Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Aturan Lengkap PPKM Level 4 di Luar Jawa-Bali hingga 4 Oktober 2021

Kompas.com - 21/09/2021, 15:09 WIB
Wahyuni Sahara

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah kembali memperpanjang PPKM Level 2-4 di luar Jawa-Bali. Perpanjangan itu dilakukan selama dua pekan, terhitung sejak 21 September hingga 4 Oktober 2021.

Terkait dengan perpanjangan itu, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri juga menerbitkan aturan PPKM terbaru.

Aturan itu tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 dan Level 1 Serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Baca juga: BREAKING NEWS: PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang hingga 4 Oktober, Level 4 di 10 Daerah

Dalam Inmendagri itu menyebut ada 10 daerah di luar Jawa Bali yang berstatus level 4. 10 daerah tersebut adalah Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Pidie, Kota Padang, Kabupaten Bangka, Kota Banjarbaru, dan Kota Banjarmasin.

Kemudian Kota Balikpapan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kota Tarakan dan Kabupaten Bulungan.

Inmendagri itu juga mengatur sejumlah kegiatan seperti belajar-mengajar, sektor esensial dan kritikal, tempat usaha, tempat ibadah, hingga transportasi umum.

Baca juga: Ini 10 Daerah yang Masih Terapkan PPKM Level 4 di Luar Jawa-Bali

Berikut aturan lengkap PPKM Level 4 di luar Jawa-Bali

1. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di satuan pendidikan dilakukan melalui pembelajaran jarak jauh.

2. Pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 25 persen maksimal staf Work From Office (WFO) dengan protokol kesehatan secara ketat, namun apabila ditemukan klaster penyebaran Covid-19 maka sektor yang bersangkutan ditutup selama lima hari.

3. Pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti:

  • Keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, bursa berjangka, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50 persen staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, serta 25 persen untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional.
  • Pasar modal (yang berorientasi pada pelayanan dengan pelanggan dan berjalannya operasional pasar modal secara baik), teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, data center, internet, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat, perhotelan non penanganan karantina dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50 persen staf.

  • Industri orientasi eskpor dan industri penunjang ekspor, dimana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI) dengan memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Perindustrian dapat beroperasi 100 persen dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, namun apabila ditemukan klaster penyebaran Covid-19 maka industri bersangkutan ditutup selama lima hari.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jika PKS Dapat Jatah Cawagub Jakarta Lewat Koalisi Prabowo, Kaesang Diprediksi 'Out'

Jika PKS Dapat Jatah Cawagub Jakarta Lewat Koalisi Prabowo, Kaesang Diprediksi "Out"

Nasional
Staf Hasto PDI-P Tiba di KPK Jadi Saksi Harun Masiku

Staf Hasto PDI-P Tiba di KPK Jadi Saksi Harun Masiku

Nasional
'Suasana di Mina Mirip Barak Pengungsian, Para Tamu Tuhan Tidak Nyaman'

"Suasana di Mina Mirip Barak Pengungsian, Para Tamu Tuhan Tidak Nyaman"

Nasional
Soal Bansos Judi 'Online', Anggota DPR: Mereka Bukan Korban, tetapi Pelaku Pidana

Soal Bansos Judi "Online", Anggota DPR: Mereka Bukan Korban, tetapi Pelaku Pidana

Nasional
Eks Penyidik Sebut Harun Masiku Lari ke Tempat yang Lebih Tersembunyi

Eks Penyidik Sebut Harun Masiku Lari ke Tempat yang Lebih Tersembunyi

Nasional
Maraknya Judi “Online”: Di Antara Gagalnya Program Kesejahteraan dan Penegakan Hukum

Maraknya Judi “Online”: Di Antara Gagalnya Program Kesejahteraan dan Penegakan Hukum

Nasional
Kasus Harun Masiku, Staf Hasto PDI-P Akan Penuhi Panggilan KPK

Kasus Harun Masiku, Staf Hasto PDI-P Akan Penuhi Panggilan KPK

Nasional
PPATK Sebut Transaksi Judi 'Online' ke 20 Negara Capai Rp 5 Triliun

PPATK Sebut Transaksi Judi "Online" ke 20 Negara Capai Rp 5 Triliun

Nasional
Ironi Penanganan Judi 'Online' di Indonesia: Bukan Barang Baru, tapi Tak Juga Terselesaikan

Ironi Penanganan Judi "Online" di Indonesia: Bukan Barang Baru, tapi Tak Juga Terselesaikan

Nasional
Akibat Kurang Caleg Perempuan, KPU Gelar Pileg Ulang Gorontalo VI 13 Juli 2024

Akibat Kurang Caleg Perempuan, KPU Gelar Pileg Ulang Gorontalo VI 13 Juli 2024

Nasional
Afriansyah Noor Gelar Konferensi Pers soal Langkahnya Setelah Dicopot dari Sekjen PBB

Afriansyah Noor Gelar Konferensi Pers soal Langkahnya Setelah Dicopot dari Sekjen PBB

Nasional
Menkominfo: Pemerintah Tak Akan Tutup Media Sosial X, tetapi Larang Konten Pornografi dan Judi

Menkominfo: Pemerintah Tak Akan Tutup Media Sosial X, tetapi Larang Konten Pornografi dan Judi

Nasional
Perang Bersama Melawan Judi 'Online'

Perang Bersama Melawan Judi "Online"

Nasional
Pileg Ulang Sumatera Barat Digelar 13 Juli 2024, Ada Irman Gusman

Pileg Ulang Sumatera Barat Digelar 13 Juli 2024, Ada Irman Gusman

Nasional
Babak Baru Syarat Usia Pilkada 2024: Mahasiswa Gugat ke MK, KPU Manut MA?

Babak Baru Syarat Usia Pilkada 2024: Mahasiswa Gugat ke MK, KPU Manut MA?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com