Kompas.com - 15/09/2021, 14:03 WIB
Pengunjung memindai QR Code dengan aplikasi PeduliLindungi saat hari pertama pembukaan mal di Beachwalk Shopping Center, Kuta, Badung, Bali, Rabu (8/9/2021). Pusat perbelanjaan atau mal di Bali mulai diizinkan beroperasi dengan kapasitas pengunjung 50 persen sampai dengan pukul 21.00 Wita, mewajibkan penggunaan aplikasi PeduliLindungi untuk seluruh karyawan dan pengunjung mal, serta tidak mengizinkan kelompok masyarakat risiko tinggi seperti wanita hamil, penduduk usia dibawah 12 tahun dan diatas 70 tahun untuk memasuki mal. ANTARA FOTO/Fikri Yusuf/rwa. ANTARA FOTO/FIKRI YUSUFPengunjung memindai QR Code dengan aplikasi PeduliLindungi saat hari pertama pembukaan mal di Beachwalk Shopping Center, Kuta, Badung, Bali, Rabu (8/9/2021). Pusat perbelanjaan atau mal di Bali mulai diizinkan beroperasi dengan kapasitas pengunjung 50 persen sampai dengan pukul 21.00 Wita, mewajibkan penggunaan aplikasi PeduliLindungi untuk seluruh karyawan dan pengunjung mal, serta tidak mengizinkan kelompok masyarakat risiko tinggi seperti wanita hamil, penduduk usia dibawah 12 tahun dan diatas 70 tahun untuk memasuki mal. ANTARA FOTO/Fikri Yusuf/rwa.

JAKARTA, KOMPAS.com – Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah meminta pemerintah menyiapkan kebijakan yang jelas terkait penggunaan aplikasi PeduliLindungi.

Kebijakan tersebut, lanjut Trubus, harus mengatur dua hal penting. Pertama, mengatur penggunaan untuk masyarakat yang memiliki handphone dan dapat mengaksesnya.

“Kedua, kebijakan juga perlu mengatur tentang mereka yang tidak punya handphone dan punya handphone tapi tidak bisa mengakses aplikasi itu,” jelas Trubus pada Kompas.com, Rabu (15/9/2021).

Selain kebijakan yang jelas, lanjut Trubus, pemerintah juga harus memberikan informasi dan edukasi yang jelas dan dipahami oleh masyarakat.

Baca juga: Tak Semua Warga Punya Smartphone, Kemenkes Evaluasi Penggunaan PeduliLindungi

Trubus mengungkapkan saat ini banyak masyarakat yang tidak memahami cara mengakses aplikasi PeduliLindungi.

“Masih banyak yang belum tahu bagaimana mengaksesnya, dan apa saja kegunaannya,” kata dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Jika informasi dan edukasi pemerintah tidak cukup baik, maka akan menyebabkan kegaduhan di masyarakat.

Sebab banyak petugas penjaga fasiltias umum, seperti transportasi dan juga mal juga belum memahami bagaimana mengakses aplikasi tersebut.

“Banyak mal itu belum siap, apakah satpam-satpam disitu juga tahu bagaimana cara mengakses dan men-download-nya?,” ucapnya.

Baca juga: Aplikasi PeduliLindungi Belum Bisa Diterapkan ke Semua Tempat di Banyumas, Ini Alasannya

Trubus berpandangan, pemerintah juga harus menyiapkan infrastruktur pendukung untuk masyarakat yang tidak bisa mengakses aplikasi PeduliLindungi di tempat-tempat umum.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.