Mendagri Harap Penyelenggaraan Pemilu 2024 Berjalan Presisi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan, pelaksanaan tahapan Pemilu 2024 yang akan diselenggarakan oleh penyelenggara pemilu dan pemerintah harus dilaksanakan secara presisi.

"Betul, ada dua peristiwa besar Pemilu. Pemilihan Presiden Wapres, Legislatif, DPD Pusat dan daerah, lalu Pilkada serentak. Tapi, kita betul-betul detail, secara rinci presisi," kata Tito usai menghadiri rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (16/9/2021).

"Saya ambil bahasa Pak Kapolri, presisi. Jangan kita kemudian langsung berpikir gelondongan tahapannya, tapi berpikir presisi," imbuhnya. 

Tito menyadari, ada perbedaan pendapat antara pemerintah dan KPU terkait penyelenggaraan Pemilu 2024. Perbedaan itu yakni jadwal Pemilu 2024 dan terkait anggaran.

Dalam rapat, diketahui bahwa pemerintah mengusulkan Pemilu digelar pada April 2024. Sementara KPU menyarankan dilakukan pada Februari 2024.

Baca juga: Mendagri Tito Nilai Anggaran Rp 86 Triliun untuk Pemilu 2024 Terlalu Tinggi

Kemudian, Tito menyoroti persoalan masa kampanye Pemilu 2024 yang dinilai terlalu panjang.

Adapun Ketua KPU Ilham Saputra mengusulkan masa kampanye berlangsung selama tujuh bulan.

Namun, Tito berpendapat bahwa masa kampanye seharusnya dipersingkat yaitu berlangsung selama 120 hari atau 4 bulan.

Hal tersebut juga sesuai rapat konsinyasi dengan Komisi II, KPU, serta pihak terkait.

"Dengan dipersingkat, potensi konflik juga makin rendah. Polarisasi masyarakat tak terlalu lama hiruk pikuknya. Biayanya juga lebih singkat, lebih efisien," tuturnya.

Mantan Kapolri itu berpandangan, biaya kampanye juga seharusnya dipertimbangkan agar lebih efisien mengingat situasi pandemi Covid-19 yang belum diketahui kapan berakhir.

Selain itu, menurutnya, Indonesia juga membutuhkan biaya besar untuk membangkitkan ekonomi sebagai dampak pandemi.

Baca juga: KPU Usul Kampanye Pemilu 2024 Selama 7 Bulan, Mendagri Khawatirkan Polarisasi

"Betul, kita butuh demokrasi yang berkualitas. Dan demokrasi itu mahal, fine. Tapi kita pelototin dong, kita harus lihatin. Kira-kira jangan atas nama demokrasi kemudian sebetulnya biayanya bisa segini, dibikin segini. Ya, enggak bisa," kata Tito.

"Kalau memang bisa kita kecilkan kenapa enggak kita kecilkan. Lebih baik digunakan untuk kepentingan rakyat yang sedang memerlukan dukungan bantuan," imbuh dia.

Atas pertimbangan tersebut, Tito menilai perlu adanya pertimbangan terkait keputusan penyelenggaraan Pemilu tiga tahun mendatang.

Menurutnya, perlu ada penyelarasan keputusan terkait penyelenggaraan Pemilu 2024 antara pemerintah dan KPU.

"Jadi, exercise ini yang harus kita lakukan. Kami sudah lakukan exercise. Teman-teman KPU juga sudah, DPR sudah, fine. Mari exercise dari tiap-tiap komponen ini kita sinkronisasikan dalam rapat konsinyering yang lebih teknis lagi. Itu yang kita maksudkan," pungkasnya.