Raden Muhammad Mihradi
Dosen

Direktur Pusat Studi Pembangunan Hukum Partisipatif
dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Pakuan.

Politik Dinasti sebagai Komorbid Demokrasi

Kompas.com - 16/09/2021, 21:09 WIB
Ilustrasi politik. PIXABAY/ WOKANDAPIXIlustrasi politik.

POLITIK dinasti semakin mencemaskan. Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari terkena Operasi Tangkap Tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (OTT KPK), Senin, 30 Agustus 2021. Bersamaan dengan dia, ditangkap pula suaminya, Hasan Aminuddin, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi IV DPR.

Hasan tercatat pernah menjabat sebagai Bupati Probolinggo selama dua periode. Pada Pilkada 2013, ia digantikan istrinya, Puput Tantriana Sari.

Kasus ini bukan kali pertama. Indonesian Corruption Watch (ICW) merilis data, setidaknya, sampai Januari 2017 telah ada enam kepala daerah pelaku korupsi yang diketahui berkaitan dengan dinasti politik di daerahnya, yakni: Ratu Atut Chossiyah (Gubernur Banten 2007-2017), Atty Suharti (Walikota Cimahi 2012-2017), Sri Hartini (Bupati Klaten 2016-2021), Yan Anton Ferdian (Bupati Banyuasin 2013-2018), Syaukani Hasan Rais (Bupati Kutai Kertanegara) dan Fuad Amin (Bupatin Bangkalan 2003-2012) .

Dipastikan, ada yang keliru dalam konteks politik dinasti. Politik dinasti sudah berubah menjadi komorbid demokrasi yang jika salah mengobati bisa mematikan. Memusnahkan pelbagai upaya menumbuhkembangkan demokrasi.

Politik dinasti atau dinasti politik merupakan fenomena yang tidak hanya terjadi di negara-negara berkembang. Di negara maju pun menjadi gejala umum.

Di Amerika Serikat, kita mengenal dinasti John F Kennedy dan dinasti George W Bush. Begitu pula di negara-negara demokratis Asia seperti India, ada dinasti politik Gandhi. Di Filipina, ada dinasti Aquino. Sedangkan di Indonesia, ada dinasti Soekarno.

Memang dalam perspektif politik, dinasti politik mengandung pro-kontra. Bagi yang pro, politik dinasti bukan gejala mengkhawatirkan. Sebab, pengalaman kasus India, dinasti politik terus berjalan namun demokrasinya tetap stabil dan bermutu.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Namun bagi yang kontra, politik dinasti tidak bisa disederhanakan seperti itu. Jika berbagai kebijakan petahana dipenuhi diskresi pada kerabat yang menutup akses sumber daya di luar jaringan kerabat, politik dinasti membahayakan demokrasi yang memuja fairness dalam kompetisi.

Apalagi jika politik dinasti berujung korupsi. Praktis tidak ada toleransi.

Sisi legal politik dinasti

Kebijakan negara (state policy) sendiri sesungguhnya tidak menutup mata akan komorbid demokrasi yang terbentuk di sentra politik dinasti.

UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perppu Pilkada (lazim disebut UU Pilkada 2015) sempat mengatur larangan politik dinasti.

Pada Pasal 7 huruf r beserta penjelasannya memberikan penegasan bahwa calon kepala daerah tidak boleh ada konflik kepentingan dengan petahana.

Namun, sayangnya, ketentuan Pasal 7 huruf r tersebut dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK). Putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015 yang menguji UU Pilkada 2015 terhadap UUD RI Tahun 1945, menyatakan pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945.

Sebab dinilai melanggar hak konstitusional warganegara untuk memperoleh hak yang sama dalam hukum dan pemerintahan.

Tidak heran, Shanti Dwi Kartika menulis, putusan MK di atas dianggap menyuburkan politik dinasti dan melegalkan kerabat petahana dalam pilkada (Shanti Dwi Kartika,2015).

Daya rusak politik dinasti akan semakin menakutnya jika berkolaborasi dengan praktik oligarki. Robertus Robert (2020:188) menulis, oligarki memperluas karakter kapital ke dalam politik dan negara. Dengan menginvasi dunia politik, menaklukannya dan mengkloning, dunia politik menjadi dunia bisnis.

Dalam oligarki, diskursus politik secara brutal digantikan transaksi. Politik sama dengan pasar atau market. Dengan itu oligarki memperluas wilayah eksploitasi.

Oligarki mengubah politik sebagai arena perjuangan publik menjadi arena mengejar kepentingan privat. Bahkan, bisa jadi memperdagangkan kuasa publik yang melekat di jabatan publik. Ini tentu merugikan daulat publik.

Tentu perlu pula dilacak dan diteliti, adakah relasi dengan temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal kenaikan harta kekayaan pejabat publik di masa pandemi yang cukup besar (mencapai 70,3 persen) di tengah penduduk miskin per Maret 2021—data BPS--mencapai 27,54 juta orang dengan fenomena oligarki?

Apakah kenaikan ini implikasi efektivitas oligarki atau bukan?

Sayangnya temuan KPK dalam konteks Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara negara (LHKPN) pada periode 2019-2020 di atas tidak disertai kajian komperhensif faktor penyebab kenaikan tersebut.

Baca juga: Ironi Masa Pandemi, Kekayaan Pejabat Naik di Tengah Bertambahnya Penduduk Miskin

Muhammad Aqil Irham, dalam disertasi yang dibukukan berjudul Demokrasi Muka Dua: Membaca Ulang Pilkada di Indonesia (2016), menemukan gejala, dinasti politik menjadi akar tumbuhnya praktik kolutif dan nepotisme.

Hal ini berkelindan dengan praktik oligarkis kepartaian. Ini merupakan ironi dan paradoks demokrasi di tingkat daerah sebagai bentuk memperebutkan dan mempertahankan kursi kekuasaan, baik di legislatif maupun eksekutif.

Dengan begitu, makna demokrasi terdistorsi. Kekuasaan hanya untuk elite, sementara rakyat hanya menikmati aktivitas mencoblos di bilik suara.

Bagi penulis, politik dinasti tidak sekadar untuk dipahami. Namun harus diatasi dan diantisipasi.

Sayangnya, putusan MK di atas mengabaikan substansi keadilan dalam politik dinasti. Hanya fokus pada hak-hak individu untuk kompetisi dalam pilkada. Luput memperhatikan kesetaraan akses dan kecenderungan praktik korupsi di ekologi dinasti politik.

Hal ini harusnya menjadi bagian dekonstruksi MK sebagai peradilan konstitusional yang bermarwah menjamin konstitusioanalitas dari praktik demokrasi di republik ini.

Masa depan politik dinasti

Penulis sulit membayangkan akan ada jalan mulus membatasi politik dinasti. Sebab, politik dinasti ada di mana mana.

Di tubuh partai. Di birokrasi. Di parlemen. Lalu, sukar pula regulasi menetapkan batasannya. Bukan soal teknik legal semata kendalanya. Namun minimnya political will dari pembentuk hukum itu sendiri.

Sebab, akar dan kormobid demokrasi berupa politik dinasti terdapat pula di tubuh parlemen sehingga konflik kepentingan mengemuka dalam diri lembaga ini.

Apalagi, bayang bayang feodalisme senantiasa mengiringi. Mengingat sejarah kita sarat dengan tradisi kerajaan yang menjadi sumber inspirasi politik dinasti.

Dari sisi peluang hukum, masih ada cara legal membatasi politik dinasti dengan mengamandemen undang-undang kepartaian.

Sebab, fakta menunjukkan, terdapat konflik di tubuh kepartaian karena gejala politik dinasti.

Maka, jika di undang-undang kepartaian terdapat larangan atau setidaknya pembatasan kewenangan politik dinasti, ini akan berkontribusi besar mengamputasi efek buruk politik dinasti.

Bagi penulis, hal ini memerlukan komitmen masyarakat sipil dan kelompok oposisi, di luar kekuasaan resmi yang sudah menikmati kelezatan politik dinasti, untuk dengan sadar dan tercerahkan melakukan tekanan konstitusional dengan memanfaatkan hak hak demokratis warga menggugat akses politik dinasti.

Bagi penulis, masih terbuka kemungkinan menguji lagi ke MK, undang-undang yang melembagakan politik dinasti, seperti misalnya di undang-undang kepartaian.

Tentu dengan membawa fakta dan argumentasi baru bagaimana praktik korupsi yang selama ini terjadi salah satunya direproduksi dari praktik politik dinasti.

Tentu saja, MK, harus berjiwa besar, tidak terkurung putusan masa lalu, namun menarik fakta dan argumentasi legal kontekstual progresif untuk memastikan politik dinasti tidak lagi tumbuh subur.

Sebab salah satu ancaman politik dinasti adalah bisa berkembang liar dan berpeluang dalam iklim politik tidak sehat untuk menyingkirkan para kontestan politisi yang memiliki kapasitas dan integritas.

Pada akhirnya, meski tidak mudah, Indonesia tanpa politik dinasti akan jauh lebih baik untuk bisa meniti hari panjang demokrasi yang di masa depan tidak mudah.

Kebijakan publik yang sehat dan jauh dari konflik kepentingan menjadi benefit jika politik dinasti bisa diatasi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang hingga 14 Desember, Sejumlah Daerah Kembali ke Level 2

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang hingga 14 Desember, Sejumlah Daerah Kembali ke Level 2

Nasional
Polri: Bentrokan Personel Kopassus dan Brimob di Tembagapura Tak Ganggu Soliditas TNI-Polri

Polri: Bentrokan Personel Kopassus dan Brimob di Tembagapura Tak Ganggu Soliditas TNI-Polri

Nasional
Luhut: Masyarakat Jangan Panik Varian Omicron, Hanya Perlu Waspada

Luhut: Masyarakat Jangan Panik Varian Omicron, Hanya Perlu Waspada

Nasional
Hasil Evaluasi PPKM, Luhut Sebut Situasi Covid-19 di Jawa-Bali Stabil

Hasil Evaluasi PPKM, Luhut Sebut Situasi Covid-19 di Jawa-Bali Stabil

Nasional
Mahfud MD: Pemerintah Targetkan Revisi UU Cipta Kerja Kurang dari 2 Tahun

Mahfud MD: Pemerintah Targetkan Revisi UU Cipta Kerja Kurang dari 2 Tahun

Nasional
Muhaimin Bertemu Uskup Agung Jakarta, Bahas Refleksi Natal hingga Papua

Muhaimin Bertemu Uskup Agung Jakarta, Bahas Refleksi Natal hingga Papua

Nasional
Harap Ada Poros Ketiga pada Pilpres 2024, PPP Singgung Keterbelahan Masyarakat

Harap Ada Poros Ketiga pada Pilpres 2024, PPP Singgung Keterbelahan Masyarakat

Nasional
Polisi Militer Selidiki Keributan antara Prajurit TNI di Batam

Polisi Militer Selidiki Keributan antara Prajurit TNI di Batam

Nasional
Temui Kardinal Suharyo, Gus Muhaimin: Bangsa Kita Semakin Kokoh dalam Persatuan

Temui Kardinal Suharyo, Gus Muhaimin: Bangsa Kita Semakin Kokoh dalam Persatuan

Nasional
Komisi II Targetkan Jadwal Pemilu 2024 Dapat Disepakati pada Awal 2022

Komisi II Targetkan Jadwal Pemilu 2024 Dapat Disepakati pada Awal 2022

Nasional
Fadli Zon Dilaporkan ke MKD DPR karena Kicauan Terkait UU Cipta Kerja

Fadli Zon Dilaporkan ke MKD DPR karena Kicauan Terkait UU Cipta Kerja

Nasional
Arsul Sani PPP: Reshuffle? Saya Tanya Tokek Istana Dulu

Arsul Sani PPP: Reshuffle? Saya Tanya Tokek Istana Dulu

Nasional
Koalisi Masyarakat Sipil Duga Ada Unsur KKN pada Bisnis PCR

Koalisi Masyarakat Sipil Duga Ada Unsur KKN pada Bisnis PCR

Nasional
Arsul Sani Dukung Revisi UU PPP untuk Atur Mekanisme Omnibus Law

Arsul Sani Dukung Revisi UU PPP untuk Atur Mekanisme Omnibus Law

Nasional
Amphuri Sambut Baik Kebijakan Arab Saudi soal Syarat Penyelenggaraan Umrah

Amphuri Sambut Baik Kebijakan Arab Saudi soal Syarat Penyelenggaraan Umrah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.