Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenkes: Indonesia Kini Miliki 245,7 Juta Vaksin Covid-19

Kompas.com - 17/09/2021, 06:43 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi mengatakan, saat ini Indonesia telah memiliki 245.731.090 dosis vaksin Covid-19.

Jumlah ini terkumpul setelah kedatangan vaksin tahap ke-63 pada Kamis (16/9/2021).

"Dengan kedatangan tahap ke-63 ini, maka total vaksin yang sudah tiba di Indonesia, baik dalam bentuk bahan baku (bulk) maupun vaksin jadi, mencapai 245.731.090," ujar Nadia dilansir dari siaran pers di laman resmi covid19.go.id, Kamis malam.

Baca juga: Kembali Kedatangan Vaksin Pfizer, Indonesia Kini Miliki 240 Juta Vaksin Covid-19

Adapun vaksin yang datang pada tahap ke-63 adalah vaksin jadi Covid-19 Pfizer sebanyak 1.643.850 dosis.

Nadia mengatakan, kedatangan vaksin tahap ke-63 ini diperoleh pemerintah melalui skema pembelian langsung.

Kedatangan vaksin kali ini menurutnya sedikit berbeda karena tidak hanya mendarat di Jakarta.

"Tetapi juga di Semarang dan Surabaya, sehingga, rantai distribusi dapat dipersingkat dan lebih efisien, mengingat tata kelola rantai dinginnya -70 celcius," kata Nadia.

Vaksin yang didatangkan ke Semarang akan digunakan untuk distribusi vaksin di Semarang dan Yogyakarta.

Sementara itu, vaksin yang akan mendarat di Jakarta pada Kamis malam, akan didistribusikan ke 13 titik di tiga provinsi, yaitu Jawa barat, DKI Jakarta, dan Banten.

Baca juga: Kembali Kedatangan Vaksin Pfizer, Indonesia Kini Miliki 240 Juta Vaksin Covid-19

Nadia mengatakan, hingga 16 September 2021, pemerintah mencatat 37 per 100 penduduk sasaran vaksinasi telah mendapatkan setidaknya satu suntikan vaksin Covid-19.

Jumlah vaksinasi dosis pertama yang telah disuntikkan adalah 76.153.487 dosis atau 36,57 persen dari total sasaran vaksinasi.

Sementara itu, total vaksinasi dosis kedua yang telah diberikan adalah 43.484.971 dosis atau 20,88 persen.

Dengan semakin bervariasinya ketersediaan vaksin di Indonesia, Nadia mengimbau masyarakat untuk tidak pilih-pilih merek vaksin.

Vaksin terbaik adalah yang tersedia di dekat kita. “Semua vaksin yang dipakai di Indonesia aman dan efektif untuk menekan angka kasus dan angka kematian Covid-19. Jadi, masyarakat jangan ragu. Ayo cepat vaksin,” kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com