Kompas.com - 17/09/2021, 17:16 WIB
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy  saat meninjau pelaksanaan vaksinasi di Klinik PKU Muhammadiyah Darussalam Medika, Desa Getassrabi, Kecamatan Gebong, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Sabtu (11/9/2021). Humas Kemenko PMKMenteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy saat meninjau pelaksanaan vaksinasi di Klinik PKU Muhammadiyah Darussalam Medika, Desa Getassrabi, Kecamatan Gebong, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Sabtu (11/9/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengakui bahwa penanganan korupsi di Indonesia belum optimal.

Selain belum optimal, Muhadjir menyebut bahwa korupsi di Tanah Air juga sulit dipetakan.

"Harus diakui praktik-praktik korupsi di kita belum mencapai titik yang rendah. Dalam penanganannya juga belum optimal, bahkan sulit dipetakan dan sulit diurai. Tentu saja ini bukan keputusan mudah untuk berkomitmen dalam memajukan bangsa," ujar Muhadjir di acara PPKM Universitas Ivet Semarang, dikutip dari siaran pers, Jumat (17/9/2021).

Muhadjir mengatakan, saat ini tantangan yang dihadapi Indonesia adalah minimnya integritas dan praktik korupsi yang merajalela.

Menurut dia, krisis integritas dan praktik-praktik korupsi dalam penyelenggaraan negara merupakan cermin buruknya sikap mental yang dimiliki suatu bangsa.

Baca juga: Muhadjir Minta Mubalig Kuasai Teknologi Informasi

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Praktik korupsi ini adalah mental terburuk di dalam diri bangsa kita yang harus betul-betul direvolusi mental. Itu kalau kita ingin menjadi bangsa yang unggul, bersih, dan tentu saja mendapatkan pengakuan dari Tuhan Yang Maha Kuasa," ujar dia.

Muhadjir mengatakan, perguruan tinggi memiliki peranan besar dalam menanamkan sikap mental yang berintegritas tersebut kepada para mahasiswanya.

Apalagi, para mahasiswa merupakan generasi penerus pemimpin bangsa.

Muhadjir mengatakan, untuk menjadi pemimpin yang dapat berpikir jernih, seseorang harus kenyang secara mental, yaitu mental yang tidak rakus, menerima apa adanya, bisa menempatkan diri dengan baik, dan mensyukuri apa yang didapat.

“Segala sesuatu yang bersifat duniawi belum tentu membuat seseorang kenyang secara mental. Bisa jadi orang yang kekayaannya sudah ratusan miliar, uang triliunan, masih melakukan korupsi. Itu sebetulnya tanda orang yang belum kenyang secara mental,” kata dia.

Baca juga: Menko PMK: PTM Wajib Digelar jika 100 Persen Tenaga Pendidik Sudah Divaksin Covid-19

Menurut Muhadjir, tantangan ke depan bangsa Indonesia pun adalah menanamkan sikap mental kepada para generasi penerus.

Dengan demikian, maka Indonesia pun dapat menjadi bangsa yang tangguh dan terbebas dari mental korupsi seperti saat ini.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tak Setuju Kemenag Disebut Hadiah Negara untuk NU, Pimpinan MPR: Hasil Perjuangan Tokoh Islam Era Kemerdekaan

Tak Setuju Kemenag Disebut Hadiah Negara untuk NU, Pimpinan MPR: Hasil Perjuangan Tokoh Islam Era Kemerdekaan

Nasional
Sebaran 14.360 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia pada 24 Oktober 2021

Sebaran 14.360 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia pada 24 Oktober 2021

Nasional
UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 32,61 Persen

UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 32,61 Persen

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Sebaran 623 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI

UPDATE 24 Oktober: Sebaran 623 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI

Nasional
UPDATE 24 Oktober: 14.360 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 24 Oktober: 14.360 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE: 214.745 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 1,12 Persen

UPDATE: 214.745 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 1,12 Persen

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 5.104

UPDATE 24 Oktober: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 5.104

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.082.454, Tambah 1.037

UPDATE 24 Oktober: Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.082.454, Tambah 1.037

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Tambah 29, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Capai 143.205 Orang

UPDATE 24 Oktober: Tambah 29, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Capai 143.205 Orang

Nasional
Hadiri TB Summit 2021, Dompet Dhuafa Dukung Percepatan Pengurangan Kasus TBC di Indonesia

Hadiri TB Summit 2021, Dompet Dhuafa Dukung Percepatan Pengurangan Kasus TBC di Indonesia

Nasional
UPDATE: Bertambah 623, Kini Ada 4.240.019 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE: Bertambah 623, Kini Ada 4.240.019 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
Usulan Pemerintah Soal Pemilu 15 Mei 2024 Dikhawatirkan Ganggu Tahapan Pilkada

Usulan Pemerintah Soal Pemilu 15 Mei 2024 Dikhawatirkan Ganggu Tahapan Pilkada

Nasional
Mendorong Sinergi Parekraf dan UMKM

Mendorong Sinergi Parekraf dan UMKM

Nasional
Pemerintah dan DPR Diminta Tak Intervensi KPU Tentukan Jadwal Pencoblosan Pemilu

Pemerintah dan DPR Diminta Tak Intervensi KPU Tentukan Jadwal Pencoblosan Pemilu

Nasional
Tanggapan Muhammadiyah soal Menag Sebut Kemenag Hadiah untuk NU

Tanggapan Muhammadiyah soal Menag Sebut Kemenag Hadiah untuk NU

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.