Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Panglima TNI : Pengetatan PPKM Level 4 Berhasil Turunkan Kasus Covid-19 Di Jambi

Kompas.com - 17/09/2021, 21:29 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 berhasil menurunkan kasus Covid-19 di Jambi.

Hal itu disampaikan Hadi saat memimpin dialog bersama Forkopimda, di Kantor Pemerintah Provinsi Jambi, Jumat (17/9/2021).

"Menurunnya kasus konfirmasi positif Covid-19 di wilayah Jambi di antaranya melalui beberapa proses, termasuk pengetatan PPKM level 4 yang dilakukan pemerintah berhasil menekan dan menurunkan kasus Covid-19," ujar Hadi, dalam keterangan tertulis, Jumat.

Hadi mengatakan, keberhasilan ini merupakan buah kerja keras dari semua pihak yang terus bersinergi dan berkolaborasi untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Jambi.

Hadi pun menyampaikan terima kasih atas penurunan tren kasus positif di Jambi.

Menurutnya, penanganan Covid-19 membutuhkan partisipasi aktif semua pihak, termasuk masyarakat.

Baca juga: Panglima TNI Mutasi-Promosi 150 Perwira Tinggi, Mayjen Budiman Jadi Kapuskes

"Namun kita perlu terus mencermati perkembangan data real dan fakta-fakta di lapangan," katanya.

Hadi juga menuturkan, dalam penanganan pandemi di daerah, harus didasari data nyata dan faktual. Sehingga validitas data menjadi sangat penting.

Selain itu, ia menegaskan, saat ini pelaksanaan tracing kontak erat masih perlu ditingkatkan hingga mencapai rasio 1 banding 15 sesuai standar yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

Hadi juga menyampaikan bahwa kepemimpinan di lapangan sangat diperlukan.

Untuk itu, Pangdam dan Kapolda serta jajaran TNI-Polri agar melakukan pendampingan dalam penanganan Covid-19, termasuk tracing kontak erat.

"Termasuk di antaranya vaksinasi dan fasilitas isoter yang didukung dengan ketersediaan tenaga kesehatan, obat, oksigen dan layanan yang baik guna menekan angka kematian," imbuh dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com