Atasi "Overcrowding" Lapas, Pemerintah Diminta Terbitkan Peraturan Pelaksana soal Pidana Alternatif

Kompas.com - 21/09/2021, 16:27 WIB
Ilustrasi lembaga pemasyarakatan (lapas) atau rumah tahanan (rutan). SHUTTERSTOCK/BORTN66Ilustrasi lembaga pemasyarakatan (lapas) atau rumah tahanan (rutan).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah diminta menerbitkan peraturan pelaksana yang menjamin alternatif pemidanaan non-pemenjaraan. Upaya tersebut untuk mengatasi masalah kelebihan penghuni di lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan) atau overcrowding.

Peneliti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Maidina Rahmawati mengatakan, beragam instrumen hukum seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) membuka peluang adanya alternatif pemidanaan serta penahanan.

"Dalam konteks pemerintah untuk memastikan menerbitkan segera peraturan pelaksana yang akan mengoptimalkan alternatif-alternatif tersebut," kata Maidina, dalam diskusi daring, Selasa (21/9/2021).

Baca juga: ICJR Sebut Masalah Kelebihan Penghuni Lapas akibat Overkriminalisasi

Maidina mencontohkan ketentuan soal tahanan kota dan tahanan rumah pada Pasal 22 ayat (1) KUHAP. Ada pula penangguhan penahanan dengan jaminan orang atau jaminan uang pada Pasal 31 ayat (1), Pasal 59, Pasal 60, dan Pasal 123 KUHAP serta Pasal 35 dan 36 PP 27/1983.

Selain itu, dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak ada konsep diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Namun, kita punya kekurangan dalam peraturan pelaksana, sehingga alternatif-alternatif ini tidak mampu dioptimalkan oleh aparat penegak hukum," ucapnya.

Maidina memaparkan beberapa langkah yang dapat segera dieksekusi pemerintah untuk mengatasi kelebihan penghuni lapas dan rutan.

Salah satunya, memberikan amnesti atau grasi massal kepada orang-orang yang terjerat Pasal 111, 112, dan 114 ayat (1) UU Narkotika.

"Kita perlu menyuarakan rekomendasi tersebut dilaksanakan berbasis penilaian kepentingan kesehatan. Ini sangat perlu disuarakan saat ini di mana ada 130.000 orang lebih yang berasal dari tindak pidana narkoba yang dikirim ke penjara," tuturnya.

Baca juga: Tekan Kelebihan Penghuni Lapas, Komnas HAM Usul Pemakai Narkoba Dihukum Denda

Solusi lain yakni merevisi PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan, khususnya pada materi tindak pidana narkotika.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Eksekusi Eks Bupati Bengkalis Amril Mukminin ke Rutan Pekanbaru

KPK Eksekusi Eks Bupati Bengkalis Amril Mukminin ke Rutan Pekanbaru

Nasional
Rapat soal Sanksi WADA, Jokowi Minta LADI Direformasi Total

Rapat soal Sanksi WADA, Jokowi Minta LADI Direformasi Total

Nasional
Dugaan Suap Infrastruktur di Musi Banyuasin, KPK Geledah 4 Lokasi

Dugaan Suap Infrastruktur di Musi Banyuasin, KPK Geledah 4 Lokasi

Nasional
Ini Syarat Naik Pesawat untuk Anak Usia di Bawah 12 Tahun

Ini Syarat Naik Pesawat untuk Anak Usia di Bawah 12 Tahun

Nasional
Sindir Balik Sekjen PDI-P, Politisi Demokrat: Mungkin Hidup di Alam Mimpi

Sindir Balik Sekjen PDI-P, Politisi Demokrat: Mungkin Hidup di Alam Mimpi

Nasional
Pemerintah Akan Uji Coba Kehadiran Penonton di Liga 1 dan Liga 2

Pemerintah Akan Uji Coba Kehadiran Penonton di Liga 1 dan Liga 2

Nasional
TNI dan Polri Diharapkan Terus Bersinergi

TNI dan Polri Diharapkan Terus Bersinergi

Nasional
Partai Ummat Kritik 7 Tahun Pemerintahan Jokowi: Cenderung Represif, Oligarki Mengental

Partai Ummat Kritik 7 Tahun Pemerintahan Jokowi: Cenderung Represif, Oligarki Mengental

Nasional
Periksa 7 Saksi, KPK Dalami Penerimaan Uang Bupati Nonaktif Probolinggo dan Suami Terkait Pengangkatan Pj Kades

Periksa 7 Saksi, KPK Dalami Penerimaan Uang Bupati Nonaktif Probolinggo dan Suami Terkait Pengangkatan Pj Kades

Nasional
Ini Aturan Terbaru Penerbangan Domestik yang Berlaku Mulai 24 Oktober 2021

Ini Aturan Terbaru Penerbangan Domestik yang Berlaku Mulai 24 Oktober 2021

Nasional
Mahfud Sebut Keluarga Nasabah yang Bunuh Diri akibat Pinjol Ilegal Tetap Ditagih dan Diteror

Mahfud Sebut Keluarga Nasabah yang Bunuh Diri akibat Pinjol Ilegal Tetap Ditagih dan Diteror

Nasional
Gerindra Sebut 12 Provinsi Dukung Prabowo Kembali Maju pada Pilpres 2024

Gerindra Sebut 12 Provinsi Dukung Prabowo Kembali Maju pada Pilpres 2024

Nasional
Lili Pintauli Dinilai Harus Disanksi Undur Diri jika Laporan Novel Baswedan Terbukti

Lili Pintauli Dinilai Harus Disanksi Undur Diri jika Laporan Novel Baswedan Terbukti

Nasional
Partai Ummat Targetkan Pemilih dari Loyalis Amien Rais dan Generasi Milenial

Partai Ummat Targetkan Pemilih dari Loyalis Amien Rais dan Generasi Milenial

Nasional
Kasus Suap Izin HGU di Kuangsing, KPK Geledah 3 Lokasi di Pekanbaru

Kasus Suap Izin HGU di Kuangsing, KPK Geledah 3 Lokasi di Pekanbaru

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.