Pejabat Tambah Kaya Saat Pandemi, Pukat UGM Harap Ada Aturan Usut Asal-usul Kekayaan

Kompas.com - 13/09/2021, 18:18 WIB
Ilustrasi kekayaan. SHUTTERSTOCKIlustrasi kekayaan.
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com – Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengatakan terjadi penambahan kekayaan harta pejabat selama pandemi Covid-19 sebesar 70 persen.

Hal itu disampaikan Pahala setelah KPK melakukan analisis terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dalam satu tahun terakhir.

Menanggapi fakta tersebut, peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Zaenur Rohman mengatakan bahwa para pejabat negara harus bisa menjelaskan asal-usul kekayaannya.

"Kalau tidak bisa dijelaskan maka masuk dalam kategori illicit enrichment atau penambahan kekayaan secara tidak wajar," ujar Zaenur pada Kompas.com, Senin (13/9/2021).

Baca juga: Ironi Masa Pandemi, Kekayaan Pejabat Naik di Tengah Bertambahnya Penduduk Miskin

Zaenur menjelaskan, illicit enrichment belum diatur baik dalam undang-undang maupun peraturan pemerintah.

Dengan demikian, Zaenur menilai, jika illicit enrichment telah dimasukkan dalam sistem peradilan di Indonesia, ketika pejabat negara yang mengalami peningkatan harta kekayaan secara drastis dan tidak bisa dijelaskan, maka harta tersebut bisa dirampas oleh negara.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dia pun meminta agar pemerintah segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dan Revisi UU Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

"Namun sayangnya revisi UU Tipikor sampai sekarang tidak ada kemajuan, selain itu RUU Perampasan Aset yang mengenal unexplained wealth atau kekayaan yang tidak dapat dijelaskan itu juga tidak ada progres," kata dia.

Baca juga: Pejabat Tambah Kaya Selama Pandemi, KPK: Kalau yang Pengusaha Biasa Naik Turun

Lebih lanjut, Zaenur memaparkan bahwa saat ini pelaporan LHKPN di Indonesia tidak disertai sanksi yang jelas.

Sebab, UU Nomor 28 Tahun 1999 yang mengatur bahwa penyelenggara negara mesti bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme bahkan tidak mengatur soal sanksi tegas pelaporan LHKPN.

"Dalam UU tersebut sanksinya disebut administratif, tapi tidak diatur lebih lanjut sampai sekarang dalam peraturan perundang-undangan," ucap Zaenur.

Dalam pandangan Zaenur, jika pemerintah ingin memberantas korupsi secara efektif maka harus dapat mengesahkan RUU Perampasan Aset dan reivis UU Tipikor.

"Dalam UU Tipikor bisa mengkriminalkan (memasukkan) illicite enrichment, kalau dalam RUU Perampasan Aset bisa mengkriminalkan unexplained wealth," ucap dia.

Baca juga: 5 Menteri Jokowi Hartanya Meningkat di Masa Pandemi, Siapa Saja?

Halaman:


Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Rayakan HUT Ke-57, Fraksi Golkar Larang Anggota Tinggalkan DKI Sepanjang Oktober

Rayakan HUT Ke-57, Fraksi Golkar Larang Anggota Tinggalkan DKI Sepanjang Oktober

Nasional
Bupati Kuansing Terjaring OTT, Golkar Tunggu Keterangan Resmi KPK

Bupati Kuansing Terjaring OTT, Golkar Tunggu Keterangan Resmi KPK

Nasional
Lewat 'Indeks Kualitas Kebijakan', LAN Berupaya Tingkatkan Kualitas Kebijakan Pemerintah

Lewat "Indeks Kualitas Kebijakan", LAN Berupaya Tingkatkan Kualitas Kebijakan Pemerintah

Nasional
4 Kader Tersandung Kasus Korupsi, Waketum Golkar: Kami Sudah Wanti-wanti...

4 Kader Tersandung Kasus Korupsi, Waketum Golkar: Kami Sudah Wanti-wanti...

Nasional
Jokowi: Virus Corona Tak Mungkin Hilang Total, Ayo Vaksinasi dan Laksanakan Prokes

Jokowi: Virus Corona Tak Mungkin Hilang Total, Ayo Vaksinasi dan Laksanakan Prokes

Nasional
Komnas HAM dan Propam Polri Tunjuk Penanggung Jawab Guna Optimalkan Pengawasan Kinerja Polisi

Komnas HAM dan Propam Polri Tunjuk Penanggung Jawab Guna Optimalkan Pengawasan Kinerja Polisi

Nasional
Kapolri Minta Kapolda-Kapolres Tak Ragu Pecat Anggota yang Langgar Aturan Saat Bertugas

Kapolri Minta Kapolda-Kapolres Tak Ragu Pecat Anggota yang Langgar Aturan Saat Bertugas

Nasional
Rangkaian HUT ke-57 Golkar, Airlangga Tabur Bunga di TMP Kalibata

Rangkaian HUT ke-57 Golkar, Airlangga Tabur Bunga di TMP Kalibata

Nasional
Bakal Tindak Tegas, Mahfud Minta Praktik Pinjol Ilegal Segera Dihentikan

Bakal Tindak Tegas, Mahfud Minta Praktik Pinjol Ilegal Segera Dihentikan

Nasional
Sebaran 16.697 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Sebaran 16.697 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Mahfud Minta Masyarakat Tak Usah Bayar Utang ke Pinjol Ilegal

Mahfud Minta Masyarakat Tak Usah Bayar Utang ke Pinjol Ilegal

Nasional
Naiki Rantis Paspampres, Jokowi Sapa Masyarakat di Tarakan

Naiki Rantis Paspampres, Jokowi Sapa Masyarakat di Tarakan

Nasional
Mahfud Tegaskan Bakal Tindak Tegas Praktik Pinjol Ilegal

Mahfud Tegaskan Bakal Tindak Tegas Praktik Pinjol Ilegal

Nasional
KPK Tahan Tersangka Kasus Proyek Jalan Lingkar Bengkalis, Tak Dihadirkan karena Sakit

KPK Tahan Tersangka Kasus Proyek Jalan Lingkar Bengkalis, Tak Dihadirkan karena Sakit

Nasional
Maulid Nabi Muhammad, Menag Ingatkan untuk Berempati dan Mengelola Perbedaan

Maulid Nabi Muhammad, Menag Ingatkan untuk Berempati dan Mengelola Perbedaan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.