Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 19/09/2021, 12:41 WIB
Irfan Kamil,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno menilai, pemanggilan Suroto, peternak ayam yang membentangkan poster saat Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja di Blitar, Jawa Timur pada Selasa (7/9/2021), sebagai paradoks demokrasi.

Adapun, aksi membentangkan poster itu dilakukan Suroto saat mobil Presiden Jokowi akan meninggalkan lokasi vaksinasi di Kota Blitar. Ia membentangkan poster persis ketika mobil yang dikendarai Jokowi melintas pelan di Jalan Moh Hatta.

Saat itu jendela pintu belakang mobil terbuka dan Jokowi sedang melambaikan tangan ke arah warga.

Baca juga: Mereka yang Ditangkap karena Bentangkan Poster Saat Menyambut Jokowi...

Poster yang dibentangkan Suroto bertuliskan, "Pak Jokowi, Bantu Peternak Beli Jagung dengan Harga Wajar."

"Ini yang saya sebut paradoks demokrasi kita, satu sisi seakan-akan diperbolehkan, tapi setelah mengkritik, berekspresi, me-mention nama Pak Presiden tidak ada jaminan apa pun tidak berhubungan dengan kepolisian," ujar Adi dalam diskusi bertajuk "Cerita Suroto Ketemu Jokowi" di YouTube Medcom.id, Minggu (19/9/2021).

Adi mengatakan, paradoks demokrasi yang dimaksud yakni memiliki dua sisi.

Satu sisi di depan berwajah manis seperti halnya pernyataan Presiden yang terbuka dengan kritik yang dikuatkan dengan Undang-Undang 45 tentang kebebasan berpendapat dan kebebasan berekspresi

"Tapi, di panggung belakang kan kita tidak bisa menutup mata, banyak orang yang kemudian berkaitan dengan persoalan-persoalan hukum ketika menyangkut persoalan dengan Jokowi," ucap dia.

Baca juga: Cerita Suroto Bentangkan Poster ke Jokowi, Sulit Dapat Spidol hingga Kaki Gemetar

Adi pun mencontohkan kasus lain, misalnya mural di Tangerang yang gambarnya mirip Presiden Jokowi dan pembuatnya langsung dicari oleh polisi.

Selain itu, ada juga mahasiswa yang menyampaikan aspirasinya di Solo dan langsung ditangkap oleh pihak kepolisian.

"Sekalipun itu dilepaskan tetapi tindakan represif itu ada," ucap Adi.

Baca juga: Jokowi Tegur Kapolri soal Penghapusan Mural, Kontras: Perbaikan Polri Harus Menyeluruh

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Nasional
Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari 'Dapil Neraka' Jakarta II

Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari "Dapil Neraka" Jakarta II

Nasional
Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Nasional
Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Nasional
Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com