OTT di Hulu Sungai Utara, KPK Tetapkan Plt Kadis PUPRT dan 2 Pihak Swasta Tersangka

Kompas.com - 16/09/2021, 21:17 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertahanan (Kadis PUPRT) Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, Maliki sebagai tersangka pada Kamis (16/9/2021). KOMPAS.com / IRFAN KAMILKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertahanan (Kadis PUPRT) Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, Maliki sebagai tersangka pada Kamis (16/9/2021).
Penulis Irfan Kamil
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan tahun 2021-2022 pada Kamis (16/9/2021).

Tiga tersangka itu adalah Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertahanan (Kadis PUPRT) Hulu Sungai Utara, Maliki.

Dua tersangka lain dari pihak swasta yakni Direktur CV Hanamas, Marhaini dan Direktur CV Kalpataru, Fachriadi.

Baca juga: KPK Tangkap Beberapa Orang Saat OTT di Kalsel, Sudah Dibawa ke Jakarta

“KPK melakukan penyelidikan yang kemudian ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup, maka KPK meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan dengan mengumumkan tersangka,” ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih, Kamis.

Sebelumnya, tiga tersangka tersebut diamankan bersama 4 orang lainnya dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK di sejumlah tempat Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan pada Rabu (15/9/2021) malam.

Adapun empat orang yang ikut diamankan KPK dalam OTT tersebut yakni PPTK Dinas PUPRT Kabupaten Hulu Sungai Utara, Khairiah dan mantan ajudan Bupati Hulu Sungai Utara, Latief.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kemudian, Kepala Seksi di Dinas PUPRT Kabupaten Hulu Sungai Utara, Marwoto dan pihak swasta yang merupakan orang kepercayaan Marhaini dan Fachriadi bernama Mujib.

Baca juga: OTT KPK di Kalimantan Selatan, Tepatnya di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Atas perbuatannya tersebut, Marhaini dan Fachriadi selaku pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 65 KUHP.

Sedangkan, Maliki selaku penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 UU Tipikor Jo Pasal Pasal 64 KUHP Jo Pasal 65 KUHP.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Peringatan Maulid Nabi, Wapres Singgung Soal Prioritas Pemerintah Siapkan SDM

Peringatan Maulid Nabi, Wapres Singgung Soal Prioritas Pemerintah Siapkan SDM

Nasional
Airlangga: 176 Orang Terpapar Covid-19 di PON XX Papua

Airlangga: 176 Orang Terpapar Covid-19 di PON XX Papua

Nasional
Jokowi Ingin Booster Vaksinasi Covid-19 Mulai Disuntikkan Awal 2022

Jokowi Ingin Booster Vaksinasi Covid-19 Mulai Disuntikkan Awal 2022

Nasional
Saksi Mengaku Diancam Akan Ditetapkan Jadi Tersangka Korupsi Jika Tak Beri Uang Stepanus Robin

Saksi Mengaku Diancam Akan Ditetapkan Jadi Tersangka Korupsi Jika Tak Beri Uang Stepanus Robin

Nasional
125 Pegawai Kementerian ATR/BPN Terlibat Mafia Tanah, 32 di Antaranya Dihukum Berat

125 Pegawai Kementerian ATR/BPN Terlibat Mafia Tanah, 32 di Antaranya Dihukum Berat

Nasional
TNI AL Segera Buat Film Sejarah Pertempuran Laut Arafuru

TNI AL Segera Buat Film Sejarah Pertempuran Laut Arafuru

Nasional
Beredar Surat Kabar Berlogo Menyerupai Logo KPK, Diduga untuk Memeras

Beredar Surat Kabar Berlogo Menyerupai Logo KPK, Diduga untuk Memeras

Nasional
Luhut: Kalau Bisa Lewati Nataru, Kita Bisa Masuk ke Endemi Awal 2022

Luhut: Kalau Bisa Lewati Nataru, Kita Bisa Masuk ke Endemi Awal 2022

Nasional
Menkes Koordinasi dengan Menteri Haji Arab Saudi Terkait Pelaksanaan Umrah

Menkes Koordinasi dengan Menteri Haji Arab Saudi Terkait Pelaksanaan Umrah

Nasional
PDI-P Klaim Kemenangan Piala Thomas Tak Lepas dari Jokowi, Demokrat: Kemenangan Bangsa Indonesia

PDI-P Klaim Kemenangan Piala Thomas Tak Lepas dari Jokowi, Demokrat: Kemenangan Bangsa Indonesia

Nasional
Kapolri Perintahkan Kapolda Sanksi Anggota yang Lakukan Kekerasan

Kapolri Perintahkan Kapolda Sanksi Anggota yang Lakukan Kekerasan

Nasional
Bangun Gedung Baru, Golkar Sisipkan Nama Akbar Tandjung di Kantor DPP

Bangun Gedung Baru, Golkar Sisipkan Nama Akbar Tandjung di Kantor DPP

Nasional
Stepanus Robin Tawarkan Bantu Urus Perkara, Rita Widyasari: Saya Pikir KPK Berubah

Stepanus Robin Tawarkan Bantu Urus Perkara, Rita Widyasari: Saya Pikir KPK Berubah

Nasional
PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang hingga 8 November, Tak Ada Provinsi Level 4

PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang hingga 8 November, Tak Ada Provinsi Level 4

Nasional
JPU: 4 Laskar FPI Dimasukkan ke Mobil Tanpa Diborgol, Polisi Langgar SOP

JPU: 4 Laskar FPI Dimasukkan ke Mobil Tanpa Diborgol, Polisi Langgar SOP

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.