Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PeduliLindungi Belum Terjangkau Semua Masyarakat, Anggota Komisi IX: Kartu Vaksin Seharusnya Cukup

Kompas.com - 15/09/2021, 14:10 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Alifudin mengingatkan pemerintah agar menerapkan kebijakan yang mudah diterima seluruh lapisan masyarakat baik menengah ke bawah hingga ke atas.

Pasalnya, ia menyadari masih banyaknya masyarakat yang kesulitan terutama masyarakat menengah ke bawah dalam mengakses aplikasi PeduliLindungi karena tak memiliki smartphone.

"Memang kebermanfaatan aplikasi PeduliLindungi terhadap pelacakan seseorang cukup efektif. Tetapi, terhadap yang tidak memiliki smartphone itu jangan harus dipaksakan. Masyarakat menengah bawah pun harus dilayani juga walau tidak ada smartphone," kata Alifudin saat dihubungi Kompas.com, Rabu (15/9/2021).

Baca juga: Pemerintah Diminta Siapkan Kebijakan Jelas soal Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi

Melihat hal tersebut, Alifudin menyarankan pemerintah agar mengizinkan masyarakat yang ingin mengakses ruang-ruang publik cukup dengan menunjukkan kartu atau sertifikat vaksinasi dalam bentuk cetak.

Menurutnya, bentuk kartu atau surat vaksin itu sudah cukup menandakan bahwa seseorang diizinkan memasuki atau mengakses ruang publik.

"Atau bisa juga di setiap tempat diberikan komputer pelayanan pengisian data. Jadi, bukan hanya scan untuk check-in, tetapi kepada orang yang belum memiliki smartphone, bisa menginput datanya dan sekaligus check-in di tempat," jelasnya.

Alifudin menilai, pemerintah perlu memiliki atau membuat standar operasional prosedur (SOP) terkait protokol kesehatan yang berpihak pada masyarakat kecil.

Baca juga: Tak Semua Warga Punya Smartphone, Kemenkes Evaluasi Penggunaan PeduliLindungi

Salah satu hal itu adalah dengan membuat aturan yang memudahkan masyarakat untuk mengakses ruang publik, dengan catatan sudah divaksinasi.

"Jadi, jika belum siap, minimal cetak kartu vaksinasi saja dulu diperlihatkan kepada petugas. Itu saja sudah cukup. Petugas yang menjaga itu harus mengikuti SOP yang dibuat. Maka, SOP nya pun harus memiliki keberpihakan terhadap orang yang tidak punya smartphone," saran dia.

Lebih lanjut, dia mengimbau kepada masyarakat harus tetap mengikuti protokol kesehatan yang ada selain menunjukkan kartu vaksinasi Covid-19.

Adapun protokol kesehatan yang ada di antaranya mengenakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas.

Sebelumnya diberitakan, masih banyak masyarakat yang kesulitan mengakses ruang publik lantaran tidak memiliki aplikasi PeduliLindungi. Hal ini karena sebagian masyarakat masih tidak memiliki smartphone atau terkendala batasan kuota internet.

Baca juga: [POPULER NASIONAL] Daerah yang Berstatus Level 2 | Aktivitas di Jawa-Bali yang Wajib Pakai PeduliLindungi

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pihaknya tengah memikirkan alternatif agar PeduliLindungi dapat diterapkan tanpa menggunakan smartphone.

"Kami juga memikirkan bagaimana PeduliLindungi bisa digunakan tanpa smartphone, sedang kita pikirkan bagaimana caranya agar ada alternatif lain," kata Budi dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR, Senin (13/6/2021).

Budi mencontohkan, saat ini, aplikasi PeduliLindungi sudah terintegrasi dengan sistem check-in pesawat dan sistem ordering dari aplikasi agen travel online.

"Jadi begitu pertama kali yang bersangkutan pesan tiket atau check-in, otomatis tanpa buka handphone oleh aplikasi Traveloka, tiket.com, atau aplikasi check-in pesawat akan dicek ke sistem PeduliLindungi terkait ststus vaksinasi dan juga lab PCR," ujarnya.

"Sehingga dengan demikian (kategori) merah, kuning, hijaunya akan langsung ketahuan di meja check-in tanpa membutuhkan handphone," sambungnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tak Anggap Prabowo Musuh, Anies Siap Diskusi Bareng

Tak Anggap Prabowo Musuh, Anies Siap Diskusi Bareng

Nasional
Bersama Pertamax Turbo, Sean Gelael Juarai FIA WEC 2024

Bersama Pertamax Turbo, Sean Gelael Juarai FIA WEC 2024

Nasional
Tanggapi Putusan MK, KSP: Bansos Jokowi Tidak Mempengaruhi Pemilih Memilih 02

Tanggapi Putusan MK, KSP: Bansos Jokowi Tidak Mempengaruhi Pemilih Memilih 02

Nasional
Peringati Hari Buku Sedunia, Fahira Idris: Ketersediaan Buku Harus Jadi Prioritas Nasional

Peringati Hari Buku Sedunia, Fahira Idris: Ketersediaan Buku Harus Jadi Prioritas Nasional

Nasional
KPK Terima Pengembalian Rp 500 Juta dari Tersangka Korupsi APD Covid-19

KPK Terima Pengembalian Rp 500 Juta dari Tersangka Korupsi APD Covid-19

Nasional
Megawati Diyakini Tak Goyah, PDI-P Diprediksi Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Megawati Diyakini Tak Goyah, PDI-P Diprediksi Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Digugat ke Pengadilan, Bareskrim: Penetapan Tersangka Kasus TPPU Panji Gumilang Sesuai Fakta

Digugat ke Pengadilan, Bareskrim: Penetapan Tersangka Kasus TPPU Panji Gumilang Sesuai Fakta

Nasional
Soal Peluang PDI-P Gabung Koalisi Prabowo, Guru Besar UI: Megawati Tegak, Puan Sejuk

Soal Peluang PDI-P Gabung Koalisi Prabowo, Guru Besar UI: Megawati Tegak, Puan Sejuk

Nasional
Jokowi Minta Kepala BNPB Cek Masyarakat Sulbar yang Belum Dapat Bantuan Pascagempa

Jokowi Minta Kepala BNPB Cek Masyarakat Sulbar yang Belum Dapat Bantuan Pascagempa

Nasional
Jokowi Beri Isyarat Perpanjang Masa Jabatan Pj Gubernur Sulbar Zudan Arif

Jokowi Beri Isyarat Perpanjang Masa Jabatan Pj Gubernur Sulbar Zudan Arif

Nasional
Jokowi Janji Bakal Bangun Asrama dan Kirim Mobil Listrik ke SMK 1 Rangas

Jokowi Janji Bakal Bangun Asrama dan Kirim Mobil Listrik ke SMK 1 Rangas

Nasional
Prabowo-Gibran Bersiap Kembangkan Koalisi Pasca-putusan MK

Prabowo-Gibran Bersiap Kembangkan Koalisi Pasca-putusan MK

Nasional
Dirut Pertamina Paparkan Bisnis Terintegrasi yang Berkelanjutan di Hannover Messe 2024

Dirut Pertamina Paparkan Bisnis Terintegrasi yang Berkelanjutan di Hannover Messe 2024

Nasional
KPK Nyatakan Siap Hadapi Gugatan Gus Muhdlor

KPK Nyatakan Siap Hadapi Gugatan Gus Muhdlor

Nasional
“Dissenting Opinion”, Hakim MK Arief Hidayat Usul Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

“Dissenting Opinion”, Hakim MK Arief Hidayat Usul Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com