Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Peringatan Jokowi di Hadapan Forum Rektor soal Ekstremisme Dinilai Masih Relevan

Kompas.com - 15/09/2021, 12:59 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Peringatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar pimpinan kampus mengawasi aktivitas mahasiswa dari paparan ekstremisme atau paham radikal dinilai masih relevan.

Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda menilai, banyak kasus yang menunjukkan mahasiswa sangat rentan terpapar pemikiran radikal dan intoleran.

"Saya menilai apa yang disampaikan Presiden Jokowi di hadapan forum rektor masih menemukan relevansinya karena ancaman penyebaran paham radikal di kalangan mahasiswa memang ada buktinya," kata Huda, melalui keterangan pers, Rabu (15/9/2021).

"Kami berharap, warning tersebut benar-benar menjadi atensi para rektor dan civitas akademika di masing-masing perguruan tinggi," tutur dia.

Baca juga: Paham Radikal Menyebar Lewat Internet, Masyarakat Diminta Pilih-pilih Konten

Huda mengatakan, indikasi penyebaran paham radikal di kampus bisa dilihat dari jajak pendapat yang dilakukan oleh beberapa lembaga, seperti Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Alvara Research, hingga Setara Institute.

Selain itu, muncul pula kasus-kasus intoleran dan bernuansa SARA di beberapa kampus.

"Indikasi-indikasi tersebut menunjukkan jika ancaman pemikiran dan sikap radikal di kampus itu benar dan nyata adanya. Oleh karena itu, pimpinan kampus dan jajarannya tidak bisa lepas tangan atas fenomena ini," ujarnya.

Huda mengatakan, paham dan pemikiran radikal ini biasanya disampaikan melalui diskusi keagamaan. Kemudian, ia juga menduga ada mahasiswa senior yang terpapar paham radikal kemudian memberikan pengaruh kepada junior atau mahasiswa baru.

"Biasanya mahasiswa baru ini masih mencari jati diri dengan semangat keberagamaan sehingga mudah dipengaruhi. Pihak rektorat harus benar-benar memperhatikan diskusi-diskusi keagamaan kecil yang dilakukan mahasiswa," kata dia.

Baca juga: Wapres Luncurkan Perpres Rencana Aksi Pencegahan Ekstremisme

Lebih lanjut, Huda menilai bahwa indikasi adanya pemikiran radikal di kalangan mahasiswa bisa dilihat dari pola pikir, perilaku, hingga gaya hidup.

Menurut dia, kampus perlu berperan dalam mengembangkan sistem early warning.

Politisi PKB ini juga berharap pihak kampus menjalin kerja sama dengan organisasi masyarakat keagamaan dengan pengembangan cara berpikir yang moderat.

"Selain itu, kampus juga bisa secara rutin menyosialisasikan tentang bahaya pemikiran radikal dalam harmonisasi kehidupan bangsa," tuturnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi pada Senin (13/9/2021) berkunjung ke Universitas Sebelas Maret, Kota Surakarta dalam Pertemuan Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia.

Baca juga: Kompolnas: Anak Muda yang Akses Situs Radikal Berpotensi Terpengaruh

Dikutip Tribunnews.com, Jokowi mengatakan, tugas universitas yakni mencetak mahasiswa yang unggul dan utuh. Artinya, mahasiswa yang sehat jasmani, rohani, budi pekerti yang baik, dan memiliki sisi kebangsaan yang baik.

Untuk membentuk mahasiswa yang unggul dan utuh, kata Jokowi, maka tugas rektor dan jajarannya bukan hanya mendidik di dalam kampus melainkan juga di luar kampus.

"Di dalam kampus dididik mengenai pancasila dan kebangsaan, di luar kampus ada yang didik mahasiswa kita jadi ekstremis garis keras, jadi radikalis garis keras. Untuk apa?" kata Jokowi, Selasa (14/9/2021).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com