Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Diminta Alokasikan Vaksin Johnson & Johnson untuk Masyarakat Adat dan Kelompok Rentan

Kompas.com - 15/09/2021, 14:24 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Akses Vaksinasi bagi Masyarakat Adat dan Kelompok Rentan meminta pemerintah pusat untuk mengalokasikan vaksin Janssen dari Johnson & Johnson untuk masyarakat adat dan masyarakat rentan.

Direktur Eksekutif Filantropi Indonesia Hamid Abidin mengatakan, vaksinasi Covid-19 untuk masyarakat adat akan lebih efisien menggunakan vaksin Johnson & Johnson, karena hanya membutuhkan satu kali suntikan.

Ia mengatakan, pelaksanaan vaksinasi Covid-19 untuk masyarakat adat di luar Jawa bukan hal yang mudah, karena terdapat hambatan mulai dari jarak, kondisi jalan hingga transportasi.

“Efisiensi ini bermanfaat bagi pemerintah dan penerima vaksin,” kata Hamid dalam keterangan tertulis, Rabu (15/9/2021).

Baca juga: INFOGRAFIK: Mengenal Vaksin Johnson & Johnson (Janssen)

Senada dengan Hamid, Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat (AMAN) Rukka Sombolinggi mengatakan, jika pemerintah menyetujui alokasi vaksin Johnson & Johnson untuk masyarakat adat, maka vaksin tersebut dapat diberikan untuk masyarakat adat yang bertempat tinggal jauh dari pusat kota dan jangkauan transportasi.

Ia mencontohkan, masyarakat adat di Meratus, Kalimantan Selatan yang harus berjalan kaki dua hari untuk sampai di kota.

Kemudian, masyarakat Desa Lubuk Mandarsah, Kabupaten Tebo, Jambi yang harus menempuh perjalanan 4 jam untuk sampai di pusat kota kecamatan.

"Jika mereka hanya perlu sekali vaksin, akan sangat membantu,” kata Rukka.

Baca juga: Alasan Vaksin Johnson & Johnson Hanya Perlu Satu Kali Suntikan

Tak hanya masyarakat adat, co-founder Organisasi Harapan Nusantara (OHANA) Buyung Ridwan Tanjung mengatakan, vaksin Johnson & Johnson sekali suntik tersebut juga efisien untuk kalangan disabilitas.

Sebab, pelaksanaan vaksinasi bagi disabilitas membutuhkan persiapan ekstra panjang seperti juru bahasa isyarat dan tenaga pendamping tambahan.

"Butuh koordinasi banyak pihak untuk menggelar vaksinasi kalangan disabilitas,” ujar Buyung.

Berdasarkan hal tersebut, organisasi masyarakat sipil ini berpendapat bahwa jika pemerintah mengalokasikan vaksin Johnson & Johnson untuk masyarakat adat dan kalangan disabilitas, maka akan lebih meringankan waktu, tenaga dan biaya.

Selain itu, peserta vaksinasi hanya sekali menanggung gejala pasca imunisasi atau KIPI, mengingat masyarakat adat atau warga pedalaman jauh dari layanan kesehatan.

Baca juga: Wamenkes: Vaksin Johnson & Johnson untuk Warga Berusia 18 Tahun ke Atas, Dosisnya Tunggal

Lebih lanjut, organisasi masyarakat sipil ini meminta pemerintah pusat untuk memberikan edukasi yang menyeluruh tentang Vaksin Johson & Johnson untuk menghindari kabar bohong atau hoaks soal vaksin.

Kemudian, melibatkan tokoh adat, organisasi penyandang disabilitas dan organisasi masyarakat sipil, untuk mengedukasi terkait KIPI pada Vaksin Johnson & Johnson.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenag: Berhaji Hanya Pakai Visa Haji, Jangan Tertipu Tawaran Visa Lainnya

Kemenag: Berhaji Hanya Pakai Visa Haji, Jangan Tertipu Tawaran Visa Lainnya

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Imbau Masyarakat Hormati dan Terima Putusan MK soal Pilpres 2024

Wapres Ma'ruf Amin Imbau Masyarakat Hormati dan Terima Putusan MK soal Pilpres 2024

Nasional
Said Abdullah: Perjuangan Kartini Layak Dapat Nobel

Said Abdullah: Perjuangan Kartini Layak Dapat Nobel

Nasional
Akademisi Nilai Gibran Bisa Didiskualifikasi jika Putusan MK Lampaui Analisis Doktrinal

Akademisi Nilai Gibran Bisa Didiskualifikasi jika Putusan MK Lampaui Analisis Doktrinal

Nasional
Sidang Pendapat Rakyat Hasilkan 6 Rekomendasi, Singgung Cawe-cawe Presiden Jokowi

Sidang Pendapat Rakyat Hasilkan 6 Rekomendasi, Singgung Cawe-cawe Presiden Jokowi

Nasional
Jokowi Bicara Pentingnya RUU Perampasan Aset, Anggota Komisi III DPR Sarankan Presiden Terbitkan Perppu

Jokowi Bicara Pentingnya RUU Perampasan Aset, Anggota Komisi III DPR Sarankan Presiden Terbitkan Perppu

Nasional
Kepercayaan Publik ke KPK Masih Melorot, Hanya Unggul dari Parpol dan DPR

Kepercayaan Publik ke KPK Masih Melorot, Hanya Unggul dari Parpol dan DPR

Nasional
Hinca Panjaitan: Tugas TKN Prabowo-Gibran Berakhir Usai Putusan MK Besok

Hinca Panjaitan: Tugas TKN Prabowo-Gibran Berakhir Usai Putusan MK Besok

Nasional
Apakah Prabowo Bakal Hadir dalam Sidang Putusan MK? Ini Kata Tim Hukum

Apakah Prabowo Bakal Hadir dalam Sidang Putusan MK? Ini Kata Tim Hukum

Nasional
Survei Indikator: Publik Anggap Penegakan Hukum di Indonesia Sudah Baik

Survei Indikator: Publik Anggap Penegakan Hukum di Indonesia Sudah Baik

Nasional
Pakar Sebut Peluang MK Putuskan Pemungutan Ulang Pilpres Masih Terbuka

Pakar Sebut Peluang MK Putuskan Pemungutan Ulang Pilpres Masih Terbuka

Nasional
Soal Karangan Bunga di MK, TKN Prabowo-Gibran: Elegan, Ketimbang Turun ke Jalan

Soal Karangan Bunga di MK, TKN Prabowo-Gibran: Elegan, Ketimbang Turun ke Jalan

Nasional
Jokowi Tiba di Gorontalo, Besok Resmikan Bandara Panua Pohuwato

Jokowi Tiba di Gorontalo, Besok Resmikan Bandara Panua Pohuwato

Nasional
Komnas Perempuan Dorong Dugaan Asusila Ketua KPU Dibawa ke Pidana

Komnas Perempuan Dorong Dugaan Asusila Ketua KPU Dibawa ke Pidana

Nasional
Gibran Diyakini Tak Didiskualifikasi, Idrus Marham: Tak Mungkin Putusan MK Timbulkan Masalah Baru

Gibran Diyakini Tak Didiskualifikasi, Idrus Marham: Tak Mungkin Putusan MK Timbulkan Masalah Baru

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com