Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: RI Tak Masuk 10 Besar Negara dengan Kasus Covid-19 Tertinggi di Dunia

Kompas.com - 15/09/2021, 12:21 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengklaim bahwa kasus Covid-19 di Indonesia terus menunjukkan penurunan.

Perkembangan tersebut membuat RI kini tidak lagi masuk ke dalam daftar negara dengan jumlah kasus Covid-19 terbesar.

"Sebagai negara dengan penduduk terbesar keempat di dunia Indonesia tidak masuk dalam 10 besar jumlah kasus (Covid-19) tertinggi di dunia," kata Jokowi dalam acara UOB Economic Outlook 2002, Rabu (15/9/2021).

Jokowi mengatakan, kasus Covid-19 harian terus menurun tajam. Dari puncaknya sebesar 56.000 kasus pada 15 Juli 2021, kini jadi 2.577 kasus pada 13 September 2021.

Baca juga: Jangan Terlena Pelonggaran, Ledakan Kasus Covid-19 Mengintai...

Persentase kasus Covid-19 harian di Indonesia saat ini mencapai 13,6 kasus per 1 juta penduduk, jauh di bawah negara-negara tetangga di ASEAN.

Tingkat keterisian rumah sakit atau bed occupancy rate (BOR) juga berangsur-angsur melandai.

BOR nasional berada di angka 13,8 persen dan BOR Rumah Sakit Darurat Covid-19 Wisma Atlet yang dulu sempat mencapai 92 persen kini sudah turun di angka 7 persen.

Per 12 September 2021 angka positivity rate harian RI sebesar di 2,64 persen, lebih baik dari rata-rata dunia yang mencapai 8,34 persen.

"Angka kesembuhan kita 94,03 persen, di atas rata-rata dunia yang 89,59 persen," ucap Jokowi.

Baca juga: Covid-19 Varian Mu Terdeteksi di 48 Negara, Bagaimana di Indonesia?

Terkait vaksinasi, lanjut Jokowi, sebanyak 34,94 persen atau 72,76 juta penduduk sudah disuntik vaksin. Sementara, dari sisi dosis, 42,2 persen dosis vaksin sudah disuntikkan.

Jokowi pun berjanji untuk terus meningkatkan kecepatan vaksinasi.

Upaya itu akan diimbangi dengan pengendalian mobilitas penduduk melalui Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 1-4.

Selain dari sisi kesehatan, pemerintah juga mengupayakan langkah-langkah pemulihan ekonomi.

Pada tahun 2020 dana yang dialokasikan untuk pemulihan ekonomi mencapai Rp 695,2 triliun dengan realisasi Rp 579,8 triliun.

Sementara, pada tahun 2021 dianggarkan Rp 744,75 triliun dan hingga Juli 2021 telah terealisasi Rp 305,5 triliun.

Baca juga: 3 Cara Membedakan Gejala Flu dan Covid-19

Dengan upaya-upaya tersebut presiden tidak hanya mengklaim bahwa eskalasi pandemi mulai melandai, tetapi ekonomi juga sudah menunjukkan perbaikan.

"Tetapi kita harus selalu waspada, kita harus selalu disiplin terhadap protokol kesehatan, selalu memakai masker," kata dia.

Untuk diketahui, Indonesia sempat masuk ke dalam daftar 10 negara di dunia dengan penambahan kasus Covid-19 harian terbesar. Hal itu terjadi saat lonjakan pandemi sekira bulan Juli 2021.

RI juga sempat beberapa kali masuk dalam daftar 10 negara dengan jumlah kematian pasien Covid-19 tertinggi, bahkan menempati posisi puncak.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Nasional
Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com