Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Permudah Masyarakat, Pemerintah Disarankan Sediakan Komputer Layani Pengisian Data PeduliLindungi

Kompas.com - 15/09/2021, 14:19 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Alifudin menyarankan pemerintah agar menyediakan komputer di sejumlah ruang publik untuk masyarakat mengakses aplikasi PeduliLindungi.

Hal tersebut menurutnya efektif untuk dapat mengatasi kendala masih banyaknya masyarakat yang tidak diizinkan masuk ruang publik lantaran tak memiliki smartphone dengan aplikasi PeduliLindungi.

"Bisa di setiap tempat diberikan komputer pelayanan pengisian data. Jadi, bukan hanya scan untuk check-in, tetapi kepada orang yang belum memiliki smartphone, bisa menginput datanya dan sekaligus check-in di tempat," kata Alifudin saat dihubungi Kompas.com, Rabu (15/9/2021).

Baca juga: PeduliLindungi Belum Terjangkau Semua Masyarakat, Anggota Komisi IX: Kartu Vaksin Seharusnya Cukup

Politisi PKS itu mengatakan, pemerintah seharusnya memiliki kebijakan yang bersifat mudah diterima seluruh elemen masyarakat baik menengah ke bawah hingga atas.

Dalam hal ini, ia menyoroti masih banyaknya masyarakat kelas menengah ke bawah sulit beraktivitas di ruang publik seperti stasiun, dan lainnya karena tak punya aplikasi buatan pemerintah itu.

Jika pemerintah belum siap menyediakan komputer, Alifudin meminta pemerintah membuat kebijakan agar masyarakat cukup menunjukkan kartu vaksinasi Covid-19 cetak di ruang publik.

"Minimal kartu vaksinasi saja dulu diperlihatkan kepada petugas. Itu sudah cukup. Dan petugas yang menjaga itu harus mengikuti SOP yang dibuat. Maka, SOP nya pun harus memiliki keberpihakan terhadap orang yang tidak punya smartphone," saran Alifudin.

Baca juga: Tak Semua Warga Punya Smartphone, Kemenkes Evaluasi Penggunaan PeduliLindungi

Ia meminta pemerintah tidak memaksakan masyarakat yang tidak memiliki smartphone untuk mengakses aplikasi PeduliLindungi.

Kendati demikian, dia menilai aplikasi tersebut memang terbukti bermanfaat dalam upaya pelacakan seseorang terkait penyebaran virus corona.

"Tapi, terhadap yang tidak memiliki smartphone itu jangan harus dipaksakan. Masyarakat menengah bawah pun harus dilayani juga, walaupun tidak ada smartphone," pesan dia.

Sebelumnya diberitakan, masih banyak masyarakat yang kesulitan mengakses ruang publik lantaran tidak memiliki aplikasi PeduliLindungi. Hal ini karena sebagian masyarakat masih tidak memiliki smartphone atau terkendala batasan kuota internet.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pihaknya tengah memikirkan alternatif agar PeduliLindungi dapat diterapkan tanpa menggunakan ponsel pintar atau smartphone.

Baca juga: Aplikasi PeduliLindungi Belum Bisa Diterapkan ke Semua Tempat di Banyumas, Ini Alasannya

"Kami juga memikirkan bagaimana PeduliLindungi bisa digunakan tanpa smartphone, sedang kita pikirkan bagaimana caranya agar ada alternatif lain," kata Budi dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR, Senin (13/6/2021).

Budi mencontohkan, saat ini, aplikasi PeduliLindungi sudah terintegrasi dengan sistem check-in pesawat dan sistem ordering dari aplikasi agen travel online.

"Jadi begitu pertama kali yang bersangkutan pesan tiket atau check-in, otomatis tanpa buka handphone oleh aplikasi Traveloka, tiket.com, atau aplikasi check-in pesawat akan dicek ke sistem PeduliLindungi terkait ststus vaksinasi dan juga lab PCR," ujarnya.

"Sehingga dengan demikian (kategori) merah, kuning, hijaunya akan langsung ketahuan di meja check-in tanpa membutuhkan handphone," sambungnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Nasional
Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Nasional
PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

Nasional
Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Nasional
Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com