Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Diminta Perketat Kedatangan WNA Cegah Masuknya Varian Corona

Kompas.com - 15/09/2021, 13:49 WIB
Ardito Ramadhan,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati meminta pemerintah untuk memperketat kedatangan warga negara asing (WNA) dari negara-negara dengan banyak kasus Covid-19 varian Mu, Lambda, dan C.1.2.

"Pengetatan dan pengawasan itu guna antisipasi dampak penyebaran Covid-19 varian Mu, Lambda dan C.1.2 yang saat ini menjangkiti puluhan negara," kata Mufida dalam keterangan tertulis, Rabu (15/9/2021).

"Karena itulah pentingnya bandara-bandara Internasional di Indonesia melakukan pengetatan kedatangan dari negara-negara yang banyak kasus Covid-19 varian baru,” ujar dia.

Baca juga: Ini 9 Varian Baru Covid-19 beserta Gejalanya

Secara khusus, ia mengusulkan agar ada revisi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 27 Tahun 2021 agar semangat pelarangan masuknya tenaga kerja asing (TKA) ke Indonesia benar-benar nyata.

"Terutama mereka yang mendapat ITAS tapi kembali ke negaranya lalu masuk lagi ke Indonesia harus ditolak dalam kondisi seperti ini," ujar Mufida.

Politikus PKS itu menuturkan, perjuangan masyarakat yang selama dua bulan lebih menjalani Pembatasan Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat (PPKM) hendaknya diikuti dengan pembatasan kedatangan WNA dari luar negeri.

Terlebih, tiga varian baru di atas disebut menurunkan kadar antibodi tubuh dan dampak efikasi dari vaksin.

"Jangan sampai angka vaksinasi kita yang belum cukup besar harus ditambah dengan ancaman tiga varian baru ini," ujar Mufida.

Ia juga mengingatkan bahwa World Health Organization telah memasukkan varian Mu dan Lambda sebagai variant of interest karena dianggap cukup mengancam, bisa menyebar lebih cepat, menyebabkan infeksi parah, dan lolos dari kekebalan yang diinduksi vaksin.

Baca juga: Pakar Vaksin: Suntikan Vaksin Booster Covid-19 Tidak Diperlukan

"Meski disebut penularannya tidak secepat varian Delta tapi disebut kebal terhadap vaksin. Kita mesti waspada sejak dini, jangan sampai kecolongan lagi," kata dia.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, pemerintah tengah mengamati tiga varian baru Covid-19 agar tidak masuk ke wilayah Indonesia.

"Sebagai antisipasi, kita mengamati ada tiga varian baru yang kita amati dari dekat. Pertama adalah varian Lambda, kedua varian MU, dan yang ketiga adalah varian C.1.2," kata Budi dalam rapat dengan Komisi IX DPR, Senin (13/9/2021).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com