Pemerintah Diminta Alokasikan Vaksin Johnson & Johnson untuk Masyarakat Adat dan Kelompok Rentan

Kompas.com - 15/09/2021, 14:24 WIB
Ilustrasi vaksin Johnson & Johnson SHUTTERSTOCK/StanislavSukhinIlustrasi vaksin Johnson & Johnson

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Akses Vaksinasi bagi Masyarakat Adat dan Kelompok Rentan meminta pemerintah pusat untuk mengalokasikan vaksin Janssen dari Johnson & Johnson untuk masyarakat adat dan masyarakat rentan.

Direktur Eksekutif Filantropi Indonesia Hamid Abidin mengatakan, vaksinasi Covid-19 untuk masyarakat adat akan lebih efisien menggunakan vaksin Johnson & Johnson, karena hanya membutuhkan satu kali suntikan.

Ia mengatakan, pelaksanaan vaksinasi Covid-19 untuk masyarakat adat di luar Jawa bukan hal yang mudah, karena terdapat hambatan mulai dari jarak, kondisi jalan hingga transportasi.

“Efisiensi ini bermanfaat bagi pemerintah dan penerima vaksin,” kata Hamid dalam keterangan tertulis, Rabu (15/9/2021).

Baca juga: INFOGRAFIK: Mengenal Vaksin Johnson & Johnson (Janssen)

Senada dengan Hamid, Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat (AMAN) Rukka Sombolinggi mengatakan, jika pemerintah menyetujui alokasi vaksin Johnson & Johnson untuk masyarakat adat, maka vaksin tersebut dapat diberikan untuk masyarakat adat yang bertempat tinggal jauh dari pusat kota dan jangkauan transportasi.

Ia mencontohkan, masyarakat adat di Meratus, Kalimantan Selatan yang harus berjalan kaki dua hari untuk sampai di kota.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kemudian, masyarakat Desa Lubuk Mandarsah, Kabupaten Tebo, Jambi yang harus menempuh perjalanan 4 jam untuk sampai di pusat kota kecamatan.

"Jika mereka hanya perlu sekali vaksin, akan sangat membantu,” kata Rukka.

Baca juga: Alasan Vaksin Johnson & Johnson Hanya Perlu Satu Kali Suntikan

Tak hanya masyarakat adat, co-founder Organisasi Harapan Nusantara (OHANA) Buyung Ridwan Tanjung mengatakan, vaksin Johnson & Johnson sekali suntik tersebut juga efisien untuk kalangan disabilitas.

Sebab, pelaksanaan vaksinasi bagi disabilitas membutuhkan persiapan ekstra panjang seperti juru bahasa isyarat dan tenaga pendamping tambahan.

Halaman:
Kompas.com Berita Vaksinasi

Kita bisa akhiri pandemi Covid-19 jika kita bersatu melawannya. Sejarah membuktikan, vaksin beberapa kali telah menyelamatkan dunia dari pandemi.

Vaksin adalah salah satu temuan berharga dunia sains. Jangan ragu dan jangan takut ikut vaksinasi. Cek update vaksinasi.

Mari bantu tenaga kesehatan dan sesama kita yang terkena Covid-19. Klik di sini untuk donasi via Kitabisa.

Kita peduli, pandemi berakhir!



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas Diminta Monitor PTM Setiap Hari untuk Cegah Klaster Covid-19 di Sekolah

Satgas Diminta Monitor PTM Setiap Hari untuk Cegah Klaster Covid-19 di Sekolah

Nasional
Polisi Gelar Perkara Kasus Irjen Napoleon Aniaya Muhammad Kece

Polisi Gelar Perkara Kasus Irjen Napoleon Aniaya Muhammad Kece

Nasional
Pemerintah Harap Perpres Nomor 67 dan 72 2021 Mampu Atasi Persoalan TBC-Stunting

Pemerintah Harap Perpres Nomor 67 dan 72 2021 Mampu Atasi Persoalan TBC-Stunting

Nasional
Sebelum OTT, KPK Datangi Kementerian/Lembaga untuk Kasih Peringatan

Sebelum OTT, KPK Datangi Kementerian/Lembaga untuk Kasih Peringatan

Nasional
Wapres: Tak Ada lagi Alasan Badan Publik Tunda Keterbukaan Informasi

Wapres: Tak Ada lagi Alasan Badan Publik Tunda Keterbukaan Informasi

Nasional
Propam Kantongi Izin MA untuk Periksa Irjen Napoleon atas Dugaan Penganiayaan Muhammad Kece

Propam Kantongi Izin MA untuk Periksa Irjen Napoleon atas Dugaan Penganiayaan Muhammad Kece

Nasional
Wapres Tegaskan Komitmen Keterbukaan Informasi Publik Harus Terus Dilaksanakan

Wapres Tegaskan Komitmen Keterbukaan Informasi Publik Harus Terus Dilaksanakan

Nasional
Airlangga Umumkan Nama Wakil Ketua DPR Pengganti Azis Syamsuddin, Rabu Besok

Airlangga Umumkan Nama Wakil Ketua DPR Pengganti Azis Syamsuddin, Rabu Besok

Nasional
PMI Jelaskan Syarat dan Tahap bagi Donor Plasma Konvalesen untuk Covid-19

PMI Jelaskan Syarat dan Tahap bagi Donor Plasma Konvalesen untuk Covid-19

Nasional
Komnas Perempuan Minta Polri Proses Hukum Pelaku KDRT

Komnas Perempuan Minta Polri Proses Hukum Pelaku KDRT

Nasional
Pimpinan Sebut 1.291 Perkara Korupsi Ditindak KPK sejak 2004 hingga Juni 2021

Pimpinan Sebut 1.291 Perkara Korupsi Ditindak KPK sejak 2004 hingga Juni 2021

Nasional
Pemerintah Diminta Libatkan Banyak Pihak Tentukan Tanggal Pemilu 2024

Pemerintah Diminta Libatkan Banyak Pihak Tentukan Tanggal Pemilu 2024

Nasional
Sepanjang 2004-2021, Komnas Perempuan Catat 544.452 Kekerasan dalam Rumah Tangga

Sepanjang 2004-2021, Komnas Perempuan Catat 544.452 Kekerasan dalam Rumah Tangga

Nasional
Luhut Klaim Angka Testing Sudah Cukup Baik, Epidemiolog: Mestinya 270.000 Testing Per Hari

Luhut Klaim Angka Testing Sudah Cukup Baik, Epidemiolog: Mestinya 270.000 Testing Per Hari

Nasional
Pemerintah Diminta Kaji Bersama Pakar soal Rencana Izinkan Kegiatan Skala Besar

Pemerintah Diminta Kaji Bersama Pakar soal Rencana Izinkan Kegiatan Skala Besar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.