Dua Tahun Gerakan #ReformasiDikorupsi dan 7 Tuntutan yang Terabaikan...

Mahasiswa dan para pegiat antikorupsi juga menuntut Pimpinan KPK pilihan DPR dibatalkan karena dinilai tak berintegritas.

Pimpinan KPK yang dimaksud ialah Ketua KPK Firli Bahuri beserta keempat wakilnya yakni Lili Pintauli Siregar, Nurul Ghufron, Nawawi Pomolango, dan Alexander Marwata

Adapun Firli sebelum terpilih sebagai Ketua KPK pernah terlibat kasus etik saat menjabat Deputi Penidakan KPK.

Kala itu ia bertemu dengan mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat Zainul Majdi. Tuan Guru bajang, pangglan arabnya, saat itu sedag diselidiki KPK terkait dugaan korupsi kepemilikan saham PT Newmount yang melibatkan Pemprov Nusa Tenggara Barat.

Tolak TNI-Polri menempati jabatan sipil

Mahasiswa dan pegiat HAM juga menuntut agar pemerintah tak lagi menempatkan jenderal aktif atau purnawirawan jenderal TNI-Polri di jabatan sipil.

Beberapa jabatan sipil yang diduduki perwira tnggi TNI-Polri ialah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang waktu dipimpin  Doni Monardo, Badan Urusan Logistik (Bulog) yang dipimpin Budi Waseso, dan KPK yang dipimpin Firli Bahuri.

Stop militerisme di Papua dan daerah lain

Penempatan aparat TNI-Polri di Papua juga diprotes oleh para mahasiswa dan pegiat HAM yang turun langsung ke jalan dalam aksi Reformasi Dikorupsi.

Mereka menilai tak jarang aparat TNI-Polri yang bertugas di Papua justru menganiaya warga Papua.

Hentikan pembakaran hutan di Indonesia

Dalam demonstrasi reformasi dikorupsi juga diserukan tuntutan penghentian pembakaran hutan.

Hal itu berawal dari kerap terjadinya kebakaran hutan di beberapa wilayah di Sumatera dan Kalimantan. 

Baca juga: #ReformasiDikorupsi hingga #MosiTidakPercaya yang Warnai Setahun Jokowi-Maruf...

Masyarakat sekitar yang tinggal dekat dengan area yang terbakar harus menanggung akibat dengan menderita infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).

Tuntaskan pelangggaran HAM 

Kemudian, seruan agar pemerintah segera menuntaskan kasus HAM masa lalu juga disuarakan dalam tuntutan pada aksi Reformasi Dikorupsi.

Adapun salah satu janji kampanye Jokowi ialah menuntaskan kasus HAM masa lalu. Namun hingga kini kasus-kasus HAM masa lalu seperti peristiwa Semanggi dan pembunuhan Munir tak kunjung terselesaikan.