Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ribuan Orang Terpapar Covid-19 Bepergian, Pemerintah Didesak Tingkatkan Proteksi Dini di Ruang Publik

Kompas.com - 14/09/2021, 19:20 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Alifudin mendesak pemerintah meningkatkan proteksi dini di sejumlah ruang publik seperti bandara, terminal, pelabuhan hingga pusat perbelanjaan.

Menurut dia, hal ini perlu ditingkatkan mengingat adanya deteksi dari aplikasi PeduliLindungi bahwa ribuan orang masih beraktivitas di luar rumah meski terpapar Covid-19.

"Permasalahan terkait beberapa orang positif yang terdeteksi aplikasi PeduliLindungi tapi bisa berkeliaran itu sangat fatal. Pemerintah harus tingkatkan proteksi dini sesuai dengan hasil rapat Komisi IX kemarin," kata Alifudin saat dihubungi Kompas.com, Selasa (14/9/2021).

Ia menilai, temuan PeduliLindungi terkait pasien positif Covid-19 masih beraktivitas di pusat perbelanjaan, bandara hingga restoran sangat disayangkan.

Sebab, hal ini menunjukkan masih kurang baiknya pengawasan ketat pemerintah di tempat-tempat tersebut.

Baca juga: Satgas Minta Swasta Berperan dalam Percepat Perubahan Status Pandemi Jadi Endemi Covid-19

"Dari tempat itu harusnya sudah dilakukan tindakan sesuai protokol kesehatan. Masalah pengawasan yang dilakukan pemerintah ini masih kurang baik dan intensitasnya tidak seketat ketika kasus positif itu melonjak tinggi," tutur dia.

Alifudin berpandangan, meski saat ini kasus Covid-19 sudah melandai di Indonesia, tetapi pengawasan protokol kesehatan seharusnya tidak boleh longgar.

Namun, yang ditemukan Alifudin justru pemerintah seolah melonggarkan pula pengawasan protokol kesehatan seiring melandainya kasus Covid-19.

"Seperti beberapa hari lalu, saya melewati bandara Soekarno-Hatta ketika pulang ke Jakarta. Tidak terlihat petugas yang menjaga, seperti sebelumnya (kasus Covid-19 tinggi)," cerita Alifudin.

Atas temuan-temuan itu, dia mendesak pemerintah melakukan penanganan proteksi dini yang mutakhir.

Menurut dia, aplikasi PeduliLindungi seharusnya juga berkaitan dengan tugas untuk memberikan proteksi atau perlindungan, tidak hanya mendeteksi.

Baca juga: Satgas: Kasus Covid-19 di Indonesia Turun, saat Negara Lain Alami Gelombang Ketiga

"Bukan hanya sebatas mendeteksi, tapi tidak diproteksi atau diberikan penanganan sesuai protokol kesehatan yang ada. Baiknya memang ada penanganan proteksi dini," pungkasnya.

Diberitakan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, aplikasi PeduliLindungi mendeteksi ada 3.830 orang positif Covid-19 yang masih beraktivitas di tempat-tempat umum.

"Kita bisa lihat, surprisingly tetap saja ada 3.830 orang yang masuk kategori hitam. Hitam itu artinya positif Covid, tapi masih jalan-jalan," kata Budi dalam rapat dengan Komisi IX DPR, Senin (13/9/2021).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Nasional
Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Nasional
TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P 'Happy' di Zaman SBY...

TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P "Happy" di Zaman SBY...

Nasional
KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

Nasional
'Groundbreaking' IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

"Groundbreaking" IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com