Gaya Permintaan Maaf Pelaku Korupsi, Disampaikan ke Atasan, Bukan ke Masyarakat

Kompas.com - 14/09/2021, 12:15 WIB
Terdakwa mantan Menteri Sosial Juliari Batubara (kiri) mengikuti sidang lanjutan kasus korupsi Bantuan Sosial (Bansos) COVID-19 di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (7/6/2021). Sidang tersebut beragenda mendengarkan keterangan saksi mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bantuan Sosial (Bansos) terkait Corona, Matheus Joko Santoso. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/wsj. ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTATerdakwa mantan Menteri Sosial Juliari Batubara (kiri) mengikuti sidang lanjutan kasus korupsi Bantuan Sosial (Bansos) COVID-19 di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (7/6/2021). Sidang tersebut beragenda mendengarkan keterangan saksi mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bantuan Sosial (Bansos) terkait Corona, Matheus Joko Santoso. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/wsj.
|

JAKARTA, KOMPAS.com – Permintaan maaf kerap disampaikan terdakwa kasus dugaan korupsi dalam persidangan.

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Edhy Prabowo misalnya, ia menyampaikan permintaan maaf kepada Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dalam persidangan Jumat (9/7/2021).

Edhy merupakan terdakwa kasus suap izin benih lobster tahun 2020. Ia divonis lima tahun penjara dan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus itu.

“Permohonan maaf secara khusus saya sampaikan kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra Bapak Prabowo Subianto, yang selama ini telah memberikan amanah atau kepercayaan kepada saya,” tutur Edhy dikutip dari Antara.

Baca juga: Edhy Prabowo Ajukan Banding Atas Vonis 5 Tahun Penjara

Permintaan maaf juga disampaikan mantan Menteri Sosial, Juliari Batubara yang menjadi terdakwa korupsi pengadaan paket bantuan sosial penanganan Covid-19 di wilayah Jabodetabek. 

Saat membacakan pleidoi atau nota pembelaannya pada Senin (9/8/2021), Juliari menyampaikan permintaan maaf untuk Jokowi dan ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

“Terutama permohonan maaf akibat kelalaian saya tidak melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap jajaran di bawah saya sehingga harus berurusan dengan hukum,” ucap Juliari.

“Kepada yang terhormat Ibu Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDI Perjuangan beserta jajaran DPP PDI Perjuangan di mana sejak tahun 2010 saya dipercaya menjadi pengurus DPP PDI Perjuangan, saya harus menyampaikan permohonan maaf secara tulus dan penuh penyesalan,” kata dia.

Baca juga: Sampaikan Pleidoi, Juliari Minta Maaf Pada Presiden Jokowi

Permohonan maaf juga disampaikan mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Stepanus Robbin Pattuju yang tersangkut kasus dugaan suap pengurusan perkara oleh Wali Kota nonaktif Tanjungbalai tahun 2020-2021.

Dalam sidang perdana Senin (13/9/2021) kemarin, Robin menyampaikan permintaan maaf untuk dua instansi penegak hukum tempat ia bekerja yaitu KPK dan Polri.

“Saya sangat menyadari perbuatan saya dan menyesal,” kata Robin.

Mestinya disampaikan pada masyarakat

Sementara itu, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana menilai, semestinya permintaan maaf pelaku korupsi disampaikan kepada masyarakat. 

Sebab, menurut Kurnia, yang paling terdampak dalam suatu tindak pidana korupsi adalah masyarakat.

Dalam perkara korupsi bantuan sosial misalnya, penderitaan pelaku korupsi tidak sebanding dengan penderitaan masyarakat.

“Mulai dari mendapatkan kualitas bansos buruk, kuantitas bansos kurang, bahkan ada pula kalangan masyarakat yang sama sekali tidak mendapatkannya di tengah situasi pandemi Covid-19,” kata dia beberapa waktu lalu.

Baca juga: Juliari Mestinya Minta Maaf kepada Masyarakat Indonesia, Bukan Presiden atau Megawati

Tidak dianggap kejahatan luar biasa

Edhy Prabowo dan Juliari Batubara saat ini sudah dinyatakan bersalah atas tindak pidana korupsi yang dilakukannya.

Majelis hakim Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis 5 tahun penjara dan denda Rp 400 juta subsider 6 bulan kurungan.

Edhy juga diminta untuk membayar pengganti sebesar 9,68 miliar dan 77.000 dollar AS subsider dua tahun penjara.

Sementara itu, Juliari Batubara divonis 12 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan. Politikus PDI-P itu juga dikenai pidana pengganti sebesar Rp 14,5 miliar.

Vonis kedua mantan menteri itu dinilai tidak menunjukan bahwa korupsi merupakan tindak pidana khusus atau extra ordinary crime.

Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari mengkritik vonis yang diberikan untuk Edhy Prabowo.

Ia menilai, vonis itu menunjukan bahwa hukuman untuk pelaku tindak pidana korupsi tidak jauh berbeda dengan pencurian biasa.

Baca juga: Satu Hakim Nilai Edhy Prabowo Tak Terbukti Minta Uang Suap

Feri berpendapat, saat ini Indonesia sedang dalam masa toleransi terhadap tindakan korupsi para pejabat.

“Korupsi tidak lagi menjadi extraordinary crime yang pemidanaannya harus luar biasa,” kata dia beberapa waktu lalu. 


Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kritikan Polri Diharap seperti Satpam BCA Berbalas Teror, Polisi Diminta Tak Anti-kritik

Kritikan Polri Diharap seperti Satpam BCA Berbalas Teror, Polisi Diminta Tak Anti-kritik

Nasional
Aliansi Dosen Ultimatum UNJ Tolak Gelar Kehormatan Ma’ruf Amin dan Erick Thohir

Aliansi Dosen Ultimatum UNJ Tolak Gelar Kehormatan Ma’ruf Amin dan Erick Thohir

Nasional
Independensi MA Dikhawatirkan Terganggu jika Gugatan Kewenangan KY ke MK Dikabulkan

Independensi MA Dikhawatirkan Terganggu jika Gugatan Kewenangan KY ke MK Dikabulkan

Nasional
Sebaran 747 Kasus Baru Covid-19, DKI Jakarta Tertinggi

Sebaran 747 Kasus Baru Covid-19, DKI Jakarta Tertinggi

Nasional
Gus Muhaimin: Indikator Sukses Pembangunan Bukan Cuma Ekonomi, tapi Juga Kebahagiaan Masyarakat

Gus Muhaimin: Indikator Sukses Pembangunan Bukan Cuma Ekonomi, tapi Juga Kebahagiaan Masyarakat

Nasional
UPDATE 17 Oktober: Ada 492.928 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 17 Oktober: Ada 492.928 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE: 223.929 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 1,93 Persen

UPDATE: 223.929 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 1,93 Persen

Nasional
Update 17 Oktober: 62.732.568 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Update 17 Oktober: 62.732.568 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
Update 17 Oktober: Bertambah 19, Pasien Covid-19 Meninggal Total 142.952 Orang

Update 17 Oktober: Bertambah 19, Pasien Covid-19 Meninggal Total 142.952 Orang

Nasional
UPDATE 17 Oktober: Bertambah 1.086, Pasien Covid-19 Sembuh Total 4.073.418

UPDATE 17 Oktober: Bertambah 1.086, Pasien Covid-19 Sembuh Total 4.073.418

Nasional
UPDATE 17 Oktober: Tambah 747, Total Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.237.758

UPDATE 17 Oktober: Tambah 747, Total Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.237.758

Nasional
Jokpro Jabar Deklarasikan Dukungan untuk Jokowi-Prabowo 2024

Jokpro Jabar Deklarasikan Dukungan untuk Jokowi-Prabowo 2024

Nasional
Pemerintah Ubah Hari Libur Nasional, Antisipasi Terjadinya Lonjakan Kasus Covid-19

Pemerintah Ubah Hari Libur Nasional, Antisipasi Terjadinya Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Ma'ruf: Pemerintah  Mempercepat Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem

Ma'ruf: Pemerintah Mempercepat Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem

Nasional
Tampung Aspirasi, Muhaimin Gelar Lomba Video 'Lapor Cak Imin Aja!'

Tampung Aspirasi, Muhaimin Gelar Lomba Video "Lapor Cak Imin Aja!"

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.