Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Permudah Masyarakat, Pemerintah Disarankan Sediakan Komputer Layani Pengisian Data PeduliLindungi

Kompas.com - 15/09/2021, 14:19 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Alifudin menyarankan pemerintah agar menyediakan komputer di sejumlah ruang publik untuk masyarakat mengakses aplikasi PeduliLindungi.

Hal tersebut menurutnya efektif untuk dapat mengatasi kendala masih banyaknya masyarakat yang tidak diizinkan masuk ruang publik lantaran tak memiliki smartphone dengan aplikasi PeduliLindungi.

"Bisa di setiap tempat diberikan komputer pelayanan pengisian data. Jadi, bukan hanya scan untuk check-in, tetapi kepada orang yang belum memiliki smartphone, bisa menginput datanya dan sekaligus check-in di tempat," kata Alifudin saat dihubungi Kompas.com, Rabu (15/9/2021).

Baca juga: PeduliLindungi Belum Terjangkau Semua Masyarakat, Anggota Komisi IX: Kartu Vaksin Seharusnya Cukup

Politisi PKS itu mengatakan, pemerintah seharusnya memiliki kebijakan yang bersifat mudah diterima seluruh elemen masyarakat baik menengah ke bawah hingga atas.

Dalam hal ini, ia menyoroti masih banyaknya masyarakat kelas menengah ke bawah sulit beraktivitas di ruang publik seperti stasiun, dan lainnya karena tak punya aplikasi buatan pemerintah itu.

Jika pemerintah belum siap menyediakan komputer, Alifudin meminta pemerintah membuat kebijakan agar masyarakat cukup menunjukkan kartu vaksinasi Covid-19 cetak di ruang publik.

"Minimal kartu vaksinasi saja dulu diperlihatkan kepada petugas. Itu sudah cukup. Dan petugas yang menjaga itu harus mengikuti SOP yang dibuat. Maka, SOP nya pun harus memiliki keberpihakan terhadap orang yang tidak punya smartphone," saran Alifudin.

Baca juga: Tak Semua Warga Punya Smartphone, Kemenkes Evaluasi Penggunaan PeduliLindungi

Ia meminta pemerintah tidak memaksakan masyarakat yang tidak memiliki smartphone untuk mengakses aplikasi PeduliLindungi.

Kendati demikian, dia menilai aplikasi tersebut memang terbukti bermanfaat dalam upaya pelacakan seseorang terkait penyebaran virus corona.

"Tapi, terhadap yang tidak memiliki smartphone itu jangan harus dipaksakan. Masyarakat menengah bawah pun harus dilayani juga, walaupun tidak ada smartphone," pesan dia.

Sebelumnya diberitakan, masih banyak masyarakat yang kesulitan mengakses ruang publik lantaran tidak memiliki aplikasi PeduliLindungi. Hal ini karena sebagian masyarakat masih tidak memiliki smartphone atau terkendala batasan kuota internet.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pihaknya tengah memikirkan alternatif agar PeduliLindungi dapat diterapkan tanpa menggunakan ponsel pintar atau smartphone.

Baca juga: Aplikasi PeduliLindungi Belum Bisa Diterapkan ke Semua Tempat di Banyumas, Ini Alasannya

"Kami juga memikirkan bagaimana PeduliLindungi bisa digunakan tanpa smartphone, sedang kita pikirkan bagaimana caranya agar ada alternatif lain," kata Budi dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR, Senin (13/6/2021).

Budi mencontohkan, saat ini, aplikasi PeduliLindungi sudah terintegrasi dengan sistem check-in pesawat dan sistem ordering dari aplikasi agen travel online.

"Jadi begitu pertama kali yang bersangkutan pesan tiket atau check-in, otomatis tanpa buka handphone oleh aplikasi Traveloka, tiket.com, atau aplikasi check-in pesawat akan dicek ke sistem PeduliLindungi terkait ststus vaksinasi dan juga lab PCR," ujarnya.

"Sehingga dengan demikian (kategori) merah, kuning, hijaunya akan langsung ketahuan di meja check-in tanpa membutuhkan handphone," sambungnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

Nasional
Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Nasional
Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Nasional
Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

Nasional
Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Nasional
Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-'bully'

Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-"bully"

Nasional
Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Nasional
Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Nasional
Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Nasional
Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Nasional
Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Nasional
Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Nasional
Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Nasional
Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com