RI Pegang Presidensi G20, Menko Airlangga Ungkap Sejumlah Keuntungan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan, Indonesia bakal mendapat sejumlah manfaat dan keuntungan ketika memegang presidensi Group of 20 (G20).

"Presidensi G20 Indonesia secara resmi akan dimulai dari 1 Desember 2021 sampai dengan 30 November 2022 dengan tema utama adalah recover together, recover stronger yang salah satunya artinya pulih bersama dan tangguh bersama," kata Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dilansir dari laman resmi Kementerian Luar Negeri, Kamis (16/9/2021).

Adapun keuntungan dalam aspek ekonomi adalah terbukanya peluang peningkatan konsumsi domestik yang dapat capai Rp 1,7 triliun.

Baca juga: Menlu Ungkap Makna Logo Presidensi G20 Indonesia

Manfaat selanjutnya, kata Airlangga, penambahan PDB yang diperkirakan akan mencapai sekitar Rp 7,47 triliun.

Serta terdapat pelibatan tenaga kerja sekitar 33.000 pekerja di berbagai sektor industri di masa mendatang.

"Tentunya ini akan mendorong confidence dari investor global untuk percepatan pemulihan ekonomi yang mendorong kemitraan global yang saling menguntungkan," ujarnya.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, untuk mencapai tujuannya, Forum G20 melakukan pertemuan berjenjang dalam dua jalur, yaitu finance track (jalur keuangan) dan sherpa track (jalur sherpa).

Jalur keuangan yang dikoordinasikan Kementerian Keuangan dan Bank Sentral, kata Retno, akan fokus pada isu makroekonomi, fiskal, moneter dan keuangan.

Pembahasan jalur keuangan dilakukan dari tingkat kelompok kerja hingga tingkat Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral.

Sementara, jalur sherpa yang dikoordinasikan Kementerian Koordinator Perekonomian dan Kementerian Luar Negeri, akan berfokus pada pembahasan area kerja sama non-keuangan.

Di antaranya, pembangunan, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, energi, lingkungan dan perubahan iklim, pertanian, ekonomi digital, anti korupsi, perdagangan-investasi-industri, pariwisata dan pemberdayaan perempuan,

Pada jalur sherpa terdapat 11 kelompok kerja dan 1 kelompok inisiatif yang diampu berbagai kementerian dan lembaga terkait, serta 10 pertemuan non-pemerintah atau Engagement Group.

"Inklusivitas adalah kata kunci Presidensi G20 Indonesia. Indonesia tidak hanya akan memperhatikan kepentingan anggota G20 saja, namun juga kepentingan negara berkembang dan kelompok rentan. Ini memang merupakan DNA politik luar negeri Indonesia," kata Retno.

Baca juga: Ini Sejumlah Manfaat Presidensi G20 pada 2022 bagi Indonesia

Selain itu, tambah Retno, ketika menjadi Anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Indonesia kerap menjembatani berbagai kepentingan negara berkembang ke forum internasional.

Hal ini tentunya akan terus dilaksanakan pemerintah ketika secara resmi ditunjuk untuk memegang presidensi G20.

"Indonesia akan memberikan perhatian besar kepada negara berkembang di Asia Afrika dan Amerika Latin termasuk negara-negara kepulauan kecil di Pasifik dan Karibia," ungkapnya.

"Kita juga akan merangkul keterlibatan berbagai kalangan perempuan, pemuda, akademisi, dunia usaha dan parlemen," ucap dia.