Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Calon Panglima Baru Diharapkan Dapat Selesaikan 4 Tugas Ini

Kompas.com - 16/09/2021, 19:25 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI-P TB Hasanuddin membeberkan empat tugas yang harus dirampungkan oleh calon pengganti Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.

Pertama, calon panglima itu harus mampu melanjutkan tugas membangun minimum essential force TNI.

"Tentu minimum essential force itu bisa saja berubah situasinya. Dalam arti, perlu ada penguatan-penguatan berdasarkan ancaman di lingkungan, baik geopolitik maupun geostrategi," kata TB Hasanuddin dalam diskusi dialektika demokrasi bertajuk "Tantangan Besar Panglima TNI Baru" di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (16/9/2021).

Kemudian, meningkatkan profesionalisme prajurit. Hal itu bisa dilakukan dengan meningkatkan frekuensi latihan dan pendidikan prajurit dalam rangka menghadapi setiap ancaman ke depan.

"Dari profesionalisme yang kita sekarang sudah miliki, harus naikkan lagi. Karena kita tidak bisa lagi, para prajurit TNI itu memiliki kemampuan yang asal-asalan. Sudah dilengkapi senjata yang bagus, ya tingkatkan profesionalismenya," tutur dia.

Baca juga: Kontras Minta Panglima TNI Selanjutnya Beri Perhatian Khusus pada Reformasi Peradilan Militer

Ia pun membeberkan beberapa contoh pelatihan yang dapat dilakukan secara bertahap. Mulai dari latihan perorangan, tingkat regu, tingkat pleton, hingga tingkat gabungan antara angkatan udara, laut maupun darat.

Selanjutnya, mantan perwira TNI itu meminta agar panglima baru mampu meningkatkan kedisiplinan prajurit.

Pasalnya, ia menyoroti masih adanya oknum prajurit yang terlibat perkelahian dengan instansi lainnya yaitu kepolisian.

"Banyak kasus lah di mana-mana. Terakhir itu kalau tidak salah penyerangan kepolisian di Polsek Ciracas. Kemudian melibatkan banyak prajurit dan lain sebagainya," imbuh dia.

Menurut Hasanuddin, hal-hal tersebut harus dapat dihindari oleh TNI di bawah kepemimpinan panglima baru nantinya. Oleh karena itu, kedisiplinan prajurit harus mendapatkan perhatian besar.

Baca juga: TB Hasanuddin: Perlu Ada The Rising Star Calon Panglima TNI agar Mampu Lewati Tahun Politik

Selain itu, panglima yang baru juga harus mampu meningkatkan kedisiplinan para prajurit agar terhindar dari penyalahgunaan obat-obat terlarang atau narkotika.

"Banyak juga kasus-kasus bahkan sampai kejahatan lain seperti perkosaan, pedofil. Ini tidak boleh terjadi di prajurit," tekan dia.

Terakhir, yang juga perlu mendapatkan perhatian yaitu terkait  kesejahteraan para prajurit.

Ia menyoroti utamanya soal asupan makanan para prajurit agar dapat ditambah demi menciptakan kesejahteraan prajurit.

"Bagaimana pun, the man behind the gun. Prajurit lah yang diutamakan di belakang senjata. Senjata apapun seperti modern, dengan hi-tech dengan teknologi tinggi, tapi juga prajuritnya harus mendapatkan perhatian, terutama meningkatkan kesejahteraan," sarannya.

Diketahui, sosok yang akan menggantikan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto tak kunjung terkuak.

Baca juga: Panglima TNI Mutasi-Promosi 150 Perwira Tinggi, Mayjen Budiman Jadi Kapuskes

Pasalnya, Presiden Joko Widodo hingga kini belum menyerahkan Surat Presiden (Surpres) ke DPR. Marsekal Hadi Tjahjanto akan memasuki masa pensiunnya pada November 2021.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Prabowo Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Prabowo Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Nasional
Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Nasional
Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Nasional
CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah sejak 1999

CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah sejak 1999

Nasional
PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

Nasional
Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Nasional
Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Nasional
Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com