Akademisi Sebut Perlu Penanganan Pentahelix Atasi Permasalahan di Perbatasan Negara

JAKARTA, KOMPAS.com - Dosen Hubungan Internasional Universitas Tanjungpura Elyta menyodorkan penanganan secara pentahelix dalam mengatasi permasalahan di wilayah perbatasan negara.

Elyta menyebut bahwa wilayah perbatasan negara memiliki permasalahan yang kompleks seperti kemiskinan, keterpencilan, hingga kurangnya sarana dan prasarana.

"Bahwa untuk menangani isu (ini) harus ada keterlibatan multiaktor yang dinamakan pentahelix," ujar Elyta, dalam webinar bertajuk Mengamankan Perbatasan dari Ancaman Keamanan, Rabu (15/9/2021).

Ia mengatakan, penanganan pentahelix yang dapat dilakukan adalah dengan melibatkan lima aktor sekaligus.

Pertama, keterlibatan pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, hingga pemerintah desa.

Baca juga: Tinjuan PLBN, Menko Mahfud Minta Kawasan Perbatasan Sota Merauke Dikembangkan

Menurutnya, pemerintah menjadi kekuatan politik terutama dalam merumuskan kebijakan serta produk hukum guna menangani berbagai permasalahan yang terjadi di wilayah perbatasan.

Sebagai contoh, ancaman perdagangan manusia, ilegal logging hingga penyelundupan barang-barang terlarang.

Kedua, masyarakat. Masyarakat menjadi kekuatan tersendiri dalam mengatasi ancaman di wilayah perbatasan negara.

Misalnya, masyarakat yang tergabung dalam lembaga swadaya masyarakat (LSM) hingga komunitas yang dapat melakukan pemberdayaan dan pengembangan terhadap masyarakat lain.

Ketiga, akademisi. Menurutnya, akademisi ini fokusnya memberikan penguatan pengetahuan.

"Dengan melakukan sosialisasi penguatan-penguatan pemberdayaan masyarakat, penelitiaan, hingga KKN," kata dia.

Baca juga: Pemerintah Bangun TPA Sampah di Perbatasan Indonesia-Malaysia

Kemudian, pentahelix keempat adalah media, yang mejadi alat untuk menyebarluaskan suatu potensi, misalnya pariwisata.

Terakhir, kekuatan ekonomi yang berasal dari kalangan pebisnis hingga pelaku UMKM yang berfungsi membantu masyarakat.

"Dengan promosi pariwisata dan membantu investasi yang akan dilakukan. Misalnya kegiatan akademisi, masyarakat, pemerintah, maupun media," imbuh dia.