Kontras: 26 Pembungkaman pada 2021, Hapus Mural hingga Tangkap Pembentang Poster

Kompas.com - 14/09/2021, 16:35 WIB
Mural kritik di kelurahan Kebon Kacang, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (24/8/2021). Antaranews.com/Galih PradiptaMural kritik di kelurahan Kebon Kacang, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (24/8/2021).
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com – Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mencatat, sejak Januari 2021 hingga saat ini ada 26 kasus pembungkaman atau pembatasan kebebasan berekspresi yang dilakukan pemerintah.

Menurut peneliti Kontras Rivanlee Anandar, 11 kasus pembungkaman dilakukan dengan cara menghapus mural, delapan kasus penangkapan dengan menggunakan Undang-Undang (UU) Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Sisanya, lanjut Rivan, terkait dengan perburuan pelaku dokumentasi, persekusi pembuat konten, hingga penangkapan kritik terhadap kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), sampai penangkapan beberapa orang yang membentangkan poster untuk menyampaikan aspirasi di depan presiden.

"Perlindungan terhadap kebebasan berekspresi dan berpendapat di muka umum dapat mendukung pengawasan, kritik, dan saran atas penyelenggaraan pemerintahan," ujar Rivan dalam keterangan tertulis, Selasa (14/9/2021).

Baca juga: Orang Ditangkap karena Bentangkan Poster ke Jokowi, Polisi Diminta Tidak Represif

Rivan berpandangan hal itu bertolak belakang dengan kenyataan yang terjadi saat ini.

Ia menilai, pemerintah cenderung berupaya membatasi kebebasan berpendapat dan berekspresi masyarakat.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Pembatasan kebebasan berekspresi yang belakangan hadir justru menunjukan bahwa negara tak lagi setia pada demokrasi, melainkan menunjukan gejala otoritarianisme," ucap dia.

Ia menjelaskan bahwa ada sikap berbeda yang ditujukan oleh Presiden Joko Widodo. Pertama, Presiden pernah mengatakan bahwa kritik dipersilahkan.

Baca juga: KSP Sebut Mural-mural Mirip Presiden Ganggu Ketertiban Sosial

"Tapi tidak menjamin ruang dan bentuk ekspresi kritik warga negara," kata dia.

"Penghapusan mural, penangkapan sewenang-wenang, kritik berujung UU ITE, dan lain-lain merupakan salah satu bagian kecil yang sejatinya banyak terjadi di masyarakat terkait pengkerdilan kebebasan bereskpresi dan berpendapat yang memiliki konsekuensi panjang pada kebebasan sipil di Indonesia," ujar Rivanlee.

Rivan berharap Jokowi menjamin tiap bentuk ruang dan ekspresi kritik yang disampaikan oleh masyarakat dengan memberi arahan tegas pada aparat negara.

"Untuk tidak mudah membungkam segala bentuk ekspresi warga negara," ucapnya.

Baca juga: Panggil BEM UI karena Konten Jokowi: The King of Lip Service, Rektorat Dinilai Lakukan Pembungkaman

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kapan Syarat PCR Akan Diperluas ke Transportasi Lain? Ini Jawaban Satgas

Kapan Syarat PCR Akan Diperluas ke Transportasi Lain? Ini Jawaban Satgas

Nasional
Satgas: Laboratorium Tak Patuhi Aturan Harga Tes PCR Dicabut Izinnya

Satgas: Laboratorium Tak Patuhi Aturan Harga Tes PCR Dicabut Izinnya

Nasional
Satgas: Mobilitas Masyarakat di Pusat Belanja Meningkat hingga 22,14 Persen

Satgas: Mobilitas Masyarakat di Pusat Belanja Meningkat hingga 22,14 Persen

Nasional
Dari Empat Kandidat Ini, Siapakah yang Paling Tepat Jadi Gubernur Ibu Kota Negara?

Dari Empat Kandidat Ini, Siapakah yang Paling Tepat Jadi Gubernur Ibu Kota Negara?

Nasional
Singgung Kemenangan PDI-P Hadapi Gugatan Mantan Kader, Mega: Saya Bukan Sembarang Pecat

Singgung Kemenangan PDI-P Hadapi Gugatan Mantan Kader, Mega: Saya Bukan Sembarang Pecat

Nasional
Jaksa Agung Kaji Kemungkinan Terapkan Hukuman Mati untuk Kasus Mega Korupsi

Jaksa Agung Kaji Kemungkinan Terapkan Hukuman Mati untuk Kasus Mega Korupsi

Nasional
93 Tahun Sumpah Pemuda, Jokowi Minta Pemuda Saling Memberdayakan

93 Tahun Sumpah Pemuda, Jokowi Minta Pemuda Saling Memberdayakan

Nasional
Cegah TPPU dan Pendanaan Terorisme, PPATK Luncurkan Financial Integrity Rating 2021

Cegah TPPU dan Pendanaan Terorisme, PPATK Luncurkan Financial Integrity Rating 2021

Nasional
Hari Sumpah Pemuda, Puan Minta Generasi Muda Maknai Keberagaman Indonesia

Hari Sumpah Pemuda, Puan Minta Generasi Muda Maknai Keberagaman Indonesia

Nasional
Megawati: Kalau Enggak Suka Lagi Sama PDI-P Silakan Mengundurkan Diri

Megawati: Kalau Enggak Suka Lagi Sama PDI-P Silakan Mengundurkan Diri

Nasional
Singgung UU Cipta Kerja, AMAN Nilai Indonesia Dibentuk Jadi Bangsa Tidak Beradab

Singgung UU Cipta Kerja, AMAN Nilai Indonesia Dibentuk Jadi Bangsa Tidak Beradab

Nasional
UPDATE 28 Oktober: 259.541 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19, Positivity Rate dengan PCR 1,14 Persen

UPDATE 28 Oktober: 259.541 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19, Positivity Rate dengan PCR 1,14 Persen

Nasional
Kementerian PPPA: Pelayanan bagi Korban Kekerasan Harus Terus Dilakukan

Kementerian PPPA: Pelayanan bagi Korban Kekerasan Harus Terus Dilakukan

Nasional
UPDATE 28 Oktober: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 34,14 Persen

UPDATE 28 Oktober: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 34,14 Persen

Nasional
UPDATE: Sebaran 723 Kasus Baru Covid-19 di Indonesia, DKI Jakarta Tertinggi

UPDATE: Sebaran 723 Kasus Baru Covid-19 di Indonesia, DKI Jakarta Tertinggi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.