Presiden Diminta Temui Ombudsman dan Komnas HAM Sebelum Bersikap Soal TWK Pegawai KPK

Kurnia mengungkapkan, jika Jokowi memilih untuk tidak mengambil sikap terkait polemik TWK ini, masyarakat akan memberi rapor merah padanya karena mengesampingkan isu pemberantasan korupsi.

Baca juga: OTT di Kalsel, KPK Bawa Pihak yang Diamankan ke Jakarta

“Jangan lupa indeks Persepsi Korupsi Indonesia sudah anjlok tahun 2020. Ini membuktikan kekeliruan Presiden dalam menentukan arah pemberantasan korupsi,” pungkas dia.

Diketahui KPK memutuskan untuk memberhentikan 56 pegawai yang tak lolos TWK pada 30 September 2021 nanti.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers, Rabu (15/9/2021).

Marwata menjelaskan bahwa 56 pegawai tersebut akan diberhentikan dengan hormat oleh KPK.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa dirinya tidak akan banyak berkomentar menanggapi polemik TWK. Ia masih menunggu putusan MK dan MA mengenai persoalan ini.

“Saya enggak akan jawab, tunggu keputusan MA dan MK,” ucap Jokowi ketika bertemu sejumlah pemimpin redaksi media di Istana Negara, Rabu, dilansir dari pemberitaan Kompas TV.

Baca juga: 56 Pegawai KPK Dipecat, Jokowi: Jangan Apa-apa Ditarik ke Presiden

Di sisi lain MA telah menolak permohonan uji materi terkait aturan dasar pelaksanaan TWK, yaitu Peraturan Komisi (Perkom) Nomor 1 Tahun 2021.

Sementara itu MK juga menolak uji materi terkait Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK terkait dengan alih status pegawai KPK.

Dua lembaga lain, yaitu Ombdusman menyatakan adanya tindakan maladministrasi dalam proses pelaksanaan TWK.

Sedangkan Komnas HAM menyatakan bahwa pelaksanaan asesmen tes itu penuh dengan pelanggaran hak asasi manusia.

Sebagai informasi TWK menjadi syarat alih status pegawai KPK menjadi ASN. Ketentuan pegawai KPK untuk berstatus ASN diatur dalam revisi UU KPK, yaitu UU Nomor 19 Tahun 2019.