Kompas.com - 21/09/2021, 09:46 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Tersangka kasus dugaan korupsi terkait pembelian gas bumi oleh Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) Sumatera Selatan tahun 2010-2019, Alex Noerdin, batal ditahan di Rutan Kelas I Cipinang Cabang Rutan KPK.

Direktur Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung, Supardi, mengatakan, Alex Noerdin ditahan Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung.

"Enggak jadi di Rutan KPK, kami sudah bawa ke sana. Tiba-tiba berubah, katanya penuh, akhirnya kami bawa ke sini (Rutan Kejaksaan Agung)," kata Supardi dikutip dari Antara, Selasa (21/9/2021).

Alex ditahan di Rutan Kejagung bersama tersangka lainnya yaitu Muddai Madang dan CISS. Muddai Madang merupakan Direktur PT DKLN, Komisaris Utama PT PDPDE Gas, dan Direktur PT PDPDE Gas yang diduga menerima pembayaran yang tidak sah berupa fee marketing dari PT PDPDE Gas.

Sementara itu, CISS adalah Direktur Utama PDPDE Sumsel sejak 2008 yang merangkap sebagai Dirut PT PDPE Gas sejak 2010.

Baca juga: MKD Belum Bersikap atas Penetapan Alex Noerdin sebagai Tersangka Kasus Korupsi

Adapun peran Alex dalam kasus ini, sebagai Gubernur Sumsel selama dua periode, yaitu sejak 2008 hingga 2018, melakukan permintaan alokasi gas bagian negara dari Badan Pengelola Minyak dan Gas (BP Migas) untuk PDPDE Sumsel.

Alex pun menyetujui kerja sama antara PDPDE Sumatera Selatan dan PT Dika Karya Lintas Nusa (DKLN) membentuk PT PDPDE Gas dengan maksud menggunakan PT PDPDE Sumsel untuk mendapatkan alokasi gas bagian negara.

Satu tersangka lainnya dalam kasus korupsi ini yaitu AYH selaku Direktur PT DKLN sejak 2009 yang merangkap sebagai Direktur PT PDPDE Gas sejak 2009 dan Direktur Utama PDPDE Sumsel sejak 2014.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak menyatakan, kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dalam perkara ini yaitu 30.194.452.79 dollar Amerika Serikat atau Rp 430.834.067.529 (kurs Rp 14.268).

Baca juga: Alex Noerdin Punya Harta Rp 28 Miliar, Kasusnya Rugikan Negara Rp 430 Miliar

Kerugian itu berasal dari hasil penerimaan penjualan gas dikurangi biaya operasional selama kurun waktu 2010 sampai 2019 yang seharusnya diterima oleh PDPDE Sumsel. Selain itu, ada kerugian negara senilai 63.750 dollar AS dan Rp 2,13 miliar yang merupakan setoran modal yang tidak seharusnya dibayarkan oleh PDPDE Sumsel.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Survei Charta Politika: Jika Ganjar dan Prabowo Berduet di Pilpres, Anies-AHY Tumbang

Survei Charta Politika: Jika Ganjar dan Prabowo Berduet di Pilpres, Anies-AHY Tumbang

Nasional
Mata Berkaca-kaca, Ferdy Sambo: Adik-adik Ini Enggak Salah, Saya yang Salah

Mata Berkaca-kaca, Ferdy Sambo: Adik-adik Ini Enggak Salah, Saya yang Salah

Nasional
Jokowi Resmikan Asrama Mahasiswa Nusantara, Harap Mahasiswa Lintas Daerah Saling Mengenal

Jokowi Resmikan Asrama Mahasiswa Nusantara, Harap Mahasiswa Lintas Daerah Saling Mengenal

Nasional
Jadwal 'Fit and Proper Test' KSAL Yudo Jadi Panglima TNI Belum Pasti, Ini Alasannya

Jadwal "Fit and Proper Test" KSAL Yudo Jadi Panglima TNI Belum Pasti, Ini Alasannya

Nasional
Survei Charta Politika: Elektabilitas Ganjar dan Anies Naik, Prabowo Turun

Survei Charta Politika: Elektabilitas Ganjar dan Anies Naik, Prabowo Turun

Nasional
Ketua Komisi I DPR Sebut KSAL Laksamana Yudo Punya 'Track Record' yang Cemerlang

Ketua Komisi I DPR Sebut KSAL Laksamana Yudo Punya "Track Record" yang Cemerlang

Nasional
Tepis Isu Komisaris BUMN Biayai Relawan Jokowi, Erick Thohir: Kalau Ada, Saya Tangkap

Tepis Isu Komisaris BUMN Biayai Relawan Jokowi, Erick Thohir: Kalau Ada, Saya Tangkap

Nasional
Hakim Terkejut Berita Acara Kasus Pembunuhan Brigadir J Sesuai Pesanan Putri Candrawathi

Hakim Terkejut Berita Acara Kasus Pembunuhan Brigadir J Sesuai Pesanan Putri Candrawathi

Nasional
Kemenkes: 70,4 Persen Kasus HIV Ditemukan pada Kelompok Usia 25-49 Tahun

Kemenkes: 70,4 Persen Kasus HIV Ditemukan pada Kelompok Usia 25-49 Tahun

Nasional
Nasdem Kini Setuju Revisi UU IKN Masuk Prolegnas Prioritas

Nasdem Kini Setuju Revisi UU IKN Masuk Prolegnas Prioritas

Nasional
Eks KSAU Agus Supriatna Mengaku Belum Dapat Surat Panggilan Jaksa KPK

Eks KSAU Agus Supriatna Mengaku Belum Dapat Surat Panggilan Jaksa KPK

Nasional
Budi Gunawan: Semoga Pak Prabowo Dapat Jalan Baik, Petuah Kebaikan dari Pak Jokowi

Budi Gunawan: Semoga Pak Prabowo Dapat Jalan Baik, Petuah Kebaikan dari Pak Jokowi

Nasional
Survei Charta Politika: Elektabilitas Anies Lampaui Prabowo, Kini di Urutan Kedua Setelah Ganjar

Survei Charta Politika: Elektabilitas Anies Lampaui Prabowo, Kini di Urutan Kedua Setelah Ganjar

Nasional
Teten Masduki Ungkap Kendala Penyelesaian Kasus Kekerasan Seksual di Kemenkop UKM

Teten Masduki Ungkap Kendala Penyelesaian Kasus Kekerasan Seksual di Kemenkop UKM

Nasional
Wapres Minta MRP dan DPRP Kolaborasi untuk Majukan Kesejahteraan Papua

Wapres Minta MRP dan DPRP Kolaborasi untuk Majukan Kesejahteraan Papua

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.