Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Luhut: Kami Tak Akan Lakukan Perubahan Kebijakan Pandemi yang Drastis, Mohon Pengertiannya

Kompas.com - 20/09/2021, 18:25 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan, pemerintah tidak akan melakukan perubahan kebijakan PPKM secara drastis.

Luhut meminta masyarkat Indonesia memahami hal ini.

"Kami tidak akan melakukan perubahan-perubahan (kebijakan) yang drastis. Saya mohon pengertian teman-teman dan masyarakat Indonesia untuk hal ini," ujar Luhut dalam konferensi pers secara virtual, Senin (20/9/2021).

"Kenapa tidak? Karena kita tidak ingin membuat kesalahan dan (masih) banyaknya yang tidak kita ketahui mengenai varian delta (virus corona) ini," kata dia.

Baca juga: Luhut: Positivity Rate Covid-19 Indonesia Kini di Bawah 2 Persen

Luhut menyampaikan, dalam arahan yang diberikan Presiden Joko Widodo pada rapat terbatas hari ini, diputuskan bahwa dengan melihat perkembangan yang ada, perubahan level PPKM dilakukan selama dua pekan untuk Jawa dan Bali.

Namun, evaluasi tetap dilakukan setiap minggunya untuk mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi begitu cepat.

Kemudian, seiring dengan kondisi situasi Covid-19 yang semakin baik, serta implementasi protokol kesehatan dan penggunaan PeduliLundingi yang terus berjalan, ada beberapa penyesuaian dan pengetatan aktivitas masyarakat yang masih akan dilakukan pada periode pekan ini.

Penyesuaian itu antara lain pertama, akan dilakukan uji coba pembukaan pusat perbelanjaan/mal bagi anak-anak di bawah usia 12 tahun.

Baca juga: UPDATE: Sebaran 1.932 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Tengah

Hal ini dilakukan dengan pengawasan dan pendampingan orangtua serta akan diterapkan di Jakarta, Bandung, Semarang, DIY dan Surabaya.

Kedua, pembukaan bioskop dengan kapasitas minimal 50 persen di kota-kota berstatus level 3 dan level 2.

"Namun, dengan kewajiban menggunakan aplikasi PeduliLindungi serta penerapan protokol kesehatan yang ketat," ucap Luhut.

"Kategori kuning dan hijau dapat memasuki area bioskop. Yang tadinya hanya hijau saja, sekarang kita bisa masuk dengan (status) kuning (pada aplikasi PeduliLindungi)," kata dia.

Ketiga, membuka pelaksanaan Liga 2 yang akan digelar di kota dan kabupaten level 2 dan level 3 dengan maksimal pelaksanaan 8 pertandingan per minggu.

Keempat, restoran di fasilitas olahraga yang sifatnya outdoor dapat beroperasi dengan kapasitas 50 persen.

Baca juga: UPDATE: Kasus Harian Covid-19 Kembali di Bawah 2.000 Setelah Lebih dari Setahun

Kelima, perkantoran non-esensial di kabupaten dan kota level 3 dapat melakukan 25 persen kerja dari kantor atau WFO bagi pegawai yang telah divaksinasi dan harus sudah memakai QR aplikasi PeduliLindungi.

"Pemerintah hari ini terus memohon kepada masyarakat agar tidak ber-euforia yang pada akhirnya dapat mengabaikan segala macam bentuk protokol kesehatan yang ada," ucap Luhut.

"Apa yang kita capai hari ini bersama-sama tentu bukanlah bentuk euforia yang harus dirayakan. Kelengahan sekecil apa pun ujungnya akan terjadi peningkatan kasus dalam beberapa pekan ke depan," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com