Pemerintah Diminta Alokasikan Vaksin Johnson & Johnson untuk Masyarakat Adat dan Kelompok Rentan

Kompas.com - 15/09/2021, 14:24 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Akses Vaksinasi bagi Masyarakat Adat dan Kelompok Rentan meminta pemerintah pusat untuk mengalokasikan vaksin Janssen dari Johnson & Johnson untuk masyarakat adat dan masyarakat rentan.

Direktur Eksekutif Filantropi Indonesia Hamid Abidin mengatakan, vaksinasi Covid-19 untuk masyarakat adat akan lebih efisien menggunakan vaksin Johnson & Johnson, karena hanya membutuhkan satu kali suntikan.

Ia mengatakan, pelaksanaan vaksinasi Covid-19 untuk masyarakat adat di luar Jawa bukan hal yang mudah, karena terdapat hambatan mulai dari jarak, kondisi jalan hingga transportasi.

“Efisiensi ini bermanfaat bagi pemerintah dan penerima vaksin,” kata Hamid dalam keterangan tertulis, Rabu (15/9/2021).

Baca juga: INFOGRAFIK: Mengenal Vaksin Johnson & Johnson (Janssen)

Senada dengan Hamid, Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat (AMAN) Rukka Sombolinggi mengatakan, jika pemerintah menyetujui alokasi vaksin Johnson & Johnson untuk masyarakat adat, maka vaksin tersebut dapat diberikan untuk masyarakat adat yang bertempat tinggal jauh dari pusat kota dan jangkauan transportasi.

Ia mencontohkan, masyarakat adat di Meratus, Kalimantan Selatan yang harus berjalan kaki dua hari untuk sampai di kota.

Kemudian, masyarakat Desa Lubuk Mandarsah, Kabupaten Tebo, Jambi yang harus menempuh perjalanan 4 jam untuk sampai di pusat kota kecamatan.

"Jika mereka hanya perlu sekali vaksin, akan sangat membantu,” kata Rukka.

Baca juga: Alasan Vaksin Johnson & Johnson Hanya Perlu Satu Kali Suntikan

Tak hanya masyarakat adat, co-founder Organisasi Harapan Nusantara (OHANA) Buyung Ridwan Tanjung mengatakan, vaksin Johnson & Johnson sekali suntik tersebut juga efisien untuk kalangan disabilitas.

Sebab, pelaksanaan vaksinasi bagi disabilitas membutuhkan persiapan ekstra panjang seperti juru bahasa isyarat dan tenaga pendamping tambahan.

"Butuh koordinasi banyak pihak untuk menggelar vaksinasi kalangan disabilitas,” ujar Buyung.

Berdasarkan hal tersebut, organisasi masyarakat sipil ini berpendapat bahwa jika pemerintah mengalokasikan vaksin Johnson & Johnson untuk masyarakat adat dan kalangan disabilitas, maka akan lebih meringankan waktu, tenaga dan biaya.

Selain itu, peserta vaksinasi hanya sekali menanggung gejala pasca imunisasi atau KIPI, mengingat masyarakat adat atau warga pedalaman jauh dari layanan kesehatan.

Baca juga: Wamenkes: Vaksin Johnson & Johnson untuk Warga Berusia 18 Tahun ke Atas, Dosisnya Tunggal

Lebih lanjut, organisasi masyarakat sipil ini meminta pemerintah pusat untuk memberikan edukasi yang menyeluruh tentang Vaksin Johson & Johnson untuk menghindari kabar bohong atau hoaks soal vaksin.

Kemudian, melibatkan tokoh adat, organisasi penyandang disabilitas dan organisasi masyarakat sipil, untuk mengedukasi terkait KIPI pada Vaksin Johnson & Johnson.

Terakhir, meminta pemerintah memberikan pendampingan lebih intens bagi masyarakat adat dan kelompok rentan apabila terjadi KIPI.

Sebelumnya diberitakan, sebanyak 500.000 dosis vaksin Covid-19 Johnson and Johnson tiba di Indonesia pada Sabtu (11/9/2021).

Vaksin ini merupakan bantuan dari pemerintah Belanda melalui skema bilateral.

"Bulan ini, untuk pertama kalinya kita menerima vaksin Johnson and Johnson dalam bentuk vaksin jadi berjumlah 500.000 dosis," ujar Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksoko Harbuwono dalam konferensi pers virtual pada Sabtu.

Baca juga: 500.000 Dosis Vaksin Johnson & Johnson Tiba di Indonesia, Ditujukan untuk Siapa?

Dante menjelaskan, vaksin Johnson and Johnson telah mendapatkan izin penggunaan darurat atau EUA dari BPOM pada 7 September 2021.

Vaksin ini akan digunakan untuk vaksinasi masyarakat umum yang berusia 18 tahun ke atas.

"Diberikan untuk masyarakat umum dengan dosis tunggal sebanyak 0,5 mililiter," ungkal Dante.

Dia menuturkan, pada tahap awal ini vaksin Johnson and Johnson akan didistribusikan ke daerah aglomerasi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

RKUHP Disahkan, Hina Presiden hingga DPR Menggunakan Teknologi Informasi Diancam Hukuman Lebih Berat

RKUHP Disahkan, Hina Presiden hingga DPR Menggunakan Teknologi Informasi Diancam Hukuman Lebih Berat

Nasional
Menteri PPPA: Kasus Kekerasan Seksual Jadi Fenomena Gunung Es, Harus Berani Lapor

Menteri PPPA: Kasus Kekerasan Seksual Jadi Fenomena Gunung Es, Harus Berani Lapor

Nasional
Romo Magnis: Mempelajari dan Percaya Marxisme Tidak Bisa Dikriminalisasi, tapi sebagai Gerakan Politik Bisa Dilarang

Romo Magnis: Mempelajari dan Percaya Marxisme Tidak Bisa Dikriminalisasi, tapi sebagai Gerakan Politik Bisa Dilarang

Nasional
UPDATE 6 Desember: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 74,29 Persen, Ketiga 28,63 Persen

UPDATE 6 Desember: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 74,29 Persen, Ketiga 28,63 Persen

Nasional
Ahli Hukum Pidana Apresiasi Pengesahan RKUHP, tapi Sayangkan Pasal Penghinaan Presiden dan Demonstrasi

Ahli Hukum Pidana Apresiasi Pengesahan RKUHP, tapi Sayangkan Pasal Penghinaan Presiden dan Demonstrasi

Nasional
Ferdy Sambo Minta Bharada E Dipecat dari Polri

Ferdy Sambo Minta Bharada E Dipecat dari Polri

Nasional
Purnawirawan, Artis hingga Aktivis Jadi Kader PAN, Zulhas: Banyak Sekali yang Bergabung

Purnawirawan, Artis hingga Aktivis Jadi Kader PAN, Zulhas: Banyak Sekali yang Bergabung

Nasional
PKS: Gerindra-PKS Punya Cerita Sukses Berkoalisi Usung Anies Baswedan

PKS: Gerindra-PKS Punya Cerita Sukses Berkoalisi Usung Anies Baswedan

Nasional
Sempat Kekeh Bertahan, Massa Aksi Tolak RKUHP di Depan Gedung DPR Membubarkan Diri

Sempat Kekeh Bertahan, Massa Aksi Tolak RKUHP di Depan Gedung DPR Membubarkan Diri

Nasional
Eks Kabag Gakkum Kesal Diperintah dengan Nada Tinggi, Sambo: Saya Minta Maaf

Eks Kabag Gakkum Kesal Diperintah dengan Nada Tinggi, Sambo: Saya Minta Maaf

Nasional
Jaksa Agung Tegaskan Tidak Mau Ada Bolak-balik Berkas Perkara Pelanggaran HAM Berat

Jaksa Agung Tegaskan Tidak Mau Ada Bolak-balik Berkas Perkara Pelanggaran HAM Berat

Nasional
Perkuat Kemitraan RI di Pasifik, Menlu Retno Temui Perwakilan Negara-negara Pasifik

Perkuat Kemitraan RI di Pasifik, Menlu Retno Temui Perwakilan Negara-negara Pasifik

Nasional
 Khawatir Singgung Pelecehan Seksual, Putri Candrawathi Minta Persidangan Tertutup

Khawatir Singgung Pelecehan Seksual, Putri Candrawathi Minta Persidangan Tertutup

Nasional
Diminta Bubar, Massa Aksi Tolak RKUHP Masih Bertahan di depan DPR

Diminta Bubar, Massa Aksi Tolak RKUHP Masih Bertahan di depan DPR

Nasional
PT Bina Karya Jadi Milik Otorita IKN, Erick Thohir: Saya Rela

PT Bina Karya Jadi Milik Otorita IKN, Erick Thohir: Saya Rela

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.