Mendagri Harap Penyelenggaraan Pemilu 2024 Berjalan Presisi

Kompas.com - 16/09/2021, 20:18 WIB
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian (kanan) bersama Ketua KPU Ilham Saputra (tengah) dan Anggota KPU Hasyim Asy'ari (kiri) mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/9/2021). Rapat tersebut membahas persiapan dan kesiapan pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2024. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/foc. ANTARA FOTTO/Dhemas ReviyantoMenteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian (kanan) bersama Ketua KPU Ilham Saputra (tengah) dan Anggota KPU Hasyim Asy'ari (kiri) mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/9/2021). Rapat tersebut membahas persiapan dan kesiapan pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2024. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/foc.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan, pelaksanaan tahapan Pemilu 2024 yang akan diselenggarakan oleh penyelenggara pemilu dan pemerintah harus dilaksanakan secara presisi.

"Betul, ada dua peristiwa besar Pemilu. Pemilihan Presiden Wapres, Legislatif, DPD Pusat dan daerah, lalu Pilkada serentak. Tapi, kita betul-betul detail, secara rinci presisi," kata Tito usai menghadiri rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (16/9/2021).

"Saya ambil bahasa Pak Kapolri, presisi. Jangan kita kemudian langsung berpikir gelondongan tahapannya, tapi berpikir presisi," imbuhnya. 

Tito menyadari, ada perbedaan pendapat antara pemerintah dan KPU terkait penyelenggaraan Pemilu 2024. Perbedaan itu yakni jadwal Pemilu 2024 dan terkait anggaran.

Dalam rapat, diketahui bahwa pemerintah mengusulkan Pemilu digelar pada April 2024. Sementara KPU menyarankan dilakukan pada Februari 2024.

Baca juga: Mendagri Tito Nilai Anggaran Rp 86 Triliun untuk Pemilu 2024 Terlalu Tinggi

Kemudian, Tito menyoroti persoalan masa kampanye Pemilu 2024 yang dinilai terlalu panjang.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Adapun Ketua KPU Ilham Saputra mengusulkan masa kampanye berlangsung selama tujuh bulan.

Namun, Tito berpendapat bahwa masa kampanye seharusnya dipersingkat yaitu berlangsung selama 120 hari atau 4 bulan.

Hal tersebut juga sesuai rapat konsinyasi dengan Komisi II, KPU, serta pihak terkait.

"Dengan dipersingkat, potensi konflik juga makin rendah. Polarisasi masyarakat tak terlalu lama hiruk pikuknya. Biayanya juga lebih singkat, lebih efisien," tuturnya.

Mantan Kapolri itu berpandangan, biaya kampanye juga seharusnya dipertimbangkan agar lebih efisien mengingat situasi pandemi Covid-19 yang belum diketahui kapan berakhir.

Selain itu, menurutnya, Indonesia juga membutuhkan biaya besar untuk membangkitkan ekonomi sebagai dampak pandemi.

Baca juga: KPU Usul Kampanye Pemilu 2024 Selama 7 Bulan, Mendagri Khawatirkan Polarisasi

"Betul, kita butuh demokrasi yang berkualitas. Dan demokrasi itu mahal, fine. Tapi kita pelototin dong, kita harus lihatin. Kira-kira jangan atas nama demokrasi kemudian sebetulnya biayanya bisa segini, dibikin segini. Ya, enggak bisa," kata Tito.

"Kalau memang bisa kita kecilkan kenapa enggak kita kecilkan. Lebih baik digunakan untuk kepentingan rakyat yang sedang memerlukan dukungan bantuan," imbuh dia.

Atas pertimbangan tersebut, Tito menilai perlu adanya pertimbangan terkait keputusan penyelenggaraan Pemilu tiga tahun mendatang.

Menurutnya, perlu ada penyelarasan keputusan terkait penyelenggaraan Pemilu 2024 antara pemerintah dan KPU.

"Jadi, exercise ini yang harus kita lakukan. Kami sudah lakukan exercise. Teman-teman KPU juga sudah, DPR sudah, fine. Mari exercise dari tiap-tiap komponen ini kita sinkronisasikan dalam rapat konsinyering yang lebih teknis lagi. Itu yang kita maksudkan," pungkasnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jaksa Agung Instruksikan Jajaran Bentuk Tim Khusus Berantas Mafia Tanah dan Pelabuhan

Jaksa Agung Instruksikan Jajaran Bentuk Tim Khusus Berantas Mafia Tanah dan Pelabuhan

Nasional
Perpanjangan PPKM Jawa-Bali, Bioskop Boleh Buka dengan Ketentuan Khusus

Perpanjangan PPKM Jawa-Bali, Bioskop Boleh Buka dengan Ketentuan Khusus

Nasional
Tak Lagi Diatur di Inmendagri, Ini Aturan Perjalanan Naik Kereta-Pesawat Selama PPKM

Tak Lagi Diatur di Inmendagri, Ini Aturan Perjalanan Naik Kereta-Pesawat Selama PPKM

Nasional
Gubernur Nonaktif Sulsel Nurdin Abdullah Divonis 5 Tahun Penjara, KPK Nyatakan Pikir-pikir

Gubernur Nonaktif Sulsel Nurdin Abdullah Divonis 5 Tahun Penjara, KPK Nyatakan Pikir-pikir

Nasional
PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Bagaimana Aturan Masuk Tempat Wisata?

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Bagaimana Aturan Masuk Tempat Wisata?

Nasional
Kasus Penanganan Perkara di KPK, Azis Syamsuddin Segera Disidang

Kasus Penanganan Perkara di KPK, Azis Syamsuddin Segera Disidang

Nasional
Ketum PBNU: Tanggal Pelaksanaan Muktamar Diputuskan Pekan Ini

Ketum PBNU: Tanggal Pelaksanaan Muktamar Diputuskan Pekan Ini

Nasional
9 Rekomendasi IDAI Terkait Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka

9 Rekomendasi IDAI Terkait Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka

Nasional
Adu Jotos Prajurit Marinir Vs Raider, Mabes TNI: Sedang Diproses Hukum

Adu Jotos Prajurit Marinir Vs Raider, Mabes TNI: Sedang Diproses Hukum

Nasional
PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Warteg-Kafe Masih Berlakukan Waktu Makan

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Warteg-Kafe Masih Berlakukan Waktu Makan

Nasional
Kasus Dugaan Suap di Kolaka Timur, Kepala BPBD Anzarullah Segera Disidang

Kasus Dugaan Suap di Kolaka Timur, Kepala BPBD Anzarullah Segera Disidang

Nasional
Saat Komnas HAM Anggap KPI Pusat Gagal Jamin Keamanan Pekerja dari Perundungan dan Pelecehan Seksual

Saat Komnas HAM Anggap KPI Pusat Gagal Jamin Keamanan Pekerja dari Perundungan dan Pelecehan Seksual

Nasional
PPKM Jawa-Bali hingga 13 Desember, Ini Aturan Terbaru Masuk Mal

PPKM Jawa-Bali hingga 13 Desember, Ini Aturan Terbaru Masuk Mal

Nasional
Aturan Terbaru Tempat Ibadah Selama PPKM Level 1, 2, dan 3 di Jawa-Bali

Aturan Terbaru Tempat Ibadah Selama PPKM Level 1, 2, dan 3 di Jawa-Bali

Nasional
PPKM Level 2 di 10 Daerah Jabodetabek, Ini Rincian Aturan untuk Aktivitas Masyarakat

PPKM Level 2 di 10 Daerah Jabodetabek, Ini Rincian Aturan untuk Aktivitas Masyarakat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.