HARI demokrasi internasional dirayakan setiap 15 September. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mengundang seluruh negara untuk memperingatinya agar prinsip-prinsip demokrasi semakin dihidupi masyarakat dunia.
Agar perayaan tersebut bermakna, penting untuk menjawab pertanyaan ini: Benarkah demokrasi membawa dampak positif pada kehidupan rakyat sebuah negara?
Nilai apa yang perlu dikembangkan dalam demokrasi agar ideologi yang dianggap terbaik ini membawa kebaikan untuk rakyat?
Sebagian besar ahli politik menganggap demokrasi sebagai sistem pemerintahan superior dibanding sistem pemerintahan lainnya.
Ia dianggap membawa hal positif: perdamaian, perkembangan ekonomi, korupsi yang tereduksi, stabilitas politik. Singkatnya, membuat masyarakat menjadi lebih bahagia (Carbone 2009).
Anggapan tersebut semakin kuat seiring gelombang demokratisasi yang melanda dunia sejak 1989 (Huntington 1991). Saat ini tidak ada ideologi alternatif yang secara empirik berhasil menjadi penentangnya.
Dalam buku Rethinking the Value of Democracy, Renske Doorenspleet menguji asumsi banyak ahli tentang superioritas demokrasi.
Caranya, dengan membandingkan praktik demokrasi di banyak negara. Ia ingin melihat kualitas dan dampak demokrasi.
Ternyata, praktik demokrasi tidak selalu membawa dampak positif dalam perdamaian, pembangunan ekonomi dan pemberantasan korupsi.
Konflik di sebuah negara memang berpotensi hilang seiring dengan demokratisasi. Persoalannya, demokrasi membutuhkan proses untuk berkembang.
Ketika prosesnya tidak membawa perubahaan politik signifikan, konflik akan semakin besar dan sulit reda.
Sebab, dalam demokrasi, semua orang yang terlibat konflik merasa setara, paling benar dan tahu yang terbaik untuk dirinya.
Demokrasi juga tidak otomatis meningkatkan ekonomi sebuah negara. Menurut Doorenspleet, studi empiris yang dilakukan sejak 1990 membuktikan bahwa tidak ada hubungan langsung demokrasi dengan kemajuan ekonomi.
Faktor yang membuat peningkatan ekonomi sebuah negara terletak pada kualitas institusi dan tata kelola pemerintahan yang baik.
Kedua hal ini tidak selalu ada pada negara demokrasi dan bisa ada dalam negara yang tidak demokratis. Singapura dan Cina adalah dua contoh negara tidak demokratis yang ekonominya maju.