Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Raker dengan DPD, Risma Paparkan 2 Pilar Strategi Kemensos Tangani Kemiskinan

Kompas.com - 21/09/2021, 18:45 WIB
Alifia Nuralita Rezqiana,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini memaparkan dua pilar utama strategi Kementerian Sosial (Kemensos) dalam menangani kemiskinan di Indonesia, yaitu meningkatkan pendapatan dan mengurangi pengeluaran.

Hal tersebut disampaikan Mensos Risma dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Jakarta, Selasa (21/9/2021).

Mensos Risma menjelaskan, strategi meningkatkan pendapatan dapat dilakukan dengan menghidupkan “mesin kedua” di keluarga. Pelaku penggerak mesin kedua ini bisa jadi ibu atau bapak.

Cara menghidupkan mesin kedua di keluarga, kata dia, bisa dilakukan dengan cara memberikan kesempatan kerja atau meningkatkan kemampuan kewirausahaan bagi ibu atau bapak.

Baca juga: Peduli Anak Terdampak Covid-19, Mensos Risma Beri Dukungan Moril dan Materi

“Dengan demikian, dalam keluarga tersebut pasangan suami istri sama-sama memiliki kegiatan produktif,” papar Mensos Risma, dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa.

Upaya meningkatkan pendapatan juga dilakukan Kemensos dengan cara menghubungkan keluarga penerima manfaat (KPM), yakni pemulung, gelandangan, dan pengemis, dengan dunia kerja.

Para penerima manfaat bantuan sosial (bansos) tersebut akan terhubung dengan dunia kerja melalui peningkatan kewirausahaan sosial.

Lebih lanjut, strategi mengurangi pengeluaran untuk memberantas kemiskinan juga telah dilakukan oleh pemerintah.

Hal tersebut dilakukan dengan menekan pengeluaran keluarga miskin dan rentan, seperti pengeluaran untuk kebutuhan pangan, sandang, dan papan.

Baca juga: Ke Kalsel, Mensos Risma Serahkan Bantuan Rp 836 Juta untuk Anak-anak dan Wirausaha Terdampak Covid-19

“Pemerintah mengurangi beban ekonomi melalui keberpihakan penerapan kebijakan subsidi secara proporsional dan dengan bantuan sosial yang mencakup kebutuhan pokok (sembako), kesehatan, serta pendidikan,” jelas Mensos Risma.

Adapun untuk meringankan biaya sekolah dan perawatan kesehatan ibu hamil serta bayi di bawah lima tahun (balita), Kemensos telah menjalankan Program Keluarga Harapan (PKH).

“Dalam PKH ada komponen anak sekolah, pemeriksaan kesehatan untuk ibu hamil dan balita,” ujar Mensos Risma.

Selain PKH, Kemensos juga melaksanakan program Bantuan Sosial Tunai (BST) juga untuk meningkatkan daya beli masyarakat.

Selanjutnya, ada pula program Kartu Sembako atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang disalurkan Kemensos untuk membantu KPM memenuhi kebutuhan pokok.

Baca juga: Usulan Anggaran Kemensos Rp 78,25 Triliun Disetujui DPR, Berikut Rinciannya

Mensos Risma yakin, dengan terpenuhinya kebutuhan KPM, mereka akan sehat dan memiliki kemampuan fisik yang baik.

Halaman:


Terkini Lainnya

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com