Akademisi Sebut Perlu Penanganan Pentahelix Atasi Permasalahan di Perbatasan Negara

Kompas.com - 15/09/2021, 21:48 WIB

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Dosen Hubungan Internasional Universitas Tanjungpura Elyta menyodorkan penanganan secara pentahelix dalam mengatasi permasalahan di wilayah perbatasan negara.

Elyta menyebut bahwa wilayah perbatasan negara memiliki permasalahan yang kompleks seperti kemiskinan, keterpencilan, hingga kurangnya sarana dan prasarana.

"Bahwa untuk menangani isu (ini) harus ada keterlibatan multiaktor yang dinamakan pentahelix," ujar Elyta, dalam webinar bertajuk Mengamankan Perbatasan dari Ancaman Keamanan, Rabu (15/9/2021).

Ia mengatakan, penanganan pentahelix yang dapat dilakukan adalah dengan melibatkan lima aktor sekaligus.

Pertama, keterlibatan pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, hingga pemerintah desa.

Baca juga: Tinjuan PLBN, Menko Mahfud Minta Kawasan Perbatasan Sota Merauke Dikembangkan

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurutnya, pemerintah menjadi kekuatan politik terutama dalam merumuskan kebijakan serta produk hukum guna menangani berbagai permasalahan yang terjadi di wilayah perbatasan.

Sebagai contoh, ancaman perdagangan manusia, ilegal logging hingga penyelundupan barang-barang terlarang.

Kedua, masyarakat. Masyarakat menjadi kekuatan tersendiri dalam mengatasi ancaman di wilayah perbatasan negara.

Misalnya, masyarakat yang tergabung dalam lembaga swadaya masyarakat (LSM) hingga komunitas yang dapat melakukan pemberdayaan dan pengembangan terhadap masyarakat lain.

Ketiga, akademisi. Menurutnya, akademisi ini fokusnya memberikan penguatan pengetahuan.

"Dengan melakukan sosialisasi penguatan-penguatan pemberdayaan masyarakat, penelitiaan, hingga KKN," kata dia.

Baca juga: Pemerintah Bangun TPA Sampah di Perbatasan Indonesia-Malaysia

Kemudian, pentahelix keempat adalah media, yang mejadi alat untuk menyebarluaskan suatu potensi, misalnya pariwisata.

Terakhir, kekuatan ekonomi yang berasal dari kalangan pebisnis hingga pelaku UMKM yang berfungsi membantu masyarakat.

"Dengan promosi pariwisata dan membantu investasi yang akan dilakukan. Misalnya kegiatan akademisi, masyarakat, pemerintah, maupun media," imbuh dia.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas Diminta Monitor PTM Setiap Hari untuk Cegah Klaster Covid-19 di Sekolah

Satgas Diminta Monitor PTM Setiap Hari untuk Cegah Klaster Covid-19 di Sekolah

Nasional
Polisi Gelar Perkara Kasus Irjen Napoleon Aniaya Muhammad Kece

Polisi Gelar Perkara Kasus Irjen Napoleon Aniaya Muhammad Kece

Nasional
Pemerintah Harap Perpres Nomor 67 dan 72 2021 Mampu Atasi Persoalan TBC-Stunting

Pemerintah Harap Perpres Nomor 67 dan 72 2021 Mampu Atasi Persoalan TBC-Stunting

Nasional
Sebelum OTT, KPK Datangi Kementerian/Lembaga untuk Kasih Peringatan

Sebelum OTT, KPK Datangi Kementerian/Lembaga untuk Kasih Peringatan

Nasional
Wapres: Tak Ada lagi Alasan Badan Publik Tunda Keterbukaan Informasi

Wapres: Tak Ada lagi Alasan Badan Publik Tunda Keterbukaan Informasi

Nasional
Propam Kantongi Izin MA untuk Periksa Irjen Napoleon atas Dugaan Penganiayaan Muhammad Kece

Propam Kantongi Izin MA untuk Periksa Irjen Napoleon atas Dugaan Penganiayaan Muhammad Kece

Nasional
Wapres Tegaskan Komitmen Keterbukaan Informasi Publik Harus Terus Dilaksanakan

Wapres Tegaskan Komitmen Keterbukaan Informasi Publik Harus Terus Dilaksanakan

Nasional
Airlangga Umumkan Nama Wakil Ketua DPR Pengganti Azis Syamsuddin, Rabu Besok

Airlangga Umumkan Nama Wakil Ketua DPR Pengganti Azis Syamsuddin, Rabu Besok

Nasional
PMI Jelaskan Syarat dan Tahap bagi Donor Plasma Konvalesen untuk Covid-19

PMI Jelaskan Syarat dan Tahap bagi Donor Plasma Konvalesen untuk Covid-19

Nasional
Komnas Perempuan Minta Polri Proses Hukum Pelaku KDRT

Komnas Perempuan Minta Polri Proses Hukum Pelaku KDRT

Nasional
Pimpinan Sebut 1.291 Perkara Korupsi Ditindak KPK sejak 2004 hingga Juni 2021

Pimpinan Sebut 1.291 Perkara Korupsi Ditindak KPK sejak 2004 hingga Juni 2021

Nasional
Pemerintah Diminta Libatkan Banyak Pihak Tentukan Tanggal Pemilu 2024

Pemerintah Diminta Libatkan Banyak Pihak Tentukan Tanggal Pemilu 2024

Nasional
Sepanjang 2004-2021, Komnas Perempuan Catat 544.452 Kekerasan dalam Rumah Tangga

Sepanjang 2004-2021, Komnas Perempuan Catat 544.452 Kekerasan dalam Rumah Tangga

Nasional
Luhut Klaim Angka Testing Sudah Cukup Baik, Epidemiolog: Mestinya 270.000 Testing Per Hari

Luhut Klaim Angka Testing Sudah Cukup Baik, Epidemiolog: Mestinya 270.000 Testing Per Hari

Nasional
Pemerintah Diminta Kaji Bersama Pakar soal Rencana Izinkan Kegiatan Skala Besar

Pemerintah Diminta Kaji Bersama Pakar soal Rencana Izinkan Kegiatan Skala Besar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.