Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Luhut Soroti Rendahnya Cakupan Vaksinasi Covid-19 terhadap Lansia

Kompas.com - 20/09/2021, 19:07 WIB
Sania Mashabi,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan berharap kelompok masyarakat lanjut usia (lansia) bisa segera divaksinasi Covid-19. Luhut menuturkan, cakupan vaksinasi terhadap kelompok lansia masih terbilang sangat rendah.

"Program vaksin saya kira berjalan dan kita berharap lansia juga itu segera semua divaksin, karena lansia yang divaksin masih sangat kecil," kata Luhut, dalam konferensi pers daring, Senin (20/9/2021).

Baca juga: Luhut: Positivity Rate Covid-19 Indonesia Kini di Bawah 2 Persen

Adapun pemerintah sudah menetapkan sasaran vaksinasi untuk lansia sebanyak 21.553.118 orang.

Sementara hingga Senin ini, sebanyak 5.916.210 lansia atau 27,45 persen sudah divaksinasi dosis pertama dan 4.148.327 orang (19,25 persen) telah menerima dosis kedua.

Luhut mengatakan, berkaca dari pengalaman negara lain, vaksinasi menjadi syarat untuk transisi dari pandemi menjadi endemi.

Pencapaian target vaksinasi sangat penting untuk melindungi masyarakat, khususnya kelompok lansia, dari sakit parah atau kematian akibat Covid-19.

Ia menekankan, target cakupan vaksinasi dosis pertama terhadap lansia sebesar 60 persen masih perlu dikejar di beberapa kabupaten atau kota.

"Kami bekerja keras untuk mencapai target ini. Karena ada beberapa kematian yang kita temukan banyak sekali lansia. Oleh karena itu, lansia ini kita target mendapatkan vaksin lebih banyak lagi," kata Luhut.

Baca juga: UPDATE 20 September: 45,2 Juta Orang Sudah Jalani Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

Secara keseluruhan, pemerintah melaporkan jumlah masyarakat yang sudah divaksinasi dosis kedua mencapai 45.224.650 orang atau 21,17 persen dari target, pada Senin (20/9/2021) pukul 18.00 WIB.

Sementara, jumlah masyarakat yang sudah disuntik vaksin dosis pertama mencapai 79.657.762 orang atau 38,25 persen.

Pemerintah telah menetapkan sasaran vaksinasi terhadap 208.265.720 orang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com