Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Realisasi Dana Pemulihan Ekonomi 2021 Rp 305,5 Triliun

Kompas.com - 15/09/2021, 15:20 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, pemerintah mengalokasikan dana pemulihan ekonomi sebesar Rp 744,75 triliun pada 2021.

Hingga Juli, realisasi dari anggaran tersebut sebesar Rp 305,5 triliun.

"Pada tahun 2021 sebesar Rp 744,75 triliun dengan realisasi sampai Juli 2021 sebesar Rp 305,5 triliun," ujar Jokowi saat memberikan sambutan secara virtual pada acara UOB Outlook 2022, Rabu (15/5/2021).

"Dana tersebut dialokasi berimbang untuk kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional. Untuk mendorong kegiatan ekonomi yang seimbang," lanjutnya.

Sebagai perbandingan, Jokowi mengungkapkan, pada 2020 pemerintah mengalokasilan dana pemulihan ekonomi sebesar Rp 695,2 triliun. Adapun realisasi anggaran pada tahun lalu mencapai Rp 579 triliun.

Baca juga: Jokowi: Kesehatan Utama, tetapi Ekonomi Juga Penting

Sejalan dengan hal itu, kata Jokowi, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Level 1-4 bertujuan untuk melakukan gas dan rem kebijakan sesuai kondisi terkini pandemi Covid-19.

Jokowi menegaskan, kesehatan masih tetap menjadi perhatian utama, meski perekonomian juga sangat penting.

"Pemerintah melakukan sejumlah uji coba dan membolehkan buka dengan aturan dan protokol yang ketat. Artinya kesehatan adalah yang utama. Namun, ekonomi juga sangat penting," tuturnya.

Menurut Jokowi, pembukaan kegiatan ekonomi yang dilakukan saat ini dipatuhi oleh masyarakat dan dunia usaha. Sehingga kegiatan ekononomi kini mulai menggeliat kembali.

"Pemerintah mencari solusi terbaik dalam menangani Covid-19 dan sekaligus melangsungkan kegiatan ekonomi. Oleh sebab itu, gas dan rem kita jaga secara tepat dan dinamis sesuai dengan situasi terkini," tegas Jokowi.

Baca juga: Sandiaga Uno, Menteri Terkaya Kabinet Jokowi Jilid 2

Lebih lanjut Kepala Negara mengungkapkan, kondisi penularan Covid-19 saat ini terus menunjukkan tren penurunan.

Sebagai negara dengan penduduk terbesar keempat di dunia, kata Jokowi, Indonesia tidak masuk dalam 10 besar jumlah kasus Covid-19 tertinggi di dunia.

Dia mengungkapkan, kasus harian Covid-19 turun dari puncaknya pada 15 juli 2021 yang sebesar 56.000 kasus menjadi 2.577 kasus pada 13 September 2021.

"Sebuah penurunan yang sangat tajam. Persentase kasus harian kita sebesar 13,6 persen kasus harian per 1 juta. Jauh di bawah negara-negara tetangga kita di ASEAN," lanjut Jokowi.

Kemudian, tingkat keterisian RS (bed occupancy rate/BOR) juga menurun di mana angka BOR nasional kini sebesar 13,8 persen. BOR RSDC Wisma Atlet yang dulu sempat 92 persen kini turun menjadi 7 persen.

Baca juga: Peringatan Jokowi di Hadapan Forum Rektor soal Ekstremisme Dinilai Masih Relevan

"Per 12 september 2021, angka positivity rate harian kita di 2,64 persen. Lebih baik dari dunia di angka 8,34 persen," tutur Jokowi.

"Angka kesembuhan kita 94,03 persen, di atas rata-rata dunia yang 89,59 persen," lanjutnya.

"Kita sangat optimis. Tetapi, kita juga tetap harus waspada," tambah Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Nasional
KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

Nasional
Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Nasional
DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

Nasional
Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasional
Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Nasional
Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa 'Abuse of Power'

PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa "Abuse of Power"

Nasional
PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

Nasional
Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com