Ketua MPR Sebut Tak Perlu Ada Kekhawatiran Berlebih soal Amendemen UUD 1945

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan, tidak perlu ada kekhawatiran berlebih terhadap rencana amendemen terbatas Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 untuk menghadirkan kembali Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

Menurut Bambang, PPHN diperlukan sebagai panduan arah dan strategi pembangunan nasional.

Hal itu ia sampaikan saat acara Sosialisasi Empat Pilar MPR RI, di Universitas Pendidikan Nasional Bali secara luring dan daring, Jumat (17/9/2021).

"Selain itu, PPHN untuk memastikan bahwa proses pembangunan nasional merupakan manifestasi dan implementasi dari ideologi negara dan falsafah bangsa, yaitu Pancasila," kata Bambang, dikutip dari Antara, Jumat.

Baca juga: Gerindra: Haluan Negara Dapat Dihadirkan Tanpa Amendemen UUD 1945

Politisi Partai Golkar itu mengatakan, kecil kemungkinan akan ada "penumpang gelap" untuk mengubah Pasal 7 UUD 1945 terkait periodesasi masa jabatan presiden yang selama ini dikhawatirkan publik.

Sebab, ada mekanisme yang ketat terkait pengajuan perubahan pasal-pasal baru yang diatur dalam Pasal 37 UUD 1945.

"Keberadaan PPHN mengisyaratkan pesan penting, bahwa pembangunan nasional diselenggarakan dalam kerangka menjaga dan memperkuat ideologi negara agar tetap menjadi karakter dan jiwa bangsa," kata dia.

Bambang menuturkan, ke depannya berbagai tantangan kebangsaan akan semakin kompleks dan dinamis, sehingga perlu dibangun benteng ideologi dan penguatan karakter bangsa melalui pembangunan wawasan kebangsaan.

Baca juga: MPR Kaji Penambahan Dua Ketentuan dalam Amendemen UUD 1945

Ia menjelaskan, pasca-perubahan UUD 1945, fungsi Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) digantikan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025.

Kemudian, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) disusun berlandaskan visi dan misi calon presiden dan wakil presiden terpilih.

"Dalam implementasinya, berbagai peraturan perundang-undangan tersebut mempunyai kecenderungan yang bersifat eksekutif sentris dan menyisakan beragam potensi persoalan," imbuh dia.

Menurut Bambang, untuk menghadirkan PPHN diperlukan amendemen konstitusi terbatas. Perubahan dilakukan pada dua pasal, yaitu Pasal 3 dengan pemberian kewenangan kepada MPR untuk mengubah dan menetapkan PPHN.

Selain itu, Pasal 23 yang mengatur kewenangan DPR untuk menolak RUU APBN yang diajukan Presiden apabila tidak sesuai dengan PPHN.

"Secara substansi, PPHN hanya akan memuat kebijakan strategis yang akan menjadi rujukan atau arahan bagi penyusunan haluan pembangunan oleh pemerintah. PPHN harus dapat menggambarkan wajah Indonesia untuk 25 tahun, 50 tahun, atau bahkan 100 tahun yang akan datang," tutur dia.

Baca juga: MPR Kaji Penambahan Kewenangan DPR Tolak RUU APBN jika Tak Sesuai Haluan Negara