Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soroti Masalah Data, Menteri Suharso Ungkap Ada Pejabat Bappenas Dapat Bansos

Kompas.com - 16/09/2021, 14:54 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyampaikan, masalah terkait data kependudukan merupakan pekerjaan rumah yang harus selalu dibenahi.

Suharso menceritakan, salah seorang pejabat eselon I di Bappenas mendapatkan bantuan sosial berupa sembako dari pemerintah. 

“Saya bisa sampaikan eselon I kami di bapenas itu mendapatkan bantuan sembako,” kata Suharso dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI, di Kompleks Parlemen, Kamis (16/9/2021).

Baca juga: 11.546 Usulan Bansos Warga Ditolak, Ini Alasan Pemkot Surabaya

Suharso mengaku heran seorang pejabat pemerintahan mendapatkan bansos sembako. Menurutnya, hal ini diakibatkan persoalan data yang tidak diperbarui.

“Ya mungkin karena datanya tidak diperbaharui,” ujar dia.

Suharso pun meminta Kementerian Sosial (Kemensos) melakukan mengecek akurasi data yang ada.

“Karena itu Kemensos saya kira nanti disampaikan akan dilakukan cek sedemikian rupa terhadap akurasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS),” kata dia.

Selain itu, Suharso menyampaikan, sebelum pandemi Covid-19 melanda Tanah Air, pemerintah hanya memberikan 4 program bantuan sosial, yakni Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional, Program Indonesia Pintar, sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH).

Namun setelah pandemi merebak di Indonesia, pemerintah mulai memberikan bantuan-bantuan lain guna membantu masyarakat yang terdampak.

Baca juga: Penyaluran Bansos di Kalsel Terbentur Masalah Geografis, Mensos Minta Bank Himbara Dekatkan Layanan

Bantuan tambahan tersebut diantaranya bantuan penerima bantuan upah minimum, subsidi upah, kartu prakerja, sembako PPKM, tambahan bantuan beras, diskon untuk listrik, bantuan kuota data internet, bantuan langsung tunai (BLT) dana desa, serta bantuan sosial tunai (BST).

Ia menilai, dengan sistem pendataan yang masih belum baik, ada potensi bantuan tersebut tidak tepat sasaran.

“Ada yang mendapatkan 2 program, dan ada yang karena data sekali lagi, data itu tidak tersedia dengan baik, ada bahkan yang mendapatkan 3, 4, program sekaligus,” ucapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Peringati Hari Buku Sedunia, Fahira Idris: Ketersediaan Buku Harus Jadi Prioritas Nasional

Peringati Hari Buku Sedunia, Fahira Idris: Ketersediaan Buku Harus Jadi Prioritas Nasional

Nasional
KPK Terima Pengembalian Rp 500 Juta dari Tersangka Korupsi APD Covid-19

KPK Terima Pengembalian Rp 500 Juta dari Tersangka Korupsi APD Covid-19

Nasional
Megawati Diyakini Tak Goyah, PDI-P Diprediksi Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Megawati Diyakini Tak Goyah, PDI-P Diprediksi Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Digugat ke Pengadilan, Bareskrim: Penetapan Tersangka Kasus TPPU Panji Gumilang Sesuai Fakta

Digugat ke Pengadilan, Bareskrim: Penetapan Tersangka Kasus TPPU Panji Gumilang Sesuai Fakta

Nasional
Soal Peluang PDI-P Gabung Koalisi Prabowo, Guru Besar UI: Megawati Tegak, Puan Sejuk

Soal Peluang PDI-P Gabung Koalisi Prabowo, Guru Besar UI: Megawati Tegak, Puan Sejuk

Nasional
Jokowi Minta Kepala BNPB Cek Masyarakat Sulbar yang Belum Dapat Bantuan Pascagempa

Jokowi Minta Kepala BNPB Cek Masyarakat Sulbar yang Belum Dapat Bantuan Pascagempa

Nasional
Jokowi Beri Isyarat Perpanjang Masa Jabatan Pj Gubernur Sulbar Zudan Arif

Jokowi Beri Isyarat Perpanjang Masa Jabatan Pj Gubernur Sulbar Zudan Arif

Nasional
Jokowi Janji Bakal Bangun Asrama dan Kirim Mobil Listrik ke SMK 1 Rangas

Jokowi Janji Bakal Bangun Asrama dan Kirim Mobil Listrik ke SMK 1 Rangas

Nasional
Prabowo-Gibran Bersiap Kembangkan Koalisi Pasca-putusan MK

Prabowo-Gibran Bersiap Kembangkan Koalisi Pasca-putusan MK

Nasional
Dirut Pertamina Paparkan Bisnis Terintegrasi yang Berkelanjutan di Hannover Messe 2024

Dirut Pertamina Paparkan Bisnis Terintegrasi yang Berkelanjutan di Hannover Messe 2024

Nasional
KPK Nyatakan Siap Hadapi Gugatan Gus Muhdlor

KPK Nyatakan Siap Hadapi Gugatan Gus Muhdlor

Nasional
“Dissenting Opinion”, Hakim MK Arief Hidayat Usul Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

“Dissenting Opinion”, Hakim MK Arief Hidayat Usul Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Jokowi Resmikan 147 Bangunan Pascagempa dan 3 Ruas Jalan Daerah di Sulbar

Jokowi Resmikan 147 Bangunan Pascagempa dan 3 Ruas Jalan Daerah di Sulbar

Nasional
Pertemuan Megawati-Prabowo, PDI-P: Yang Sifatnya Formal Kenegaraan Tunggu Rakernas

Pertemuan Megawati-Prabowo, PDI-P: Yang Sifatnya Formal Kenegaraan Tunggu Rakernas

Nasional
Prabowo Akan Bertemu Tim Hukumnya Hari Ini, Bahas Putusan MK

Prabowo Akan Bertemu Tim Hukumnya Hari Ini, Bahas Putusan MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com