Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 16/09/2021, 17:27 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI-P TB Hasanuddin mengungkapkan perlu ada the rising star sebagai opsi lain dari calon panglima TNI yang tengah ramai dibicarakan.

Menurutnya, sosok calon panglima TNI itu harus mampu mengemban amanah untuk meneruskan kepemimpinan.

Sebab, tiga tahun mendatang, tepatnya 2024, Indonesia akan mengalami tahun politik, di mana perlu keamanan dan stabilitas situasi politik.

"Opsi pertama kalau ketiga kepala staf angkatan menjadi Panglima TNI secara bergantian, untuk tahun 2024 tidak bisa masuk ke ranah itu (Pemilu). Karena itu, opsi kedua yaitu harus ada the rising star yang pernah menjabat KSAD (Kepala Staf Angkatan Darat), KSAU (Kepala Staf Angkatan Udara), dan KSAL (Kepala Staf Angkatan Laut) untuk meneruskan kepemimpinan hadapi Pemilu 2024," kata TB Hasanuddin dalam diskusi dialektika demokrasi bertajuk "Tantangan Besar Panglima TNI Baru" di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (16/9/2021).

Politisi PDI-P itu menerangkan, sejumlah opsi calon panglima TNI yang mengemuka ke publik di antaranya Jenderal Andika Perkasa, Laksamana TNI Yudo Margono, dan Marsekal TNI Fadjar Prasetyo.

Baca juga: Panglima TNI Mutasi-Promosi 150 Perwira Tinggi, Mayjen Budiman Jadi Kapuskes

Menurut Hasanuddin, berdasarkan masa pensiun, Jenderal Andika akan pensiun pada 1 Desember 2022.

Kemudian, Laksamana TNI Yudo Margono akan memasuki masa pensiun pada 1 Desember 2023 dan Marsekal TNI Fadjar Prasetyo Mei 2023.

Kendati demikian, ketiga kepala staf angkatan itu dinilai tidak bisa mempersiapkan diri untuk pelaksanaan Pemilu Presiden (Pilpres), Pemilu Legislatif (Pileg), dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

"Sehingga, kalau mau mendampingi, misalnya Pak Kapolri Jenderal Listyo Sigit, ini kan lahir 5 Mei 1969. Baru pensiun itu 1 Juli 2027. Tahun 2024 beliau masih sisa 3 tahun lagi. Kalau ini perlu, nanti mungkin harus ada Panglima TNI dari KSAD baru, KSAU baru, atau KSAL baru. Dan kita tidak bisa melihat siapa 'the rising star' ke depannya ini," ungkapnya.

Menurutnya, semua pihak kini hanya bisa menunggu keputusan Presiden Joko Widodo dalam hal menentukan siapa nama calon panglima TNI itu.

Baca juga: Menanti Calon Panglima TNI Pengganti Marsekal Hadi Tjahjanto...

Hasanuddin menilai, Presiden Jokowi memiliki hak prerogatif untuk menentukan sosok calon yang akan menggantikan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto yang akan pensiun pada November 2021.

"Komisi I, siapa saja yang ditunjuk oleh Presiden, ya kita akan melaksanakan fit and proper test. Dan lebih banyak menyampaikan informasi-informasi. Bapak, kalau jadi Panglima TNI nanti begini-begini, tolong ini diperbaiki. Itu saja, pesan-pesan untuk membangun agar Panglima TNI ini nanti ke depannya siap," tegasnya.

Sementara itu, hingga kini DPR belum menerima Surat Presiden (Surpres) terkait nama calon panglima TNI tersebut.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad pada Rabu (15/9/2021).

"Sampai saat ini, surat yang ditunggu-tunggu oleh awak media belum sampai ke DPR dan nanti yang pertama nanti kita akan beritahu awak media kalau sudah sampai, sampai hari ini belum ada," kata Dasco.

Sebelumnya, pada Senin (13/9/2021), Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Faldo Maldini mengatakan, Presiden Jokowi masih mencari sosok terbaik untuk mengisi pos panglima TNI menggantikan Hadi yang segera memasuki masa pensiun.

Baca juga: DPR Belum Terima Surpres soal Calon Panglima TNI, Dasco: Kita Tunggu Saja

"Sampai saat ini, memang surpres terkait penyelenggaraan fit and proper test memang belum ke DPR. Jadi bersabar saja, pasti segera dikirim," ujar Faldo ketika dikonfirmasi, Senin.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Nasional
Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Nasional
Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Nasional
RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

Nasional
Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

Nasional
Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Nasional
Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Nasional
Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com