Ahli: Pelonggaran PPKM Harus Betul-betul Dilakukan dengan Basis Data yang Valid

Kompas.com - 14/09/2021, 21:00 WIB
Aturan PPKM Level 3 dalam pelaksanaan PPKM Jawa-Bali. Suasana persiapan jelang pembukaan pusat perbelanjaan di Mall Botani Square, Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu (21/8/2021). Pemerintah Kota Bogor masih menunggu hasil keputusan pemerintah pusat dalam pelonggaran di masa perpanjangan PPKM untuk membuka kembali pusat perbelanjaan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19. ANTARA FOTO/Arif Firmansyah/rwa. ANTARA FOTO/ARIF FIRMANSYAHAturan PPKM Level 3 dalam pelaksanaan PPKM Jawa-Bali. Suasana persiapan jelang pembukaan pusat perbelanjaan di Mall Botani Square, Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu (21/8/2021). Pemerintah Kota Bogor masih menunggu hasil keputusan pemerintah pusat dalam pelonggaran di masa perpanjangan PPKM untuk membuka kembali pusat perbelanjaan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19. ANTARA FOTO/Arif Firmansyah/rwa.
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Ahli epidemiologi dari Griffith University Dicky Budiman mengingatkan agar pelonggaran pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) harus dilakukan berdasarkan kasus yang valid.

Sebab, menurut Dicky, jika tidak berdasarkan data valid maka akan terjadi perburukan kondisi kasus Covid-19.

"Prinsipnya dalam setiap wabah adalah mencegah lebih baik dari pada terinfeksi Covid-19," kata Dicky dalam diskusi daring, Selasa (14/9/2021).

"Jadi kombinasi ini penting. Pelonggaran ini penting itu harus betul-betul dilakukan dengan sangat berbasis data yang valid," lanjut dia.

Selain itu, Dicky juga mengingatkan pemerintah untuk selalu mengambil kebijakan berbasis dengan data kesehatan masyarakat.

Baca juga: Akui Beroperasi dan Langgar PPKM, Pengelola Rumah Karaoke Venesia Minta Maaf

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kemudian, pemerintah juga harus memperketat akses pintu masuk yang memungkinkan warga asing untuk masuk ke Tanah Air.

Serta segera menunda pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) apabila ditemukan satu kasus di sekolah tersebut.

"Kemudian harus diingat bahwa covid ini adalah penyakit baru, dinamis sekali bicara Covid ini kita bicara potensi banyak lahir varian-varian baru yang artinya ya kita tidak boleh overconfidence," ujanya.

"Kita tidak boleh juga beranggapan bahwa oke ini selesai, kita harua betul-betul berbasis sains itu untuk mitigasi dan hidup berdampingan itu harus memperhitungkan potensi perubahan yang bisa terjadi," ucap Dicky.

Adapun pemerintah memutuskan untuk terus melanjutkan PPKM Level 2-4 di Jawa-Bali untuk menekan penyebaran Covid-19.

Baca juga: Dibuka Lagi, Ini Syarat Masuk Bioskop di Wilayah PPKM Level 2 dan 3

Kebijakan itu diperpanjang selama tujuh hari, yang berlaku hingga 20 September 2021.Pemerintah mengizinkan bioskop untuk kembali beroperasional untuk wilayah PPKM Level 2 dan Level 3.

Menurut Luhut, bioskop sudah boleh dibuka seiring dengan situasi yang semakin baik, serta implementasi protokol kesehatan, dan aplikasi PeduliLindungi.

Selain itu, PTM juga sudah mulai dilakukan kembali dibanyak sekolah di Indonesia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Harun Masiku Tak Kunjung Ditangkap, KPK Dinilai ICW Tidak Serius

Harun Masiku Tak Kunjung Ditangkap, KPK Dinilai ICW Tidak Serius

Nasional
Airlangga Urung Deklarasi Capres, Golkar: Masih Fokus Sebagai Menko dan Ketua KPC-PEN

Airlangga Urung Deklarasi Capres, Golkar: Masih Fokus Sebagai Menko dan Ketua KPC-PEN

Nasional
KPI Belum Beri Jawaban Atas Permintaan Pendampingan Psikologis untuk MS

KPI Belum Beri Jawaban Atas Permintaan Pendampingan Psikologis untuk MS

Nasional
KPK Tahan Bupati Kuansing Andi Putra Usai Pemeriksaan

KPK Tahan Bupati Kuansing Andi Putra Usai Pemeriksaan

Nasional
Jadi Tersangka Suap, Bupati Kuansing Andi Putra Tak Dihadirkan Saat Pengumuman Penetapan

Jadi Tersangka Suap, Bupati Kuansing Andi Putra Tak Dihadirkan Saat Pengumuman Penetapan

Nasional
Profil Bupati Kuansing Andi Putra yang Jadi Tersangka Dugaan Suap Perizinan HGU Sawit

Profil Bupati Kuansing Andi Putra yang Jadi Tersangka Dugaan Suap Perizinan HGU Sawit

Nasional
Megawati Harap Polisi Contoh Jenderal Hoegeng dan Awaloedin Djamin

Megawati Harap Polisi Contoh Jenderal Hoegeng dan Awaloedin Djamin

Nasional
Jadi Tersangka Kasus Suap, Bupati Kuansing Andi Putra Punya Harta Rp 3,7 Miliar

Jadi Tersangka Kasus Suap, Bupati Kuansing Andi Putra Punya Harta Rp 3,7 Miliar

Nasional
OTT Bupati Kuansing Andi Putra, KPK Amankan Rp 500 Juta hingga Iphone XR

OTT Bupati Kuansing Andi Putra, KPK Amankan Rp 500 Juta hingga Iphone XR

Nasional
Airlangga kepada Kader Golkar: Wajib Lanjutkan Perjuangan Para Pahlawan

Airlangga kepada Kader Golkar: Wajib Lanjutkan Perjuangan Para Pahlawan

Nasional
Kejagung Kembalikan Berkas Perkara M Kece dalam Kasus Dugaan Penistaan Agama

Kejagung Kembalikan Berkas Perkara M Kece dalam Kasus Dugaan Penistaan Agama

Nasional
Bareskrim Serahkan Berkas Perkara Irjen Napoleon dalam Kasus Penganiayaan ke Kejaksaan

Bareskrim Serahkan Berkas Perkara Irjen Napoleon dalam Kasus Penganiayaan ke Kejaksaan

Nasional
KPK Tetapkan Bupati Kuansing Andi Putra Tersangka Suap Perpanjangan Izin HGU Sawit

KPK Tetapkan Bupati Kuansing Andi Putra Tersangka Suap Perpanjangan Izin HGU Sawit

Nasional
Rayakan HUT Ke-57, Fraksi Golkar Larang Anggota Tinggalkan DKI Sepanjang Oktober

Rayakan HUT Ke-57, Fraksi Golkar Larang Anggota Tinggalkan DKI Sepanjang Oktober

Nasional
Bupati Kuansing Terjaring OTT, Golkar Tunggu Keterangan Resmi KPK

Bupati Kuansing Terjaring OTT, Golkar Tunggu Keterangan Resmi KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.