia, Barat Daya Lampung

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.