Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ribuan Orang Terpapar Covid-19 Bepergian, Pemerintah Didesak Tingkatkan Proteksi Dini di Ruang Publik

Kompas.com - 14/09/2021, 19:20 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Alifudin mendesak pemerintah meningkatkan proteksi dini di sejumlah ruang publik seperti bandara, terminal, pelabuhan hingga pusat perbelanjaan.

Menurut dia, hal ini perlu ditingkatkan mengingat adanya deteksi dari aplikasi PeduliLindungi bahwa ribuan orang masih beraktivitas di luar rumah meski terpapar Covid-19.

"Permasalahan terkait beberapa orang positif yang terdeteksi aplikasi PeduliLindungi tapi bisa berkeliaran itu sangat fatal. Pemerintah harus tingkatkan proteksi dini sesuai dengan hasil rapat Komisi IX kemarin," kata Alifudin saat dihubungi Kompas.com, Selasa (14/9/2021).

Ia menilai, temuan PeduliLindungi terkait pasien positif Covid-19 masih beraktivitas di pusat perbelanjaan, bandara hingga restoran sangat disayangkan.

Sebab, hal ini menunjukkan masih kurang baiknya pengawasan ketat pemerintah di tempat-tempat tersebut.

Baca juga: Satgas Minta Swasta Berperan dalam Percepat Perubahan Status Pandemi Jadi Endemi Covid-19

"Dari tempat itu harusnya sudah dilakukan tindakan sesuai protokol kesehatan. Masalah pengawasan yang dilakukan pemerintah ini masih kurang baik dan intensitasnya tidak seketat ketika kasus positif itu melonjak tinggi," tutur dia.

Alifudin berpandangan, meski saat ini kasus Covid-19 sudah melandai di Indonesia, tetapi pengawasan protokol kesehatan seharusnya tidak boleh longgar.

Namun, yang ditemukan Alifudin justru pemerintah seolah melonggarkan pula pengawasan protokol kesehatan seiring melandainya kasus Covid-19.

"Seperti beberapa hari lalu, saya melewati bandara Soekarno-Hatta ketika pulang ke Jakarta. Tidak terlihat petugas yang menjaga, seperti sebelumnya (kasus Covid-19 tinggi)," cerita Alifudin.

Atas temuan-temuan itu, dia mendesak pemerintah melakukan penanganan proteksi dini yang mutakhir.

Menurut dia, aplikasi PeduliLindungi seharusnya juga berkaitan dengan tugas untuk memberikan proteksi atau perlindungan, tidak hanya mendeteksi.

Baca juga: Satgas: Kasus Covid-19 di Indonesia Turun, saat Negara Lain Alami Gelombang Ketiga

"Bukan hanya sebatas mendeteksi, tapi tidak diproteksi atau diberikan penanganan sesuai protokol kesehatan yang ada. Baiknya memang ada penanganan proteksi dini," pungkasnya.

Diberitakan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, aplikasi PeduliLindungi mendeteksi ada 3.830 orang positif Covid-19 yang masih beraktivitas di tempat-tempat umum.

"Kita bisa lihat, surprisingly tetap saja ada 3.830 orang yang masuk kategori hitam. Hitam itu artinya positif Covid, tapi masih jalan-jalan," kata Budi dalam rapat dengan Komisi IX DPR, Senin (13/9/2021).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com