Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 16/09/2021, 12:01 WIB
Wahyuni Sahara,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Jawa dan Bali kini telah bebas dari zona merah Covid-19. Hal itu terlihat dari peta zonasi risiko per 12 September 2021 yang dikutip dari situs resmi Satgas Covid-19 Indonesia.

Kini Jawa-Bali didominasi dengan zona kuning atau risiko rendah Covid-19.

Berdasarkan peta itu, saat ini hanya tersisa satu daerah di Indonesia yang berstatus zona merah Covid-19, yaitu Banda Aceh.

Baca juga: Banda Aceh Jadi Satu-satunya Kota di Indonesia yang Berstatus Zona Merah Covid-19

Jumlah zona merah itu berkurang empat daerah dari pekan sebelumnya tepatnya pada 5 September 2021 yang mencapai lima kota/kabupaten.

Lima kabupaten/kota itu adalah Parigi Moutong, Mappi, Pidie Jaya, Kota Banda Aceh, Aceh Besar.

Peta tersebut juga menunjukkan bahwa Indonesia saat ini didominasi dengan zona kuning dan zona oranye.

Pekan lalu, jumlah zona kuning di Indonesia tercatat sebanyak 327 kabupaten/kota, kini bertambah menjadi 423 kabupaten/kota.

Baca juga: Satgas: Kasus Aktif Covid-19 Turun Signifikan, 83,92 Persen dari Puncak Gelombang Kedua

Sementara zona oranye sebelumnya berjumlah 181 kabupaten/kota berkurang menjadi 89 daerah.

Itu artinya, penanganan Covid-19 di Indonesia telah menunjukkan perbaikan. Meski begitu, perlu diingat bahwa ini bukanlah data akhir.

Jumlah daerah dengan zona merah, oranye, kuning, dan hijau masih bisa bertambah atau berkurang ke depannya. Hal ini bergantung kondisi pandemi dan penanganan Covid-19 di Indonesia.

Baca juga: Ke Kalsel, Mensos Risma Serahkan Bantuan Rp 836 Juta untuk Anak-anak dan Wirausaha Terdampak Covid-19

Halaman:


Terkini Lainnya

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari 'Dapil Neraka' Jakarta II

Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari "Dapil Neraka" Jakarta II

Nasional
Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Nasional
Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Nasional
Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Nasional
Mendagri Minta Harga Tiket Transportasi Lebaran Tak Dinaikkan

Mendagri Minta Harga Tiket Transportasi Lebaran Tak Dinaikkan

Nasional
Mendagri Minta Pemda Salurkan THR dan Gaji Ke-13 Tepat Waktu

Mendagri Minta Pemda Salurkan THR dan Gaji Ke-13 Tepat Waktu

Nasional
Tanggal 21 Maret 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Maret 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
AHY Siap Sediakan Lahan untuk 14 PSN Baru, Statusnya Harus 'Clean and Clear'

AHY Siap Sediakan Lahan untuk 14 PSN Baru, Statusnya Harus "Clean and Clear"

Nasional
Prabowo-Gibran Menang di Papua Barat Daya, Provinsi Terbaru Hasil Pemekaran

Prabowo-Gibran Menang di Papua Barat Daya, Provinsi Terbaru Hasil Pemekaran

Nasional
Baleg dan Pemerintah Sepakat RUU DKJ Dibawa Ke Paripurna, Hanya Fraksi PKS Menolak

Baleg dan Pemerintah Sepakat RUU DKJ Dibawa Ke Paripurna, Hanya Fraksi PKS Menolak

Nasional
Setujui RUU DKJ Dibawa Ke Paripurna untuk Disahkan, Demokrat Disebut 'Berkelanjutan' oleh Politikus Gerindra

Setujui RUU DKJ Dibawa Ke Paripurna untuk Disahkan, Demokrat Disebut "Berkelanjutan" oleh Politikus Gerindra

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com